DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima,Jumlah dan Penyaluran Penyertaan Modal, Evaluasi,Perencanaan dan Analisis Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Aceh, Pembagian Deviden Hasil Usaha, Kerjasama, Divestasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masvarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh
3.Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, raliasia,jujur dan adil.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalali unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
6.Modal adalah kekayaan Aceh yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.
7.Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh, yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh, yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
9.Badan... f
9.Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian meijupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecualijika ditentukan lain oleh undang-undang. 10.Tim Penasihat Investasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Tim Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang bertugas memberi nasehat mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA berasaskan:

a.maqasid syariah;
b.kemanfaatan;
c.keadilan;
d.kepastian hukum;
e.keterbukaan;
f.akuntabilitas; g- ekonomis;
h.efesiensi;
i.kemandirian; dan j- berkelanjutan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA bermalcsud:

a.memperkuat struktur perrnodalan BUMA guna meningkatkan kineija badan usaha; dan
b.meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas, dan produktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Aceh berbasis syariah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA bertujuan:

a.mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
b.meningkatkan Pendapatan Asli Aceh melalui pembagian hasil dari perolehan keuntungan;
c.mendorong dan rnenciptakan kesempatan keija;
d.meningkatkan kinerja BUMA sehingga memberikan jasa pelayanan optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi berbasis syariah; dan
e.memenuhi modal dasar BUMA.

BAB II

PENERIMA, JUMLAH DAN PENYALURAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penerima dari jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA, meliputi:
1. a.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, sebesar Rp. 900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar rupiah);
2. b.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, sebesar Rp. 128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah); dan
3. c.Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh sebesar Rp. 97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar rupiah).
(2)Khusus untuk Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh besaran Penyertaan Modal Pemerintah Aceh dapat bertambah atau berkurang mengikuti besaran tambahan Modal dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.
(3)Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Aceh.

Pasal 6

(1)Dalam hal pembentukan BUMA baru, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan Penyertaan Modal dasar dengan nilai berdasarkan Qanun • Aceh mengenai Pembentukan BUMA dimaksud.
(2)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam APBA setelah terpenuhi persyaratan Penyertaan Modal sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

BAB III

EVALUASI, PERENCANAAN DAN ANALISIS PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Aceh dalam melakukan Penyertaan Modal pada BUMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlebih dahulu memperhatikan, mempertimbangkan hasil evaluasi kineija terhadap BUMA yang bersangkutan.

2.Penyertaan...

(2)Penyertaan Modal pada BUMA disetujui dan disalurkan ketika hasil evaluasi kineija BUMA dinilai memiiiki prospek usaha yang baik dan menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Evaluasi kineija terhadap BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Perangkat Aceh yang menyelenggarakan fungsi teknis pembinaan BUMA.
(4)Untuk memperoleh hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan penilaian evaluasi kineija, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modai Pemerintah Aceh pada BUMA dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan Penyertaan Modal.
(2)Rencana kegiatan Penyertaan Modal disampaikan kepada Gubernur untuk rnendapat persetujuan.
(3)Sebelum Gubernur memberikan persetujuan, disampaikan terlebih dahulu kepada DPRA untuk mendapat pertimbangan.
(4)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari keija.
(5)Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari keija sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRA tidak memberikan pertimbangan, Gubernur dapat memberikan persetujuan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Aceh menyusun analisis Penyertaan Modal sebelum melakukan Penyertaan Modal.
(2)Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Tim Penasihat Investasi.
(3)Tim Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK ACEH

Pasal 11

(1)BUMA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Gubernur dan DPRA.
(2)Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kineija.
(3)Kewajiban BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMBAGIAN DEVIDEN HASIL USAHA

Pasal 12

(1)Deviden dari hasil usalia Penyertaan Modal yang dibayarkan oleh BUMA kepada Pemerintah Aceh merupakan Pendapatan Asli Aceh.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) harus diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Aceh tahun anggaran berkenaan untuk memenuhi jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Perhitungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBA.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…