Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1959
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : a. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Mendengar : ... Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 177 pada tanggal 8 Mei 1959;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA. Pasal 1.
Pasal 2.
ini terdapat tulisan "MAHAPUTERA" dari email terletak pada sinar- sinar emas yang merupakan sebuah bintang bersudut sepuluh di atas dasar merah. Dasar merah di dalam lingkaran dan dasar putih dari bintang berasal dari warna Sang Saka.
Kelas satu : Jari-jari bintang sampai ujung pentol mutiara 20 mm; Kelas dua : Sama dengan kelas satu; Kelas tiga : Jari-jari bintang sampai ujung pentol mutiara 23 cm; Kelas empat : Sama dengan kelas satu; Kelas lima : Sama dengan kelas satu.
Patra untuk bintang kelas satu berukuran sebagai berikut: Jari-jari bintang sampai ujung pentol mutiara 35 mm. Patra untuk bintang kelas dua berukuran sebagai berikut: Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 30 mm.
Ukuran pita-pita tersebut di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 pasal 14 "Undang-undang ketentuan- ketentuan umum tanda-tanda kehormatan". Pada ... Pada pita gantung untuk bintang kelas empat dikenakan roset, Pita harian berukuran panjang 35 mm, lebar 10 mm, berwarna merah dengan pinggiran dua lajur besar kuning selebar 4 mm; untuk bintang kelas satu dengan empat lajur kecil kuning selebar 1,5 mm yaitu satu dimasing-masing tepi dan dua di tengah-tengah, untuk bintang kelas dua dengan tiga lajur kecil kuning selebar 1,5 mm, yaitu satu dimasing-masing tepi, untuk bintang kelas empat dengan satu lajur kecil kuning selebar 1,5 mm di tengah-tengah, dan untuk bintang kelas lima tanpa lajur kecil.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Hak memakai Bintang Mahaputera dicabut apabila syarat umum tersebut dalam pasal 7 ayat 2 atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya. Pasal 6. Pemilik Bintang Mahaputera berhak atas pemakaman atas biaya Negara. Pasal 7 ... Pasal 7. Kepada pemilik bintang kelas empat atau kelas lima dapat diberi uang hadiah tiap bulan selama hidup yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8. Ketentuan-ketentuan tertera dalam "Undang-undang Ketentuan- ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" berlaku juga dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 9. Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Mahaputera" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, SARTONO. Perdana Menteri, DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 46. PENJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 6 TAHUN 1959 tentang TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA. PENJELASAN UMUM. Sebagai lanjutan kedua dari "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda- tanda Kehormatan", maka diadakan Undang-undang ini yang mengatur tanda kehormatan Bintang Mahaputera, yaitu tanda kehormatan sipil yang setingkat lebih rendah dari Bintang Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini tidak diulangi ketentuan-ketentuan umum dalam Undang-undang tersebut pertama, akan tetapi cukup menunjuk ketentuan-ketentuan umum itu. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1.
Perbuatan-perbuatan itu meliputi suatu bidang tertentu diluar bidang militer, misalnya politik, ekonomi, keuangan, sosial, kebudayaan, pendidikan, keamanan, pembangunan, administrasi, ilmu pengetahuan, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pelayaran, keamanan, sesuatu pendapatan baru dan sebagainya. Dalam perbuatan-perbuatan tersebut sudah tercakup kesetiaan terhadap nusa dan bangsa.
Pasal 2. ... Pasal 2. Pembagian dalam lima kelas itu dianggap perlu untuk dapat mengadakan perbedaan penghargaan atas jasa-jasa luar biasa itu berdasarkan luas-kecilnya suatu perbuatan jasa terhadap nusa dan bangsa dan besar-kecilnya usaha pribadi. Jaadi untuk menentukan kelas itu ada dua ukuran, yaitu : Pertama : luas-kecilnya jasa luar biasa itu terhadap nusa dan bangsa (obyektif) dan Kedua : besar-kecilnya usaha pribadi (subyektif). Ayat 2 dan seterusnya tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3.
Pasal 4. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 5. ... Pasal 5. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 6. Pasal ini ialah pelaksanaan pasal 15 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda- tanda Kehormatan". Pasal 7. Pasal ini ialah pelaksanaan dari pasal 16 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" Pasal 8. Pasal ini untuk memperingatkan bahwa peraturan-peraturan umum mengenai tanda-tanda kehormatan termaktub dalam "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" itu berlaku pula bagi Bintang Mahaputera. Pasal 9. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui: Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1791. CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Membuka PDF…
Dokumen