DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Himne Aceh; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya memperkuat jati diri masyarakat Aceh, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasacinta tanah Aceh yang memiliki kesadaran sosial-keagamaan yang tinggi, sebagai bagian dari cinta tanah air Indonesia dalam membangun semangat juang dan pembangunan nasional khususnya di Aceh:
c.bahwa berdasarkan angka 1.1.5 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh berhak

Menetapkan

menetapkan bendera, lambang dan himne sendiri, |

d.bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Oanun Aceh:
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Oanun Aceh tentang Himne Aceh: -. Mengingat... Ar PANCACITA Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103):
2. 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894):
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790):
5. 6.Ganun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49:
6. 7.Ganun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Ganun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN ACEH TENTANG HIMNE ACEH. ft BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi . kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bupati/ Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
9.Dewan Perwakilan... Ab
9.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
10.Bendera Merah Putih adalah bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
12.Lambang Aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh.
13.Himne Aceh adalah sebuah gita puja yang menyanjung dan memuliakan keberadaan Aceh dalam kaitannya dengan kemakmurannya sebagai sebuah daerah syariah yang terus menerus mendapatkan berkah dari Allah.
14.Bahasa Aceh adalahbahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengaturan Himne Aceh sebagai simbol kekhususan budaya, wujud eksistensi keistimewaan Aceh, dan gita puja yang diselenggarakan berdasarkan asas keislaman yang terdiri atas dimensi-dimensi berikut:

a.toleransi: keharmonisan: kekeluargaan, kepentingan umum, ketertiban, ketentraman dan kedamaian: persatuan,f. kehormatan: kebanggaan,dan keserasiandan keselarasan.(Ns.

Pasal 3

Pengaturan dan pelaksanaan Himne Aceh bertujuan:

a.melambangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh:
b.membina dan memelihara semangat dan citra berbudaya masyarakat Aceh: c. menjaga kerharmonisan kehidupan semua unit dan lapisan masyarakat mulai dari gampong, mukim, sampai tingkat di Aceh,
d.mewujudkan... |
d.mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera:
e.memersatukan berbagai entitas budaya yang ada di Aceh,
f.memersatukan perasaan dan ungkapan emosi masyarakat Aceh yang dapat merekat jaliran kebersamaan,
g.memotivasi masyarakat Aceh untuk mencintai dan merasa memiliki Aceh.

Pasal 4

Ketentuan dalam Oanun ini berfungsi sebagai pedoman keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh dalam penggunaan Himne Aceh.

Pasal 5

Ruang lingkup Oanun ini meliputi notasi/partitur dan lirik, penggunaan, terjemahan, tata cara menyanyikan, pengajaran, kewajiban dan larangan Himne Aceh.

BAB II

HIMNE ACEH

Pasal 6

(1)Himne Aceh berjudul “Aceh Mulia” merupakan hasil ciptaan pemenang Sayembara Himne Aceh dan disempurnakan oleh tim yang ditunjuk oleh Panitia Sayembara.
(2)Himne Aceh bertempo sedang.
(3)Himne Aceh bersukat sederhana perempatan.
(4)Hak cipta atas Himne Aceh yang disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kekayaan intelektual di bidang seni, dengan Oanun ini beralih atau dialihkan hak ekonominya dari pemenang sayembara kepada Pemerintah Aceh. (S5) Pemerintah Aceh berhak mengajukan pencatatan ciptaan atas Himne Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Lirik, Notasi, dan Partitur Himne Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini. Aa,

Pasal 8

(1)Himne Aceh wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
1. a.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden,
2. b.setelah Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” untuk menghormati Gubernur dan/atau Bupati/Walikota,
3. c.setelah pengibaran dan/atau penurunan bendera merah putih yang diiringi Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dan untuk menghormati pengibaran dan/atau penurunan bendera Aceh,
4. d.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh,
5. e.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dalam acara pembukaan sidang paripurna DPRA dan DPRK,
6. f.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi, dan/atau
7. g.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dalam kegiatan pendidikan, kebudayaan, olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional serta kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan di Aceh.
(2)Himne Aceh dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
1. a.sebagai pernyataan rasa kebanggaan terhadap Aceh,
2. b.dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran,
3. c.setelah lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain di Aceh: dan/atau
4. d.dalam acara-acara lainnya baik di Aceh maupun di luar Aceh. :

Pasal 9

(1)Himne Aceh dapat diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang digunakan di Aceh sebagaimana ketentuan definisi Bahasa Aceh dalam Oanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
(2)Kabupaten/kota diperbolehkan menerjemahkan Himne Aceh ke dalam bahasa daerah yang dominan di daerah tersebut dan menyanyikan Himne Aceh pada acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Pemerintah... EN | -.7-
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota setempat menunjuk Tim Penerjemah Himne Aceh yang memenuhi syarat kredibel.
(4)Himne Aceh diterjemahkan agar setiap anggota masyarakat Aceh dapat menyanyikannya dengan penuh penghayatan.
(5)Himne Aceh diterjemahkan agar tujuan dan hakikat Himne Aceh sebagai pemersatu rasa dan karsa masyarakat Aceh dapat tercapai dengan penghayatan penuh.
(6)Himne Aceh terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (5) tidak untuk dinyanyikan.

Pasal 10

(1)Menyanyikan Himne Aceh dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan dan dengan .khidmat.
(2)Jika Himne Aceh dinyanyikan/dipandu oleh paduan suara, maka seluruh peserta yang hadir dalam acara diwajibkan berdiri dan/atau ikut menyanyikan Himne Aceh.
(3)Himne Aceh dapat dinyanyikan secara aubade dan oleh seluruh hadirin.
(4)Himne Aceh dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. (S5) Saat menyanyikan Himne Aceh di ruang publik, setiap orang harus dalam keadaan berbusana yang layak dan santun sesuai dengan syariat Islam.
(6)Saat Himne Aceh dinyanyikan untuk pengiringan Bendera Aceh, hadirin diwajibkan dalam posisi berdiri dan memberi hormat.
(7)Saat pengibaran Bendera Aceh, Himne Aceh mulai dinyanyikan pada saat pengibar Bendera Aceh selesai mengucapkan “Bendera Aceh siap dikibarkan!”.
(8)Dalam acara resmi organisasi kemasyarakatan tertentu yang memiliki himne organisasi, Himne Aceh harus lebih dahulu dinyanyikan sebelum himne organisasi.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…