Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1954
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG- UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.
Undang-undang darurat No. 19, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28) seperti telah diubah dengan Undang-undang darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 50) dan dinyatakan berlaku bagi anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan Undang-undang darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 76) jo Undang-undang darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 75) diubah lagi sebagai berikut. Dalam pasal 23 sesudah nomor 9 (terakhir) ditambahkan nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut: " 10.Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena cacat jasmani dan/atau rohani, yang didapatnya didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penyerahan kedaulatan itu, dan diberhentikan dari dinas ketentataan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Januari 1950, diberikan pensiun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila cacat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun dan kenaikan pensiun menurut Pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20". Pasal 2…
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. MENTERI PERTAHANAN, ttd IWA KUSUMAMANTRI. MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE. Diundangkan pada tanggal 15 April 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN UMUM
Tunjangan tersebut diberikan hanya untuk selama waktu sekurang-kurangnya 1 tahun dan sebanyak-banyaknya 5 tahun.
TAMBHAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 566
Membuka PDF…