DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Nomor: 36
Tahun: 1980
Ditetapkan: 29 Oktober 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penderita cacat sebagai warganegara berhak menikmati kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
c.bahwa usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat perlu diatur lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Pasal 5 danPasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang- undang Nomor 9 Tahun 1960; Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967; Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1966; Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
d.bahwa karena hal-hal tersebut di atas maka usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 34 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Perang;
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah dan terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50) sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 4);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
8.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan yang Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada" Militer Sukarela (lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281 1);
9.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
11.Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
12.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
13.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENDERITA CACAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan pisik, dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yaitu :

a.Penderita cacat tubuh;
b.Penderita cacat netra;
c.Penderita cacat mental;
d.Penderita cacat rungu/wicara;
e.Penderita cacat bekas penderita penyakit khronis.
1. 2.Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. 3.Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya tidak tatap yang diberikan kepada penderita cacat dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
3. 4.Panti Rebabilitasi Penderita Cacat adalah Panti Sosial yang dipergunakan untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat.
4. 5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Rehabilitasi Penderita Cacat bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pisik, mental, dan sosial penderita cacat agar dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 3

Usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

BAB II

REHABILITASI MEDIS

Pasal 4

(1)Rehabilitasi medis meliputi usaha penyembuhan/pemulihan kesehatan penderita cacat, pemberian alat-alat pengganti dan atau alat pembantu tubuh.
(2)Rehabilitasi media sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penderita cacat yang tidak mampu, pembiayaannya ditanggung oleh Negara.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan rehabilitasi media sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi media sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disamakan dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan dengan memperhatikan petunjuk teknis Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.

BAB III

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 6

Usaha rehabilitasi sosial penderita cacat meliputi :

a.bimbingan sosial ;
b.pemenuhan kebutuhan pokok;
c.pemberian ketrampilan ;
d.pendidikan;
e.pemberian bantuan/fasilitas;
f.pembinaan lanjutan.

Pasal 7

Bimbingan Sosial meliputi usaha :

a.pemberian bimbingan sosial kepada penderita cacat baik di dalam maupun di luar Panti Rehabilitasi Penderita Catat;
b.pemberian bimbingan sosial pada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi Penderita Cacat;
c.pemberian bimbingan dan penyuluhan sosial terhadap masyarakat dalam hal usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat.

Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi usaha untuk mendapatkan:

a.pemenuhan kebutuhan akan pangan;
b.pemenuhan kebutuhan akan sandang;
c.pemenuhan kebutuhan akan papan;
d.pelayanan kesehatan;
e.pelayanan pendidikan;
f.kesempatan kerja.

Pasal 9

Pemberian ketrampilan meliputi usaha-usaha pengarahan pada:

a.penyesuaian diri;
b.integritas pribadi;
c.pengembangan pribadi secara wajar dan bertanggung jawab.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penderita cacat sebagai warganegara berhak menikmati kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
c.bahwa usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat perlu diatur lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Pasal 5 danPasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang- undang Nomor 9 Tahun 1960; Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967; Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1966; Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
d.bahwa karena hal-hal tersebut di atas maka usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 34 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Perang;
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah dan terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50) sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 4);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
8.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan yang Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada" Militer Sukarela (lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281 1);
9.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
11.Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
12.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
13.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENDERITA CACAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan pisik, dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yaitu :

a.Penderita cacat tubuh;
b.Penderita cacat netra;
c.Penderita cacat mental;
d.Penderita cacat rungu/wicara;
e.Penderita cacat bekas penderita penyakit khronis.
1. 2.Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. 3.Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya tidak tatap yang diberikan kepada penderita cacat dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
3. 4.Panti Rebabilitasi Penderita Cacat adalah Panti Sosial yang dipergunakan untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat.
4. 5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Pasal 3

Usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

BAB II

REHABILITASI MEDIS

Pasal 4

(1)Rehabilitasi medis meliputi usaha penyembuhan/pemulihan kesehatan penderita cacat, pemberian alat-alat pengganti dan atau alat pembantu tubuh.
(2)Rehabilitasi media sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penderita cacat yang tidak mampu, pembiayaannya ditanggung oleh Negara.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan rehabilitasi media sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi media sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disamakan dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan dengan memperhatikan petunjuk teknis Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.

BAB III

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 6

Usaha rehabilitasi sosial penderita cacat meliputi :

a.bimbingan sosial ;
b.pemenuhan kebutuhan pokok;
c.pemberian ketrampilan ;
d.pendidikan;
e.pemberian bantuan/fasilitas;
f.pembinaan lanjutan.

Pasal 7

Bimbingan Sosial meliputi usaha :

a.pemberian bimbingan sosial kepada penderita cacat baik di dalam maupun di luar Panti Rehabilitasi Penderita Catat;
b.pemberian bimbingan sosial pada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi Penderita Cacat;
c.pemberian bimbingan dan penyuluhan sosial terhadap masyarakat dalam hal usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat.

Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi usaha untuk mendapatkan:

a.pemenuhan kebutuhan akan pangan;
b.pemenuhan kebutuhan akan sandang;
c.pemenuhan kebutuhan akan papan;
d.pelayanan kesehatan;
e.pelayanan pendidikan;
f.kesempatan kerja.

Pasal 9

Pemberian ketrampilan meliputi usaha-usaha pengarahan pada:

a.penyesuaian diri;
b.integritas pribadi;
c.pengembangan pribadi secara wajar dan bertanggung jawab.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1947

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1947

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974