Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1999
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS).
Mengesahkan Perjanjian Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 19 ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) I. UMUM Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya hampir tanpa batas. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modus operandi semakin canggih, sehingga dalam upaya penanggulangan dan pemberantasannya perlu ditingkatkan kerjasama antar negara. Menyadari kenyataan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua negara yang meliputi:
Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality). Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah :
Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak berlandaskan prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extraterritorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3807 PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Republik Indonesia dan Australia BERHASRAT untuk saling mengadakan kerjasama seluas-luasnya dalam menanggulangi kejahatan. TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :
RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN
(a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir; (b) pemberian dokumen dan catatan lain; (c) lokasi dan identifikasi dari orang; (d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan; (e) upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan; (f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut; (g) penyampaian dokumen; dan (h) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.
(a) ekstradisi seseorang; (b) pelaksanaan di Negara Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Negara Peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Negara Diminta dan oleh Perjanjian ini; dan (c) pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana.
BANTUAN LAIN Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diantara Kedua Pihak., baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain, serta tidak menghalangi Kedua pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain.
KANTOR PUSAT
2 Permintaan bantuan diajukan melalui Kantor Pusat yang akan mengatur pelaksanaan permintaan itu dengan segera.
PENOLAKAN BANTUAN
(a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang dianggap oleh Negara Diminta sebagai : (i) kejahatan yang bersifat politik kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya, atau (ii) kejahatan berdasarkan hukum militer dari Negara Diminta yang bukan merupakan kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana umum di Negara Diminta. (b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah dibebaskan atau diberi grasi atau telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan; (c) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang jika dilakukan di Negara Diminta tidak dapat dituntut lagi karena alasan kadaluarsa, matinya tersangka, ne bis in edem, atau tidak dapat dituntut lagi karena alasan lain apapun; (d) Terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang bersangkutan mungkin dirugikan karena hal-hal tersebut; atau (e) Negara Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya.
(a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan dalam hal perbuatan atau omisi yang disangkakan sebagai kejahatan itu, jika terjadi dalam yurisdiksi Negara Diminta, tidak merupakan kejahatan; (b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang dilakukannya di luar wilayah Negara Peminta, sedangkan hukum Negara Diminta tidak mengatur pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya di dalam situasi yang sama; (c) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Negara Diminta, membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan negara itu; atau (d) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaaan terhadap seseorang atas kejahatan yang terhadapnya pidana mati dapat dijatuhkan atau dilaksanakan.
ISI PERMINTAAN
(a) maksud permintaan dan uraian mengenai bantuan yang diminta; (b) nama instansi yang berwenang melakukan penyidikan atau proses acara yang berkaitan dengan permintaan itu; (c) uraian mengenai sifat dari masalah pidana termasuk isi dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan; (d) kecuali dalam hal permintaan penyampaian dokumen, uraian mengenai perbuatan atau omisi atau keadaan yang disangkakan sebagai kejahatan; (e) putusan pengadilan, jika ada, yang diminta untuk dilaksanakan dan suatu pernyataan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (f) rincian mengenai prosedur khusus atau syarat-syarat yang dikehendaki oleh Negara Peminta untuk dipenuhi, termasuk pernyataan apakah bukti atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan dibuat dibawah sumpah atau janji; (g) persyaratan, jika ada, mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan (h) spesifikasi mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.
(a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan penyidikan atau proses acara; (b) uraian dari informasi, pernyataan atau bukti yang diminta; (c) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang harus diajukan demikian juga uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut; dan (d) informasi mengenai tunjangan dan biaya yang menjadi hak dari orang yang akan hadir di Negara Peminta.
PELAKSANAAN PERMINTAAN BANTUAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen