DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1997

Nomor: 1
Tahun: 1997
Ditetapkan: 3 Januari 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 3593); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995. Pasal 1…

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari :
1. a.Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
2. b.Penerimaan Pembangunan sebesar Rp. 9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
(2)Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari :
1. a.Penerimaan pajak sebesar Rp. 37.258.138.078.932 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
2. b.Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp. 7.053.358.287.016 (tujuh triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
3. c.Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.673.837.720.778 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. d.Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.432.686.698.130 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
(3)Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
1. a.Pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 45.805.151.738 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.057.039.429.508 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 21.925.254.018 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 90.945.914.300 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 23.523.644.238.501 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 194.828.256.618 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 81.780.827.788 08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 18.470.244.673 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 7.532.772.963.682 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 130.249.360.804 11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 2.697.332.363.950 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 177.198.457.607 13 SEKTOR... 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 377.001.139.647 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 9.845.339.545 15 SEKTOR AGAMA Rp 777.273.625.426 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 230.298.541.387 17 SEKTOR HUKUM Rp 431.115.949.787 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 1.974.452.492.630 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 800.592.901.990 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 3.896.483.503.711
2. b.Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 30.691.686.797.747 (tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 565.021.253.641 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.657.067.601.537 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 1.927.671.539.418 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 109.043.460.959 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 1.447.421.496.448 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 5.658.296.427.710 07 SEKTOR... 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 4.407.331.482.500 08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 973.227.513.726 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 5.461.547.213.663 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DANTATA RUANG Rp 130.249.360.804 11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 2.989.009.379.488 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 269.873.458.046 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 987.301.899.265 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. Rp 1.133.131.063.324 15 SEKTOR AGAMA Rp 165.688.444.760 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 387.731.878.270 17 SEKTOR HUKUM Rp 90.759.168.842 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 569.016.723.577 19 SEKTOR... 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA Rp 219.248.193.970 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.278.035.601.633
(2)Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995 UMUM Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp. 1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1993/1994 menjadi sebesar Rp. 2.305.608.123.865 (dua triliun tiga ratus lima miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp. 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah). PASAL… PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

a.Cukup jelas
b.Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak 37.258.138.078.932 0110 Pajak Penghasilan (PPh) 18.764.075.692.995 0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.544.750.663.232 0130 Pajak lainnya 301.977.379.072 0134 Bea meterai 222.737.746.221 0135 Bea lelang 79.239.632.851 0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1.647.334.343.633 Penerimaan bea masuk dan cukai 7.053.358.287.016 0210 Penerimaan bea masuk 3.900.063.999.709 0220 Penerimaan cukai 3.153.294.287.307 0221 Cukai tembakau 2.647.480.314.310 0222 Cukai gula 417.403.555.021 0223 Cukai bir 71.540.324.909 0224 Cukai alkohol sulingan 16.870.093.067 Penerimaan lain-lain 15.673.837.720.778 0311 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 13.537.416.659.565 0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor 130.581.718.778 0315 Penerimaan… 0315 Penerimaan dari laba bersih minyak 2.005.839.342.435 Penerimaan bukan pajak 6.432.686.698.130 0320 Penerimaan bukan pajak di luar negeri 12.981.922.174 0330 Penerimaan khusus 1.722.071.821.495 0331 Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara, Bank Pemerintah, BUMN 1.322.071.821.495 0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman) 400.000.000.000 0410 Penerimaan pendidikan 282.760.218.274 0411 Uang pendidikan 269.552.923.886 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan 13.207.294.388 0510 Penerimaan penjualan 47.854.011.762 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 658.369.136 0512 Penjualan hasil peternakan 746.285.287 0513 Penjualan hasil perikanan 239.860.069 0514 Penjualan hasil sitaan, rampasan 7.728.247.661 0515 Penjualan rumah, tanah 4.860.108.618 0516 Penjualan barang yang telah di hapuskan, yang berlebih, yang rusak 2.227.251.656 0517 Penjualan obat-obatan,vaksin, hasil farmasi lainnya 63.900.229 0518 Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta 228.337.657 0519 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 9.389.337.105 0521 Penjualan kendaraan bermotor 879.278.274 0522 Penjualan sewa beli 16.082.389.679 0523 Penjualan lain-lain 4.750.646.391 0600 Penerimaan sewa dan jasa 1.877.610.150.776 0610 Penerimaan sewa 18.660.826.949 0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas 4.505.092.272 0612 Sewa… 0612 Sewa gedung 1.192.128.507 0613 Sewa benda-benda tak ber gerak lainnya 2.424.475.321 0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat kendaraan bermotor) 6.857.269.599 0615 Sewa lainnya 3.681.861.250 0620 Penerimaan jasa 1.858.949.323.827 0621 Penerimaan rumah sakit dan instansi, kesehatan lainnnya 6.574.361.934 0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 215.946.403 0623 Pemberian surat keterangan 66.457.114.990 0624 Penerimaan sertipikat pendaftaran tanah 75.811.172.913 0625 Pemberian hak dan perijinan 153.726.456.067 0626 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 5.421.817.438 0627 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan 29.215.300.478 0628 Penerimaan jasa dalam urusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 4.692.515.273 0629 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 19.074.673.329 0630 Penerimaan jasa lembaga ke-uangan (jasa giro) 44.498.040.210 0631 Penerimaan iuran hasil hutan, laut, royalti, denda 263.085.472.038 0632 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 2.700.869.287 0633 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 10.677.812.487 0634 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 907.851.836 0635 Penerimaan jasa lainnya 1.175.454.306.268 0710 Penerimaan kejaksaan dan peradilan 28.886.398.387 0711 Legalisasi tanda tangan 69.463.891 0712 Pengesahan surat di bawah tangan 22.772.775 0713 Uang meja (leges) 474.951.261 0714 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 21.530.300.961 0715 Ongkos perkara 1.960.759.079 0716 Penerimaan… 0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 4.828.150.420 0800 Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain 2.460.522.175.262 0810 Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu 5.259.269.744 0811 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO) 5.259.269.744 0830 Penerimaan lain-lain 2.455.262.905.518 0831 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 5.701.238.094 0832 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 8.144.816.568 0833 Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara 9.253.650.225 0834 Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) 29.281.599.099 0835 Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) 7.140.153.026 0836 Penerimaan anggaran lainnya 2.182.079.814.773 0837 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN 206.104.674.778 0838 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyetoran dilakukan) 7.556.958.955 0839 Penerimaan kembali pensiun daerah otonom -- J U M L A H 66.418.020.784.856 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) 0910 Bantuan Program -- 0920 Bantuan… 0920 Bantuan Proyek 9.837.795.158.086 J U M L A H 9.837.795.158.086

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 45.805.151.738 Jumlah Sektor Industri 45.805.151.738 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 91.448.907.473 02.2 Subsektor Kehutanan 965.590.522.035 Jumlah Sektor Pertaniandan Kehutanan 1.057.039.429.508 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 8.829.823.828 03.2 Subsektor Irigasi 13.095.430.190 Jumlah Sektor Pengairan 21.925.254.018 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 90.945.914.300 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 90.945.914.300 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 45.919.032.205 05.2 Subsektor… 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 17.210.330.420 05.4 Subsektor Keuangan 23.390.053.468.008 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 70.461.407.868 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 23.523.644.238.501 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 14.893.205.510 06.2 Subsektor Transportasi Darat 14.226.210.532 06.3 Subsektor Transportasi Laut 103.298.923.015 06.4 Subsektor Transportasi Udara 36.648.286.011 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Pe-nyelamatan (SAR) 25.761.631.550 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 194.828.256.618 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 79.139.472.058 07.2 Subsektor Energi 2.641.355.730 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 81.780.827.788 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 11.108.579.407 08.2 Subsektor Pos dan Tele-komunikasi 7.361.665.266 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 18.470.244.673 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 7.486.119.729.493 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 46.653.234.189 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 7.532.772.963.682 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 3.595.878.827 10.2 Subsektor… 10.2 Subsektor Tata Ruang 126.653.481.977 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 130.249.360.804 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 2.472.763.797.266 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 166.072.609.576 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 52.195.271.793 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 6.300.685.315 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.697.332.363.950 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 177.198.457.607 Jumlah sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 177.198.457.607 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 64.534.302.160 13.2 Subsektor Kesehatan 312.466.837.487 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 377.001.139.647 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 6.936.695.761 14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 2.908.643.784 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 9.845.339.545 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor… 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 145.089.770.084 15.2 Subsektor Pembinaan Pen-didikan Agama Jumlah Sektor Agama 777.273.625.426 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 157.432.442.545 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasa-rana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 18.334.489.364 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 902.785.910 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 53.628.823.568 Jumlah Sektor Ilmu Pengeta-huan dan Teknologi 230.298.541.387 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Na-sional 373.786.722.134 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 57.329.227.653 Jumlah Sektor Hukum 431.115.949.787 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 1.824.596.067.985 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 149.856.424.645 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 1.974.452.492.630 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 47.701.555.825 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 522.084.108.247 19.3 Subsektor Penerangan, Komuni-kasi dan Media Massa 200.807.237.918 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa 800.592.901.990 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN 20.2 Subsektor… 20.2 Subsektor ABRI 3.896.483.503.711 20.3 Subsektor Pendukung -- Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 3.896.483.503.711 Jumlah Pengeluaran Rutin 44.069.055.957.310 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 223.542.870.901 Jumlah Sektor Industri 223.542.870.901 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 1.346.114.154.863 02.2 Subsektor Kehutanan 5.148.140.549 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 1.351.262.295.412 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 457.256.197.041 03.2 Subsektor Irigasi 542.604.124.507 Jumlah Sektor Pengairan 999.860.321.548 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 104.853.395.546 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 104.853.395.546 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 16.998.897.414 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 573.688.827.247 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 489.295.406.019 05.4 Subsektor… 05.4 Subsektor Keuangan 3.654.711.072 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 55.149.490.965 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 1.138.787.332.717 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEORO-LOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.191.060.214.693 06.2 Subsektor Transportasi Darat 288.943.387.719 06.3 Subsektor Transportasi Laut 228.594.837.883 06.4 Subsektor Transportasi Udara 196.841.195.096 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 16.223.550.902 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 3.921.663.186.293 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 34.319.726.936 07.2 Subsektor Energi 1.397.980.936.750 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 1.432.300.663.686 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 34.780.833.746 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 265.092.694.961 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 299.873.528.707 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 4.470.029.103.682 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 752.834.924.998 Jumlah Sektor Pembangunan Da-erah dan Transmigrasi 5.222.864.028.680 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 202.735.235.472 10.2 Subsektor Tata Ruang 49.866.794.008 Jumlah… Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 252.602.029.480 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 2.222.144.708.331 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 106.490.821.015 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 49.767.686.120 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 30.662.059.105 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.409.065.274.571 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 221.605.331.662 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 221.605.331.662 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 77.714.341.795 13.2 Subsektor Kesehatan 761.694.819.650 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 890.000 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 839.410.051.445 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 581.800.245.881 14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 32.518.971.563 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 614.319.217.444 15 SEKTOR… 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 66.396.844.441 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 92.924.361.605 Jumlah Sektor Agama 159.321.206.046 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 112.851.053.595 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 47.968.073.440 16.3 Subsektor Kelembagaan Pra-sarana dan Sarana Ilmu Pe-ngetahuan dan Teknologi 60.482.449.346 16.4 Subsektor Kelautan 30.871.433.964 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 17.598.743.544 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 88.445.497.552 Jumlah Sektor Ilmu Pengeta huan dan Teknologi 358.217.251.441 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 8.577.600.226 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 27.380.551.522 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 54.629.531.730 Jumlah Sektor Hukum 90.587.683.478 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 383.427.379.786 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 35.611.302.857 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 419.038.682.643 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI ,PENERANGAN, KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 3.626.403.057 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.411.881.882 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 116.280.541.086 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa 123.318.825.965 20 SEKTOR… 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 103.800.556.551 20.2 Subsektor ABRI 567.597.905.445 20.3 Subsektor Pendukung -- Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 671.398.461.996 J U M L A H 20.853.891.639.661 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri 341.478.382.740 Jumlah Sektor Industri 341.478.382.740 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 299.403.233.903 02.2 Subsektor Kehutanan 6.402.072.222 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 305.805.306.125 03 SEKTOR PENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 304.355.942.821 03.2 Subsektor Irigasi 623.455.275.049 Jumlah Sektor Pengairan 927.811.217.870 04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 4.190.065.413 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 4.190.065.413 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri -- 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri -- 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 276.357.650.516 05.4 Subsektor Keuangan 32.276.513.215 05.5 Subsektor… 05.5 Subsektor Koperasi dan Peng-usaha Kecil -- Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasio nal, Keuangan dan Koperasi 308.634.163.731 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.135.818.804.381 06.2 Subsektor Transportasi Darat 378.462.734.533 06.3 Subsektor Transportasi Laut 119.970.272.242 06.4 Subsektor Transportasi Udara 102.381.430.261 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) -- Jumlah Sektor Transportasi, Meteorolgi dan Geofisika 1.736.633.241.417 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 32.083.001.153 07.2 Subsektor Energi 2.942.947.817.661 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 2.975.030.818.814 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 630.000 08.2 Subsektor Pos dan Tele komunikasi 673.353.355.019 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 673.353.985.019 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 118.852.503.171 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 119.830.681.812 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 238.683.184.983 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 124.922.477.968 10.2 Subsektor Tata Ruang 17.648.489.522 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 142.570.967.490 11 SEKTOR… 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHA-DAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 503.796.782.474 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 76.176.122.352 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 59.629.091 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 1.571.000 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga - 580.034.104.917 12 SEKTOR KEPENDUDUK AN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 48.268.126.384 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 48.268.126.384 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA ANAK DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 13.167.062.540 13.2 Subsektor Kesehatan 134.724.785.280 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja -- Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 147.891.847.820 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 516.755.930.507 14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 2.055.915.373 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 518.811.845.880 15 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 25.894.360 15.2 Subsektor… 15.2 Subsektor Pembinaan Pen didikan Agama 6.341.344.354 Jumlah Sektor Agama 6.367.238.714 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 8.565.636.467 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 11.255.581.128 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.662.099.737 16.4 Subsektor Kelautan 3.021.169.363 16.5 Subsektor Kedirgantaraan -- 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 3.010.140.134 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 29.514.626.829 17 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional -- 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum - 142.645.773 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 28.839.591 Jumlah Sektor Hukum 171.485.364 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 133.929.618.104 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 16.048.422.830 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 149.978.040.934 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 10.890.637.076 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri -- 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 85.038.730.929 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa 95.929.368.005 20 SEKTOR… 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat -- 20.2 Subsektor ABRI 606.637.139.637 20.3 Subsektor Pendukung -- Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 606.637.139.637 J U M L A H 9.837.795.158.086

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3666

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 3593); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995. Pasal 1…

Pasal 1

(1)Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari :
1. a.Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
2. b.Penerimaan Pembangunan sebesar Rp. 9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
(2)Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari :
1. a.Penerimaan pajak sebesar Rp. 37.258.138.078.932 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
2. b.Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp. 7.053.358.287.016 (tujuh triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
3. c.Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.673.837.720.778 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. d.Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.432.686.698.130 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
(3)Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
1. a.Pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 45.805.151.738 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.057.039.429.508 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 21.925.254.018 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 90.945.914.300 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 23.523.644.238.501 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 194.828.256.618 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 81.780.827.788 08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 18.470.244.673 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 7.532.772.963.682 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 130.249.360.804 11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 2.697.332.363.950 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 177.198.457.607 13 SEKTOR... 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 377.001.139.647 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 9.845.339.545 15 SEKTOR AGAMA Rp 777.273.625.426 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 230.298.541.387 17 SEKTOR HUKUM Rp 431.115.949.787 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 1.974.452.492.630 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 800.592.901.990 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 3.896.483.503.711
2. b.Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 30.691.686.797.747 (tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 565.021.253.641 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.657.067.601.537 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 1.927.671.539.418 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 109.043.460.959 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 1.447.421.496.448 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 5.658.296.427.710 07 SEKTOR... 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 4.407.331.482.500 08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 973.227.513.726 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 5.461.547.213.663 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DANTATA RUANG Rp 130.249.360.804 11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 2.989.009.379.488 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 269.873.458.046 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 987.301.899.265 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. Rp 1.133.131.063.324 15 SEKTOR AGAMA Rp 165.688.444.760 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 387.731.878.270 17 SEKTOR HUKUM Rp 90.759.168.842 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 569.016.723.577 19 SEKTOR... 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA Rp 219.248.193.970 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.278.035.601.633
(2)Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Ayat (1)

a.Cukup jelas
b.Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak 37.258.138.078.932 0110 Pajak Penghasilan (PPh) 18.764.075.692.995 0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.544.750.663.232 0130 Pajak lainnya 301.977.379.072 0134 Bea meterai 222.737.746.221 0135 Bea lelang 79.239.632.851 0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1.647.334.343.633 Penerimaan bea masuk dan cukai 7.053.358.287.016 0210 Penerimaan bea masuk 3.900.063.999.709 0220 Penerimaan cukai 3.153.294.287.307 0221 Cukai tembakau 2.647.480.314.310 0222 Cukai gula 417.403.555.021 0223 Cukai bir 71.540.324.909 0224 Cukai alkohol sulingan 16.870.093.067 Penerimaan lain-lain 15.673.837.720.778 0311 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 13.537.416.659.565 0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor 130.581.718.778 0315 Penerimaan… 0315 Penerimaan dari laba bersih minyak 2.005.839.342.435 Penerimaan bukan pajak 6.432.686.698.130 0320 Penerimaan bukan pajak di luar negeri 12.981.922.174 0330 Penerimaan khusus 1.722.071.821.495 0331 Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara, Bank Pemerintah, BUMN 1.322.071.821.495 0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman) 400.000.000.000 0410 Penerimaan pendidikan 282.760.218.274 0411 Uang pendidikan 269.552.923.886 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan 13.207.294.388 0510 Penerimaan penjualan 47.854.011.762 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 658.369.136 0512 Penjualan hasil peternakan 746.285.287 0513 Penjualan hasil perikanan 239.860.069 0514 Penjualan hasil sitaan, rampasan 7.728.247.661 0515 Penjualan rumah, tanah 4.860.108.618 0516 Penjualan barang yang telah di hapuskan, yang berlebih, yang rusak 2.227.251.656 0517 Penjualan obat-obatan,vaksin, hasil farmasi lainnya 63.900.229 0518 Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta 228.337.657 0519 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 9.389.337.105 0521 Penjualan kendaraan bermotor 879.278.274 0522 Penjualan sewa beli 16.082.389.679 0523 Penjualan lain-lain 4.750.646.391 0600 Penerimaan sewa dan jasa 1.877.610.150.776 0610 Penerimaan sewa 18.660.826.949 0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas 4.505.092.272 0612 Sewa… 0612 Sewa gedung 1.192.128.507 0613 Sewa benda-benda tak ber gerak lainnya 2.424.475.321 0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat kendaraan bermotor) 6.857.269.599 0615 Sewa lainnya 3.681.861.250 0620 Penerimaan jasa 1.858.949.323.827 0621 Penerimaan rumah sakit dan instansi, kesehatan lainnnya 6.574.361.934 0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 215.946.403 0623 Pemberian surat keterangan 66.457.114.990 0624 Penerimaan sertipikat pendaftaran tanah 75.811.172.913 0625 Pemberian hak dan perijinan 153.726.456.067 0626 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 5.421.817.438 0627 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan 29.215.300.478 0628 Penerimaan jasa dalam urusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 4.692.515.273 0629 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 19.074.673.329 0630 Penerimaan jasa lembaga ke-uangan (jasa giro) 44.498.040.210 0631 Penerimaan iuran hasil hutan, laut, royalti, denda 263.085.472.038 0632 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 2.700.869.287 0633 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 10.677.812.487 0634 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 907.851.836 0635 Penerimaan jasa lainnya 1.175.454.306.268 0710 Penerimaan kejaksaan dan peradilan 28.886.398.387 0711 Legalisasi tanda tangan 69.463.891 0712 Pengesahan surat di bawah tangan 22.772.775 0713 Uang meja (leges) 474.951.261 0714 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 21.530.300.961 0715 Ongkos perkara 1.960.759.079 0716 Penerimaan… 0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 4.828.150.420 0800 Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain 2.460.522.175.262 0810 Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu 5.259.269.744 0811 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO) 5.259.269.744 0830 Penerimaan lain-lain 2.455.262.905.518 0831 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 5.701.238.094 0832 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 8.144.816.568 0833 Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara 9.253.650.225 0834 Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) 29.281.599.099 0835 Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) 7.140.153.026 0836 Penerimaan anggaran lainnya 2.182.079.814.773 0837 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN 206.104.674.778 0838 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyetoran dilakukan) 7.556.958.955 0839 Penerimaan kembali pensiun daerah otonom -- J U M L A H 66.418.020.784.856 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995 (dalam rupiah) 0910 Bantuan Program -- 0920 Bantuan… 0920 Bantuan Proyek 9.837.795.158.086 J U M L A H 9.837.795.158.086

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1995