DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1977

Nomor: 1
Tahun: 1977
Ditetapkan: 1 Maret 1977
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ke empat dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam pola umum PELITA II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/WR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/ 1978 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan tahun ke empat rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun II;
d.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/ 1978 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam PELITA I dan tahun-tahun anggaran sesudahnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya,
e.bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka saldo anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan tahun 1977/1978 perlu diatur dalam Undang-undang ini. Mengingat: … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (I) jo. Pasal 23 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan Tugas Pembangunan;
4.Indische Comptabiliteitswet (S. 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1977/1978

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1977/1978 diperoleh dari :
1. a.Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
2. b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
(2)Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 3.484.200.000.000,00.
(3)Pendapatan ...
(3)Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 763.100.000.000,00.,
(4)Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1977/1978 menurut perkiraan berjumlah Rp. 4.247.300.000.000,00.
(5)Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan. (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

(1)Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 terdiri atas :
1. a.Anggaran Belanja Rutin dan
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.079.400.000.000,00.
(3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.167.900.000.000,00.
(4)Jumlah seluruh Anggaran. Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 menurut perkiraan berjumlah Ro. 4.247.300.000,00.
(5)Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
(6)Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
(7)Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan Rutin,
2. b.Anggaran Pendapatan Pembangunan,
3. c.Anggaran Belanja Rutin,
4. d.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Kebijaksanaan perkreditan,
2. b.Perkembangan lalulintas pembayaran luar negeri.
(3)Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
(4)Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1)Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1977/1978 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1978/ 1979 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1978/1979.
(2)Saldo- ...
(2)Saldo-anggaran lebih tahun 1977/1978 ditambahkan kepada anggaran tahun 1978/1979 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1978/1979.
(3)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1977/1978.
(4)Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
(5)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1977/1978 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Setelah Tahun Anggaran 1977/1978 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran.
(2)Perhitungan Anggaran dalam ayat (1) pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang- undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ke empat dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam pola umum PELITA II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/WR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/ 1978 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan tahun ke empat rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun II;
d.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/ 1978 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam PELITA I dan tahun-tahun anggaran sesudahnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya,
e.bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka saldo anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan tahun 1977/1978 perlu diatur dalam Undang-undang ini. Mengingat: … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (I) jo. Pasal 23 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan Tugas Pembangunan;
4.Indische Comptabiliteitswet (S. 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1977/1978

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1977/1978 diperoleh dari :
1. a.Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
2. b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
(2)Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 3.484.200.000.000,00.
(3)Pendapatan ...
(3)Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 763.100.000.000,00.,
(4)Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1977/1978 menurut perkiraan berjumlah Rp. 4.247.300.000.000,00.
(5)Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan. (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

(1)Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 terdiri atas :
1. a.Anggaran Belanja Rutin dan
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.079.400.000.000,00.
(3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 2.167.900.000.000,00.
(4)Jumlah seluruh Anggaran. Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 menurut perkiraan berjumlah Ro. 4.247.300.000,00.
(5)Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.
(6)Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
(7)Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan Rutin,
2. b.Anggaran Pendapatan Pembangunan,
3. c.Anggaran Belanja Rutin,
4. d.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
1. a.Kebijaksanaan perkreditan,
2. b.Perkembangan lalulintas pembayaran luar negeri.
(3)Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
(4)Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1)Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1977/1978 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1978/ 1979 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1978/1979.
(2)Saldo- ...
(2)Saldo-anggaran lebih tahun 1977/1978 ditambahkan kepada anggaran tahun 1978/1979 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1978/1979.
(3)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1977/1978.
(4)Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
(5)Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 5

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Setelah Tahun Anggaran 1977/1978 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran.
(2)Perhitungan Anggaran dalam ayat (1) pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang- undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1978