Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 8 Mei 1959 dan tanggal 26 Juni 1959;
MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1.
Pasal 2.
Bintang emas bersegi tujuh, yang berpinggir putih dari email, dan ujungnya berupa sebuah pentol mutiara, terletak pada tujuh berkas sinar emas dan tujuh berkas sinar mutiara, berkas mana masing- masing terdiri dari tujuh sinar (tiap-tiap sinar mutiara diwujudkan oleh serangkaian mutiara). Pentol mutiara dari bintang itu terletak pada sinar emas yang berada di tengah sendiri. Di tengah-tengah ... Di tengah-tengah bintang emas, ditulis huruf-huruf R.I. dari emas, yang berarti Republik Indonesia, di atas dasar biru tua dari email dan dilingkari oleh 17 butir mutiara yang berangkaian satu dengan yang lain. Tepat di atas lingkaran mutiara ini terletak Lambang Negara pada sebuah dari tujuh sudut bintang.
Kelas satu :Jari-jari sinar emas yang terpanjang 25,71 mm Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 20 mm Kelas dua : Sama dengan kelas satu. Kelas tiga : Jari-jari sinar emas yang terpanjang 29,57 mm Jari- jari sampai ujung pentol mutiara 23 mm Kelas empat : Sama dengan kelas satu. Kelas lima : sama dengan kelas satu
Patra berukuran sebagai berikut : Patra bintang kelas satu:
Jari-jari sinar emas yang terpanjang 38,57 mm Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 30 mm
Ukurang pita-pita tersebut di atas sesuai dengan ayat 1 pasal 14 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan". Pada pita-gantung untuk bintang kelas empat dikenakan roset, Pita-harian berukuran panjang 35 mm, lebar 10 mm berwarna kuning dengan pinggiran dua lajur besar warna merah selebar 4 mm; untuk bintang kelas satu dengan empat lajur kecil merah selebar 1,5 mm; yaitu satu dimasing-masing tepi dan dua ditengah-tengah, untuk bintang kelas dua dengan tiga lajur kecil merah selebar 1,5 m yaitu di masing-masing tepi dan satu di tengah-tengah, untuk bintang kelas tiga dengan dua lajur kecil merah selebar 1,5 mm; yaitu satu dimasing-masing tepi, untuk bintang kelas empat dengan satu lajur kecil merah selebar 1,5 mm; yaitu di tengah-tengah, untuk bintang kelas lima tanpa lajur kecil.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Hak memakai Bintang Republik Indonesia dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut dalam pasal 7 ayat 2 syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya. Pasal 6. ... Pasal 6.
Pasal 7. Kepada pemilik bintang kelas empat atau kelas lima dan, apabila dianggap perlu, juga kepada pemilik-pemilik bintang kelas satu, kelas dua dan kelas tiga dapat diberi uang hadiah tiap bulan selama hidup yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8. Ketentuan-ketentuan tertera dalam "Undang-undang Ketentuan- ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" berlaku juga dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 9. Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Republik Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959, Pejabat Presiden Republik Indonesia, SARTONO. Perdana Menteri, DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959. Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 45. PENJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1959 tentang TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA. PENJELASAN UMUM. Sebagai lanjutan dari "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" maka diadakan Undang-undang ini yang mengatur tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia, yaitu tanda kehormatan yang tertinggi. Dalam Undang- undang ini tidak diulangi ketentuan-ketentuan umum dalam Undang-undang tersebut diatas. Cukup menunjuk kepada ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang itu. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Yang dimaksud dengan jasa yang sangat luar biasa ialah selain syarat-syarat tertera dalam "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" juga syarat-syarat lain, yaitu jasa-jasa sangat luar biasa terhadap nusa dan bangsa, kerajinan dan kesetiaan yang luar biasa dalam melakukan kewajibannya sebagai warga-negara, kecerdasan yang sangat luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan sebagainya. Pasal 2.
Ayat 3 dan seterusnya tidak memerlukan penjelasan. Pasal 4. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 5. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 6. Pasal ini sebagai pelaksanaan pasal 15 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" mengenai pemberian kehormatan lain sebagai akibat dari pemakaian Bintang. Pasal 7. Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan", untuk menjaga jangan sampai kehidupan sehari-hari dari mereka yang diberi tanda kehormatan itu tidak seimbang dengan akibat dari jasa yang telah dibuatnya terhadap nusa dan bangsa. Pasal 8. Pasal ini perlu untuk memperingatkan bahwa peraturan-peraturan umum mengenai tanda- tanda kehormatan termaktub dalam "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda- tanda Kehormatan" itu berlaku bagi Bintang Republik Indonesia. Pasal 9. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui: Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1790. CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)