DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958

Nomor: 2
Tahun: 1958
Ditetapkan: 17 April 1958
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG

BAB V

Satyalencana-satyalencana Peristiwa.

Pasal 20

(1)Satyalancana-satyalancana Peristiwa berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunyai garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka dilukiskan nama dari Satyalancana Peristiwa dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
(2)Pita satyalancana dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa berukuran lebar 25 milimeter dan panjang 35 milimeter
(3)Warna pita untuk tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dipasal 19 ayat (1) huruf a dan b, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran yaitu :
1. a.Untuk Satyalancana Aksi Militer kesatu, merah putih yang sama lebarnya.
2. b.Untuk Satyalancana Aksi Militer kedua, dasar merah dengan pakai strip-tegak-putih ditengah-tengah yang lebarnya 2 milimeter.
(4)Warna pita dari tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21. Satyalancana-satyalancana Peristiwa dapat diberikan, kepada warga- negara bekas anggota Angkatan Perang menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan. Pasal 23. Tiap pemberian satyalancana disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran. Pasal 24. Penyerahan satyalancana dan piagam dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Kepala Staf Angkatan. Pasal 25. Tata-cara pengusulan dan pemberian satyalancana yang dimaksud di pasal 23 ini ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan. Pasal 26. Pelaksanaan penyerahan tersebut dipasal 24 dapat diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Urutan tingkatan dari atas kebawah dari satyalancana-satyalancana tersebut dalam peraturan ini ialah :

1.Satyalancana …
1.Satyalancana Bhakti
2.Satyalancana Teladan
3.Satyalancana Kesetiaan berturut-turut untuk 16 -24 tahun dinas tentara.
4.Satyalancana-satyalancana Peristiwa dengan tidak ada perbedaan tingkatan. Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dipakai secara lengkap pada upacara Peringatan Hari Nasional, upacara Peringatan Hari Angkatan Perang dan upacara-upacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Kepala Staf Angkatan, pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkatan satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27 sebanyak- banyaknya 4 satyalancana. Dalam hal terdapat lebih dari 4 satyalancana maka deretan satyalancana kedua diletakkan tepat dibawah deretan satyalancana pertama sedemikian sehingga satyalancana-satyalancana dari deretan kedua nampak tepat dibawah dan diantara satyalancana- satyalancana deretan pertama. Demikian seterusnya untuk penempatan deretan ketiga, keempat dan selanjutnya. Pasal 29. … Pasal 29. Pada waktu diluar dari pada yang ditentukan pada pasal 28 di atas, tiap- tiap satyalancana dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil, berukuran 25 X 10 milimeter, berwarna menurut pita aseli, pada dada sebelah kiri, di atas saku baju, dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkat satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27, sebanyak-banyaknya 4 pita. Dalam hal terdapat lebih dari 4 pita maka deretan kedua diletakkan dibawah deretan pertama; demikian pula seterusnya untuk deretan ketiga, keempat dan selanjutnya. Pasal 30. Satyalancana atau pita tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman penjara, hukuman penahanan atau selama menjalankan pekerjaan lain sebagai hukuman. Pasal 31. Urutan pemakaian untuk Satyalancana-satyalancana Peristiwa ditentukan menurut urutan waktu terjadinya peristiwa untuk mana dianugerahkan tanda penghargaan. Pasal 32. Disamping yang ditentukan dalam pasal 30 Kepala Staf Angkatan dapat menentukan peraturan-peraturan lain tentang larangan pemakaian satyalancana-satyalancana. Hak atas satyalancana-satyalancana dicabut apabila yang menerima :

a.Dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;
b.Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
c.Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat.
d.Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
e.Memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat idzin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 34. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut dipasal 33 maka Satyalancana Teladan dapat pula dicabut apabila yang memilikinya menjalankan tindakan-tindakan sehingga ia menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan tidak dapat lagi dijadikan teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan utama bagi yang lain. Pasal 35. … Pasal 35. Hak untuk memakai Satyalancana Teladan serta hak untuk penerimaan hadiah tersebut dipasal 10 menjadi hilang dengan sendirinya bilamana yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan atau diangkat dalam pangkat yang tidak termasuk golongan Prajurit.

BAB X

Lencana Kemahiran.

Pasal 36

(1)Kepada anggota Angkatan Perang yang mempunyai kemahiran dalam suatu kejuruan/vak dapat diberikan tanda penghargaan berupa Lancana Kemahiran
(2)Segala sesuatu mengenai Lancana Kemahiran diatur oleh Menteri Pertahanan. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan. Pasal 38. Undang-undang Darurat ini disebut Undang-undang Darurat tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus Militer dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO Menteri Pertahanan, ttd DJUANDA Diundangkan pada tanggal 18 April 1958. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 41 PENJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1958 tentang TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG. PENJELASAN UMUM. Sebagai maklum, Angkatan Perang Republik Indonesia yang telah dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertegak dan mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamirkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam usahanya mempertegak dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Angkatan Perang telah mengalami kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan dan ujian-ujian yang maha hebat, tetapi berkat kerelaan mempertahankan jiwa-raganya, keuletan, kemauan dan cita-cita segenap anggotanya, maka segala kesukaran telah dapat diatasi, sekalipun dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak terkatakan. Dengan sendirinya teringatlah kita antara lain pada perjuangan-perjuangan menghadapi peristiwa-peristiwa Aksi Militer kesatu, Aksi Militer kedua, dan lain-lainnya. Pun di luar pertempuran, terlihat anggota-anggota Angkatan Perang yang dengan setia dan kesungguhan menjalankan dinas atau menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, sehingga mereka dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya yang lain atau mencapai suatu kemahiran dalam sesuatu kejuruan atau vak, Untuk dapat mengerahkan dan memelihara kesungguhan, kesetiaan berkorban itu dalam rangka usaha mengembangkan kegembiraan-bekerja serta menjelmakan semangat pendorong, semangat berbakti dan berkorban, dengan kata lain agar Angkatan Perang dibimbing ke arah sifat-sifat yang utama dalam pengabdiannya untuk kepentingan negara dan bangsa, maka perlu diatur tata-cara penghargaan. PENJELASAN … PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1

: Cukup jelas.

BAB II

Satyalancana Bhakti.

Pasal 2

: Yang dimaksud disini ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang telah mendapat luka-luka sebagai akibat perjuangannya.

Pasal 3

: Cukup Jelas.

Pasal 4

: Yang dimaksudkan dengan pemberian anumerta adalah pemberian kepada mereka yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat luka-luka yang diperolehnya seperti tersebut di pasal 2. Pemberian dilakukan kepada ahli-warisnya.

Pasal 5

: Satyalancana Bhakti dapat diberikan juga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, yang mengikuti kesatuan Angkatan Perang atau dikarenakan ia bertugas dalam atau ditugaskan oleh Angkatan Perang.

BAB III

Satyalencana Teladan.

Pasal 6

: Satyalencana ini hanya diberikan kepada golongan prajurit dengan pengertian bahwa golongan bintara dan golongan perwira sudah seharusnya memberikan teladan kepada bawahannya sehingga tidak perlu mendapat penghargaan lagi. Pasal 7: Cukup jelas Pasal 8: _ Pasal 9: Hadiah ini tidak dikenakan potongan sesuatu pajak. Pasal 10: _ Pasal 11: Yang dimaksud dengan dinas ketentaraan dalam pasal ini, ialah dinas ketentaraan dalam tentara Republik Indonesia sejak 5 Oktober 1945. Pasal 12: _ Pasal 13: _ Pasal 14: … Pasal 14: Cukup jelas Pasal 15: _ Pasal 16: Cukup jelas. Pasal 17: Pasal ini memberikan kemungkinan kepada Pemerintah menentukan peristiwa- peristiwa lain untuk mengeluarkan Satyalencana Peristiwa. Pasal 18: Cukup jelas Pasal 19: _ Pasal 20: _ Pasal 21: Yang dimaksud dengan warga-negara bekas anggota Angkatan Perang dalam pasal ini, ialah anggota Angkatan Perang yang telah mengikuti salah satu peristiwa dalam Pasal 18 peraturan ini, akan tetapi pada waktu keluarnya peraturan ini, telah diberhentikan dari dinas tentara. Pasal 22: _ Pasal 23: Cukup jelas Pasal 24: _ Pasal 25: Cukup jelas Pasal 26: _ Pasal 27: Cukup jelas. Disesuaikan dengan peraturan tentang Pasal 29: pakaian dinas seragam Angkatan Perang. Pasal 30: … Pasal 30: Karena pemberian satyalencana ini merupakan suatu kehormatan sudah selayaknya tanda penghormatan ini tidak boleh dipakai pada waktu yang menerimanya mendapat hukuman. Pasal 31: Cukup jelas Pasal 32: _ Pasal 33: Cukup jelas, dengan alasan seperti penjelasan untuk Pasal 30. Pasal 35: _ Pasal 36: Cukup jelas. Pasal 37: Cukup jelas Pasal 38: … Pasal 38: _ Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1567

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG

BAB V

Satyalencana-satyalencana Peristiwa.

Pasal 20

(1)Satyalancana-satyalancana Peristiwa berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunyai garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka dilukiskan nama dari Satyalancana Peristiwa dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
(2)Pita satyalancana dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa berukuran lebar 25 milimeter dan panjang 35 milimeter
(3)Warna pita untuk tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dipasal 19 ayat (1) huruf a dan b, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran yaitu :
1. a.Untuk Satyalancana Aksi Militer kesatu, merah putih yang sama lebarnya.
2. b.Untuk Satyalancana Aksi Militer kedua, dasar merah dengan pakai strip-tegak-putih ditengah-tengah yang lebarnya 2 milimeter.
(4)Warna pita dari tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21. Satyalancana-satyalancana Peristiwa dapat diberikan, kepada warga- negara bekas anggota Angkatan Perang menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan. Pasal 23. Tiap pemberian satyalancana disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran. Pasal 24. Penyerahan satyalancana dan piagam dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Kepala Staf Angkatan. Pasal 25. Tata-cara pengusulan dan pemberian satyalancana yang dimaksud di pasal 23 ini ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan. Pasal 26. Pelaksanaan penyerahan tersebut dipasal 24 dapat diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Urutan tingkatan dari atas kebawah dari satyalancana-satyalancana tersebut dalam peraturan ini ialah :

1.Satyalancana …
1.Satyalancana Bhakti
2.Satyalancana Teladan
3.Satyalancana Kesetiaan berturut-turut untuk 16 -24 tahun dinas tentara.
4.Satyalancana-satyalancana Peristiwa dengan tidak ada perbedaan tingkatan. Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dipakai secara lengkap pada upacara Peringatan Hari Nasional, upacara Peringatan Hari Angkatan Perang dan upacara-upacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Kepala Staf Angkatan, pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkatan satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27 sebanyak- banyaknya 4 satyalancana. Dalam hal terdapat lebih dari 4 satyalancana maka deretan satyalancana kedua diletakkan tepat dibawah deretan satyalancana pertama sedemikian sehingga satyalancana-satyalancana dari deretan kedua nampak tepat dibawah dan diantara satyalancana- satyalancana deretan pertama. Demikian seterusnya untuk penempatan deretan ketiga, keempat dan selanjutnya. Pasal 29. … Pasal 29. Pada waktu diluar dari pada yang ditentukan pada pasal 28 di atas, tiap- tiap satyalancana dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil, berukuran 25 X 10 milimeter, berwarna menurut pita aseli, pada dada sebelah kiri, di atas saku baju, dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkat satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27, sebanyak-banyaknya 4 pita. Dalam hal terdapat lebih dari 4 pita maka deretan kedua diletakkan dibawah deretan pertama; demikian pula seterusnya untuk deretan ketiga, keempat dan selanjutnya. Pasal 30. Satyalancana atau pita tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman penjara, hukuman penahanan atau selama menjalankan pekerjaan lain sebagai hukuman. Pasal 31. Urutan pemakaian untuk Satyalancana-satyalancana Peristiwa ditentukan menurut urutan waktu terjadinya peristiwa untuk mana dianugerahkan tanda penghargaan. Pasal 32. Disamping yang ditentukan dalam pasal 30 Kepala Staf Angkatan dapat menentukan peraturan-peraturan lain tentang larangan pemakaian satyalancana-satyalancana. Hak atas satyalancana-satyalancana dicabut apabila yang menerima :

a.Dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;
b.Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
c.Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat.
d.Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
e.Memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat idzin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 34. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut dipasal 33 maka Satyalancana Teladan dapat pula dicabut apabila yang memilikinya menjalankan tindakan-tindakan sehingga ia menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan tidak dapat lagi dijadikan teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan utama bagi yang lain. Pasal 35. … Pasal 35. Hak untuk memakai Satyalancana Teladan serta hak untuk penerimaan hadiah tersebut dipasal 10 menjadi hilang dengan sendirinya bilamana yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan atau diangkat dalam pangkat yang tidak termasuk golongan Prajurit.

BAB X

Lencana Kemahiran.

Pasal 36

(1)Kepada anggota Angkatan Perang yang mempunyai kemahiran dalam suatu kejuruan/vak dapat diberikan tanda penghargaan berupa Lancana Kemahiran
(2)Segala sesuatu mengenai Lancana Kemahiran diatur oleh Menteri Pertahanan. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan. Pasal 38. Undang-undang Darurat ini disebut Undang-undang Darurat tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus Militer dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO Menteri Pertahanan, ttd DJUANDA Diundangkan pada tanggal 18 April 1958. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 41 PENJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1958 tentang TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG. PENJELASAN UMUM. Sebagai maklum, Angkatan Perang Republik Indonesia yang telah dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertegak dan mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamirkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam usahanya mempertegak dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Angkatan Perang telah mengalami kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan dan ujian-ujian yang maha hebat, tetapi berkat kerelaan mempertahankan jiwa-raganya, keuletan, kemauan dan cita-cita segenap anggotanya, maka segala kesukaran telah dapat diatasi, sekalipun dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak terkatakan. Dengan sendirinya teringatlah kita antara lain pada perjuangan-perjuangan menghadapi peristiwa-peristiwa Aksi Militer kesatu, Aksi Militer kedua, dan lain-lainnya. Pun di luar pertempuran, terlihat anggota-anggota Angkatan Perang yang dengan setia dan kesungguhan menjalankan dinas atau menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, sehingga mereka dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya yang lain atau mencapai suatu kemahiran dalam sesuatu kejuruan atau vak, Untuk dapat mengerahkan dan memelihara kesungguhan, kesetiaan berkorban itu dalam rangka usaha mengembangkan kegembiraan-bekerja serta menjelmakan semangat pendorong, semangat berbakti dan berkorban, dengan kata lain agar Angkatan Perang dibimbing ke arah sifat-sifat yang utama dalam pengabdiannya untuk kepentingan negara dan bangsa, maka perlu diatur tata-cara penghargaan. PENJELASAN … PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1

: Cukup jelas.

BAB II

Satyalancana Bhakti.

Pasal 2

: Yang dimaksud disini ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang telah mendapat luka-luka sebagai akibat perjuangannya.

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Satyalencana-satyalencana Peristiwa.

Pasal 20

Lencana Kemahiran.

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1

Satyalancana Bhakti.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Satyalencana Teladan.

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Satyalencana-satyalencana Peristiwa.

Pasal 20

Lencana Kemahiran.

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1

Satyalancana Bhakti.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Satyalencana Teladan.

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1958