Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN: Menetapkan Undang-undang Darurat sebagai berikut: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN KELUAR NEGERI". Pasal 1…
Atas pengiriman uang ke luar Negeri, yang merupakan pembayaran jasa- jasa (invisibles) dipungut tambahan pembayaran sebesar 662/3 per seratur dari jumlah yang dikirimkan.
Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan pembebasan sebagai atau seluruhnya dari tambahan pembayaran termaksud dalam pasal 1 untuk beberapa jenis pengiriman uang ke luar Negeri guna jasa-jasa.
Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO MENTERI KEUANGAN ttd ONG ENG DIE Diundangkan pada tanggal 2 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN ttd DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 22 TAHUN 1954 PENJELASAN Pada waktu sekarang telah dipungut tambahan pembayaran import (tpi) untuk import barang-barang dari Luar Negeri, yang tidak dipandang barang-barang kebutuhan terutama (menurut daftar A). Berdasarkan sifatnya barang-barang termaksud maka konsumen di Indonesia turut memikul tambahan pembayaran yang besarnya antara 331/2% dan 200% dari harga import. Hingga sekarang pengiriman ke Luar Negeri dari uang untuk maksud lain daripada import barang-barang itu, tidak dikenakan tambahan pembayaran. Pada hakekatnya untuk ekonomi Indonesia tidak banyak bedanya apakah pengiriman uang ke Luar Negeri diizinkan untuk maksud lain atau untuk import barang- barang. Dengan demikian maka sebenarnya tidak pada tempatnya untuk membebaskan sama sekali pengiriman uang ke Luar Negeri untuk jasa-jasa (invisibles) itu dari pemungutan tambahan pembayaran. Maksud Undang-undang Darurat Nr 5 tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya ialah untuk mengatur pemungutan tambahan pembayaran dari pengiriman uang ke Luar Negeri demikian itu. Yang dibebaskan dari pemungutan itu ialah :
Terhadap… Terhadap perusahaan asing semuanya dapatlah ditunaikan sekarang maksud Pemerintah, yaitu bahwa seluruh untung dalam artikata ekonomi perusahaan setelah pembayaran pajak dapat diizinkan untuk dikirimkan ke negeri asal modalnya. Pembatasan tentang jumlah untung yang dapat ditransfer, dengan tambahan pembayaran ini, dapat ditiadakan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 525
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)