DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Kebijakan Penanaman Modal Di Aceh; Bentuk dan Kedudukan Badan Usaha; Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab; Pemebrian Kemudahan Fasilitas Penanaman Modal; Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh; Tahapan Perizinan; Nonperizinan; Kepuasan Penanam Mdoal dan Masyarakat; Pengaduan; Gugatan; Penyelesaian Sengketa; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: OANUN ACEH TENTANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. |
7.Bupati/Walikota... 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 4 Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dinas adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Aceh. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Aceh. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Penanaman Modal. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modal nya dimiliki oleh pihak asing. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. | 21.Penyelenggaraan... 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Insentif adalah bentuk pemberian dari pemerintah Aceh berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Kemudahan adalah bentuk pemberian Pemerintah Aceh berupa fasilitas kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta Kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam Kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
33.Non... 33. 34. 35.

(1)
(2)6- Non Izin adalah bentuk persetujuan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal. Repatriasi adalah menanamkan modal yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam kelengkapan Penanaman Modal yang telah ditentukan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh berasaskan: keislaman:a.

b.kepastian hukum, Cc. keterbukaan:
d.akuntabilitas:
e.profesionalitas:
f.“perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,
g.kepedulian sosial:
h.kemitraan: pad». kesetaraan gender:
j.berwawasan lingkungan:
k.kemandirian: l. /“kesinambungan usaha: dan m. kesinambungan kemajuan pembangunan. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh bertujuan:
a.meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan:
b.menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Cc. mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh,
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global:
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan
f.mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. | BAB Il...

(1)
(2)7-

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

Pasal 3

Kebijakan Penanaman Modal di Aceh diarahkan untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional: b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal: memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Penanaman Modal:

d.memberi perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan,
e.menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
f.mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi: dan
g.meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efesiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Aceh yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Pemerintah Aceh memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua Penanam Modal, baik kepada PMDN maupun PMA yang melakukan kegiatan usaha di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1 Pemerintah Aceh melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi Penanam Modal yang telah menanam Modal di Aceh dengan tetap melindungi hak-hak perdata Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh melindungi semua aset Penanam Modal yang telah menanam Modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset Penanaman Modal maupun bagi Penanam Modal. |

(3)Pasal 5...
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(6)8-

Pasal 5

Pemerintah Aceh tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal, kecuali dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang- undangan. Dalam hal Pemerintah Aceh melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh akan memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati. Dalam hal Pemerintah Aceh menyepakati untuk memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRA.

Pasal 6

Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh. Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan Repatriasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi: (S)
1. a.hak Pemerintah Aceh untuk mendapatkan pajak, retribusi dan/atau royalti dan/atau pendapatan daerah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan
2. b.pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Pemerintah Aceh. Dalam hal tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, Gubernur:
3. a.melalui penyidik dan/atau Perangkat Aceh sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau Repatriasi,
4. b.mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau Repatriasi. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. |
(7)BAB Ill... 9-

BAB III

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

Pasal 7

(1)PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengesahan pendirian badan usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Pada tahap persiapan dan kegiatan komersial, Penanam Modal wajib memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan /operasional di Aceh. (S5) PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibentuk setelah Oanun ini harus berkedudukan di Aceh.
(6)Bagi Penanam Modal yang telah melakukan Penanaman Modal sebelum Oanun ini berlaku harus memiliki kantor pusat atau perwakilan/operasional di Aceh paling lama 6 (enam) bulan setelah Oanun ini berlaku.
(7)PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
1. a.mengambil bagiin saham pada saat pendirian perseroan terbatas,
2. b.membeli saham: dan melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
(2)Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
(3)Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. |
(4)Untuk...
(4)Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Penanam Modal berkewajiban mendukung pelaksanaan program Pemerintah Aceh.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 9

Penanam Modal berhak atas:

(1)kepastian hak, hukum, dan perlindungan,a. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya: pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dengan prosedur yang efisien, fasilitas dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, dan Fasilitas Penanaman Modal baik fasilitas fiskal maupun nonfiskal dan/atau Kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penanam Modal wajib:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keterbukaan informasi kepada Masyarakat,
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social r2sponsibility): Cc. menghormati agama, adat dan budaya Aceh, menyampaikan laporan tentang kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan kepada Gubernur,
e.sebelum melakukan kegiatan usaha, Penanam Modal pada bidang usaha tertentu wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi, dan
f.mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Penanam Modal dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penanam Modal bertanggung jawab:

a.menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
b.menanggung... menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, baik dengan Pemerintah Aceh maupun dengan Mesyarakat: atas kerugian jika Penanam Modal enghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan: terhadap iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat: terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber ekonomi masyarakat: menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pekerja: f. menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan: 8. melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau pemulihan lahan yang dieksplorasi (survey) dan dieksploitasi (operasi produksi): menyiapkan dana rehabilitasi, reklamasi dan konpensasi apabila melakukan kegiatan usaha yang berdampak merugikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyiapkan dana pengembangan masyarakat (coorporate social responsibility) yang diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…