DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kewenangan Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan, Gugatan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Aceh terdapat Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa;
c.bahwa sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 53 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, Pajak Aceh yang terutang oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman semua pihak;
d.bahwa berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya sehingga Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun sistem dan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penagihan Pajak Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
11.Peraturan Pemerintah...
11.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENAGIHAN PAJAK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota...
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan penunjang urusan Pemerintahan Aceh bidang keuangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak Aceh.
7.Kepala SKPA adalah Kepala Perangkat Aceh yang menyelenggarakan penunjang urusan Pemerintahan Aceh bidang keuangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak Aceh.
8.Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Kas Umum Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
14.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
15.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
16.Utang...
16.Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17.Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
18.Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala SKPA.
19.Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPA untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi Utang Pajaknya.
20.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
21.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
22.Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
23.Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang- undangan.
24.Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
25.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
26.Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
27.Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
28.Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
29.Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II

KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 2

(1)Gubernur menunjuk Kepala SKPA untuk melakukan penagihan Pajak Aceh dengan Surat Paksa.
(2)Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pajak kendaraan bermotor;
2. b.bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. d.pajak air permukaan; dan
5. e.pajak rokok.
(3)Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
1. a.Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. b.Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. c.Surat Paksa;
4. d.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. e.Surat Pencabutan Sita;
6. f.Pengumuman Lelang;
7. g.Surat Penentuan Harga Limit;
8. h.Pembatalan Lelang; dan
9. i.Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak.
(4)Sebelum Kepala SKPA menerbitkan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, kepada Wajib Pajak orang pribadi Kepala SKPA harus terlebih dahulu melakukan upaya pendekatan dengan melibatkan Pemerintahan Gampong atau nama lain setempat.
(5)Sebelum Kepala SKPA menerbitkan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, kepada Wajib Pajak Badan Kepala SKPA harus terlebih dahulu melakukan upaya pendekatan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
(6)Kepala SKPA mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlibatan Pemerintahan Gampong atau nama lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 3

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala SKPA.

Pasal 4

(1)Jurusita Pajak bertugas:
1. a.melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. b.memberitahukan Surat Paksa; dan
3. c.melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
(2)Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
(3)Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan Aceh, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
(5)Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah Aceh.

Pasal 5

(1)Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala SKPA apabila:
1. a.Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. b.Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. c.terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
4. d.badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
5. e.terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit harus memuat:
1. a.nama...
2. a.nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
3. b.besarnya Utang Pajak;
4. c.perintah untuk membayar; dan
5. d.saat pelunasan Pajak.
(3)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

SURAT PAKSA

Pasal 6

(1)Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
1. a.nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. b.dasar penagihan;
3. c.besarnya Utang Pajak; dan
4. d.perintah untuk membayar.

Pasal 7

(1)Surat Paksa diterbitkan apabila:
1. a.Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. b.terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
(2)Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan Surat Peringatan Kedua, atau telah dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala SKPA atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(2)Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

(1)Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(2)Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara yang paling kurang memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
(3)Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
1. a.Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
2. b.orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
4. d.para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
(4)Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
1. a.pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
2. b.pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(5)Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
(6)Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
(7)Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
(8)Dalam...
(8)Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Dinas yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(9)Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
(10)Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan jika telah memenuhi nilai nominal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
(12)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…