DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Darurat No. 28 Tahun 1950

Nomor: 28
Tahun: 1950
Ditetapkan: 24 Juli 1950
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT. Pasal 1. Tanda "," sehabis kalimat pertama Pasal 24 "Peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat" (Undang-undang Darurat No. Tahun 1950, Lembaran-Negara No. 28) diganti tanda "," dan selanjutnya ditambah : "dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950". Pasal 2. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Undang-undang - Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SUKARNO. MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX. Diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1950.M MENTERI KEUANGAN, SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA. MENTERI KEHAKIMAN, SUPOMO. Tambahan dalam pasal 24 dari Peraturan Pensiun dan Onderstand kepada para anggauta Tentara Angkatan Darat (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 28), dengan kata-kata istilah : "dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950", adalah:

1.mengingat kepentingan anggauta Tentara Angkatan Darat, bekas T.N.I., Yang sejak hari penyerahan kedaulatan telah masuk A.P.R.I.S. dan telah mencukupi syarat-syarat untuk mendapat pensiun, kemudian telah mendapat surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan antara hari penyerahan kedaulatan dan hari berlakunya Peraturan Pensiun dan Onderstand tersebut di atas (4 April 1950). Mereka ini, bila hari berlakunya Peraturan tersebut tak ditentukan surut sampai tanggal 1 Januari 1950, tak mungkin menuntut hak-haknya pensiun/onderstand, sedangkan mereka termasuk juga bekas anggauta T.N.I. yang pada hari penyerahan kedaulatan dianggap telah masuk A.P.R.I.S., oleh karenanya berdasarkan keadilan sosial dalam martabat seseorang anggauta sewajarnya mereka dapat menuntut hak- haknya penuh sebagaimana mestinya.
2.mengingat kepentingan masuknya bekas anggauta K.N.I.L. dalam A.P.R.I.S. dengan penentuan hari pengumunan "dienstvoorwaarden" tanggal 26 Januari 1950) sebagai hari permulaan dari enam bulan " reorganisatie-periode K.N.I.L." maka bila hari "berlakunya" Peraturan tersebut tak ditentukan "surut sampai tanggal 1 Januari 1950", akan menyalahi penentuan hari pengumuman "diestvoorwaarden" yang telah ditetapkan pada hari tanggal 26 Januari 1950.

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.mengingat kepentingan anggauta Tentara Angkatan Darat, bekas T.N.I., Yang sejak hari penyerahan kedaulatan telah masuk A.P.R.I.S. dan telah mencukupi syarat-syarat untuk mendapat pensiun, kemudian telah mendapat surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan antara hari penyerahan kedaulatan dan hari berlakunya Peraturan Pensiun dan Onderstand tersebut di atas (4 April 1950). Mereka ini, bila hari berlakunya Peraturan tersebut tak ditentukan surut sampai tanggal 1 Januari 1950, tak mungkin menuntut hak-haknya pensiun/onderstand, sedangkan mereka termasuk juga bekas anggauta T.N.I. yang pada hari penyerahan kedaulatan dianggap telah masuk A.P.R.I.S., oleh karenanya berdasarkan keadilan sosial dalam martabat seseorang anggauta sewajarnya mereka dapat menuntut hak- haknya penuh sebagaimana mestinya.
2.mengingat kepentingan masuknya bekas anggauta K.N.I.L. dalam A.P.R.I.S. dengan penentuan hari pengumunan "dienstvoorwaarden" tanggal 26 Januari 1950) sebagai hari permulaan dari enam bulan " reorganisatie-periode K.N.I.L." maka bila hari "berlakunya" Peraturan tersebut tak ditentukan "surut sampai tanggal 1 Januari 1950", akan menyalahi penentuan hari pengumuman "diestvoorwaarden" yang telah ditetapkan pada hari tanggal 26 Januari 1950.

Undang-undang Darurat No. 28 Tahun 1950

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1964