DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1994

Nomor: 8
Tahun: 1994
Ditetapkan: 2 November 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik bebas dan aktif diabdikan pada kepentingan nasional, dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan, kerjasama bilateral dan multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
c.bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi yang memudahkan lalulintas manusia dari satu negara ke negara lain telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan, dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut diperlukan kerjasama antar negara;
d.bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia telah berkembang dengan baik dan untuk lebih memperkuat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama tersebut, khususnya di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, maka pada tanggal 22 April 1992 telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
e.bahwa…
e.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b,c dan d dipandang perlu mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia dengan Undang-Undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada tanggal 22 April 1992, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 58 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA I. UMUM Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diarahkan pada terwujudnya sistem Hukum Nasional, dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional. Produk hukum nasional tersebut yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana, dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat seorang melakukan tindak pidana. Menyadari kenyataan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April 1992. Perjanjian… Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman. Lolosnya tersangka, terdakwa, dan terpidana dari tuntutan hukuman, dakwaan dan pemidanaan, dapat melukai perasaan keadilan korban pelaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat, di Negara tempat tindak pidana dilakukan. Selain itu, lolosnya pelaku tindak pidana tersebut dapat merugikan secara material. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dengan Perjanjian Ekstradisi tersebut diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan. Perjanjian ekstradisi ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa atau terpidana bagi kedua pihak, terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum dalam menanggulangi lolosnya pelaku tindak pidana dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya, Indonesia telah memiliki Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi, antara lain :

a.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
b.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
c.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
d.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
e.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
f.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
g.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451); Bagian-bagian terpenting dari Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. 1.Kejahatan yang dapat diekstradisikan. Di dalam Perjanjian ini ditegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia ataupun hukum Australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) jenis kejahatan. Dianutnya sistem bahwa tindak pidana yang dapat diekstradisikan haruslah merupakan tindakan yang diklasifikasikan tindak pidana di kedua negara merupakan pelaksanaan asas kriminalitas ganda (double criminality).
2. 2.Kejahatan yang berlatar belakang politik. Apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang berlatar belakang politik atau bersifat politik, maka pelaku tindak pidana tidak akan diekstradisikan. Menghilangkan atau mencoba menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dan keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik karena itu pelakunya dapat diekstradisikan.
3. 3.Negara berhak menolak menyerahkan warganegaranya. Masing-masing Negara Pihak dalam Perjanjian berhak menolak untuk mengekstradisikan warganegaranya. Dalam Perjanjian Ekstradisi ini Negara yang Diminta untuk melakukan ekstradisi berhak untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau tidak. Jika Negara yang Diminta tidak mengekstradisikan warga negaranya, Negara itu atas permintaan Negara Peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang di Negara yang Diminta.
4. 4.Pelaku…
5. 4.Pelaku tindak pidana yang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan. Apabila seseorang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan oleh pengadilan yang berwenang atau telah menjalani hukuman di Negara yang Diminta atau di Negara ketiga sehubungan dengan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, maka ekstradisi atas orang itu tidak akan dikenakan.
6. 5.Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati. Perjanjian ini juga mengatur bahwa ekstradisi tidak akan diberikan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kecuali jika Negara Peminta itu menjamin bahwa hukuman mati tersebut tidak akan dijatuhkan, atau dalam hal hukuman mati telah dijatuhkan, hukuman mati tersebut tidak akan dilaksanakan.
7. 6.Tata cara ekstradisi. Ekstradisi akan ditempuh dengan cara Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara yang Diminta. Permintaan harus tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik disertai dokumen-dokumen otentik yang diperlukan. Apabila permintaan atas orang yang sama datang dari dua negara atau lebih maka Negara yang Diminta harus menentukan kepada negara mana ekstradisi itu akan dilakukan.
8. 7.Berlakunya Perjanjian. Perjanjian akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Negara-negara Pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing persyaratan untuk mulai berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi. Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yang akan berlaku efektif 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diberikan. II. PASAL… II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3565 PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA, BERHASRAT untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif antara kedua negara dalam memberantas kejahatan dan terutama, mengatur dan meningkatkan hubungan antara mereka dalam masalah ekstradisi. TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Kewajiban untuk Mengekstradisi

1.Masing-masing Negara Pihak sepakat untuk saling mengekstradisi, menuntut ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman di Negara Peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi.
2.Jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah dilakukan di luar wilayah Negara Peminta, ekstradisi harus diberikan, menurut ketentuan Perjanjian ini, jika orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warganegara Negara Peminta. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya sehubungan dengan kejahatan tersebut bukan warganegara Peminta, maka Negara yang Diminta dapat, atas kebijaksanaannya, memberikan ekstradisi.

Pasal 2

Kejahatan yang dapat Diekstradisikan

1.Menurut ketentuan Perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisikan atas perbuatan atau kealpaan yang merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua Negara Pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat :
1.pembunuhan…
1.pembunuhan berencana, pembunuhan;
2.kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3.kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kandungan;
4.membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
5.dengan maksud jahat dan berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
6.penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7.penyerangan di kapal atau di pesawat udara denganmaksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
8.perkosaan atau penyerangan seks;
9.perbuatan cabul dengan kekerasan;
10.memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
11.bigami;
12.penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13.mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
14.kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
15.memberikan…
15.memberikan sumpah palsu, membujuk untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;
16.perbuatan menimbulkan kebakaran;
17.kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
18.kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19.kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya.
20.pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan;
21.pencurian dengan pemberatan; pencurian dengan mengrusakan rumah; setiap kejahatan yang sejenis;
22.perampokan;
23.pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
24.kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit;
25.kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan;
26.pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
27.perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
28.pembajakan;
29.perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
30.merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
31.perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 1 Konvensi mengenai Pemberantasan tindakan-tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
32.kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat berbahaya atau narkotika;
33.membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.
2.Ekstradisi dapat juga diberikan berdasarkan kebijaksanaan Negara yang Diminta atas perbuatan atau kealpaan lain yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menurut hukum kedua Negara Pihak, adalah salah satu kejahatan yang ekstradisinya dapat diberikan.
3.Menurut Pasal ini dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan terhadap hukum kedua Negara Pihak : (a) tidak akan menjadi masalah apakah hukum Negara Pihak menempatkan perbuatan atau kealpaan yang merupakan kejahatan tersebut ke dalam golongan kejahatan yang sama atau menamakan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama; (b) keseluruhan perbuatan atau kealpaan yang diangkakan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya akan dipertimbangkan dan tidak akan menjadi masalah apakah menurut hukum Negara-negara Pihak unsur-unsur utama dari kejahatan itu berbeda.
4.Ekstadisi…
4.Ekstadisi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini tanpa mengindahkan waktu dilakukannya kejahatan yang bertalian dengan permintaan ekstradisi itu, dengan syarat bahwa jika kejahatan itu dilakukan sebelum Perjanjian ini berlaku, perbuatan tersebut pada saat itu merupakan kejahatan terhadap hukum kedua Negara Pihak.

Pasal 3

Klausula Wilayah

1.Menurut Perjanjian ini wilayah Negara Pihak adalah : (a) wilayah berdasarkan kedaulatan Negara Pihak dan laut yang berbatasan dengannya dimana Negara Pihak melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982; (b) laut yang berbatasan lainnya dan landas kontinen dimana Negara Pihak melaksanakan hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, tetapi hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat dan hal-hak lainnya tersebut; (c) kapal dan pesawat udara milik atau terdaftar di Negara Pihak jika kapal tersebut berada di laut bebas atau jika pesawat udara tersebut sedang dalam penerbangan pada saat perbuatan atau kealpaan yang merupakan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, dilakukan.
2.Menurut Perjanjian ini, suatu pesawat udara dianggap sedang dalam penerbangan setiap waktu sejak semua pintu luar ditutup setelah embarkasi sampai saat semua pintu dimaksud dibuka untuk disembarkasi.

Pasal 4

Kejahatan Politik

1.Seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik, atau yang karena keadaan dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan atau telah dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bersifat politik.
2.Jika…
2.Jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik, maka keputusan pejabat yang berwenang dari Negara yang Diminta akan bersifat menentukan.
3.Menurut Perjanjian ini, menghilangkan atau mencoba untuk menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik.

Pasal 5

Ekstradisi Warganegara

1.Masing-masing Negara Pihak berhak menolak untuk mengekstradisi warganegaranya.
2.Jika Negara yang Diminta tidak mengekstadisi warganegaranya, Negara itu atas permintaan Negara Peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang dari Negara yang Diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara, informasi dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu harus diserahkan oleh Negara Peminta kepada Negara yang Diminta.
3.Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 Pasal ini, Negara yang Diminta tidak diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi. Jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi, Negara yang Diminta harus mengekstradisi orang yang dimaksud.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik bebas dan aktif diabdikan pada kepentingan nasional, dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan, kerjasama bilateral dan multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
c.bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi yang memudahkan lalulintas manusia dari satu negara ke negara lain telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan, dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut diperlukan kerjasama antar negara;
d.bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia telah berkembang dengan baik dan untuk lebih memperkuat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama tersebut, khususnya di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, maka pada tanggal 22 April 1992 telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
e.bahwa…
e.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b,c dan d dipandang perlu mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia dengan Undang-Undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Pasal 1

Pasal 2

a.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
b.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
c.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
d.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
e.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
f.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
g.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451); Bagian-bagian terpenting dari Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. 1.Kejahatan yang dapat diekstradisikan. Di dalam Perjanjian ini ditegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia ataupun hukum Australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) jenis kejahatan. Dianutnya sistem bahwa tindak pidana yang dapat diekstradisikan haruslah merupakan tindakan yang diklasifikasikan tindak pidana di kedua negara merupakan pelaksanaan asas kriminalitas ganda (double criminality).
2. 2.Kejahatan yang berlatar belakang politik. Apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang berlatar belakang politik atau bersifat politik, maka pelaku tindak pidana tidak akan diekstradisikan. Menghilangkan atau mencoba menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dan keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik karena itu pelakunya dapat diekstradisikan.
3. 3.Negara berhak menolak menyerahkan warganegaranya. Masing-masing Negara Pihak dalam Perjanjian berhak menolak untuk mengekstradisikan warganegaranya. Dalam Perjanjian Ekstradisi ini Negara yang Diminta untuk melakukan ekstradisi berhak untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau tidak. Jika Negara yang Diminta tidak mengekstradisikan warga negaranya, Negara itu atas permintaan Negara Peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang di Negara yang Diminta.
4. 4.Pelaku…
5. 4.Pelaku tindak pidana yang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan. Apabila seseorang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan oleh pengadilan yang berwenang atau telah menjalani hukuman di Negara yang Diminta atau di Negara ketiga sehubungan dengan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, maka ekstradisi atas orang itu tidak akan dikenakan.
6. 5.Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati. Perjanjian ini juga mengatur bahwa ekstradisi tidak akan diberikan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kecuali jika Negara Peminta itu menjamin bahwa hukuman mati tersebut tidak akan dijatuhkan, atau dalam hal hukuman mati telah dijatuhkan, hukuman mati tersebut tidak akan dilaksanakan.
7. 6.Tata cara ekstradisi. Ekstradisi akan ditempuh dengan cara Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara yang Diminta. Permintaan harus tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik disertai dokumen-dokumen otentik yang diperlukan. Apabila permintaan atas orang yang sama datang dari dua negara atau lebih maka Negara yang Diminta harus menentukan kepada negara mana ekstradisi itu akan dilakukan.
8. 7.Berlakunya Perjanjian. Perjanjian akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Negara-negara Pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing persyaratan untuk mulai berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi. Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yang akan berlaku efektif 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diberikan. II. PASAL… II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 1

Kewajiban untuk Mengekstradisi

1.Masing-masing Negara Pihak sepakat untuk saling mengekstradisi, menuntut ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman di Negara Peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi.
2.Jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah dilakukan di luar wilayah Negara Peminta, ekstradisi harus diberikan, menurut ketentuan Perjanjian ini, jika orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warganegara Negara Peminta. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya sehubungan dengan kejahatan tersebut bukan warganegara Peminta, maka Negara yang Diminta dapat, atas kebijaksanaannya, memberikan ekstradisi.

Pasal 2

Kejahatan yang dapat Diekstradisikan

1.Menurut ketentuan Perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisikan atas perbuatan atau kealpaan yang merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua Negara Pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat :
1.pembunuhan…
1.pembunuhan berencana, pembunuhan;
2.kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3.kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kandungan;
4.membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
5.dengan maksud jahat dan berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
6.penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7.penyerangan di kapal atau di pesawat udara denganmaksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
8.perkosaan atau penyerangan seks;
9.perbuatan cabul dengan kekerasan;
10.memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
11.bigami;
12.penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13.mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
14.kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
15.memberikan…
15.memberikan sumpah palsu, membujuk untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;
16.perbuatan menimbulkan kebakaran;
17.kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
18.kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19.kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya.
20.pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan;
21.pencurian dengan pemberatan; pencurian dengan mengrusakan rumah; setiap kejahatan yang sejenis;
22.perampokan;
23.pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
24.kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit;
25.kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan;
26.pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
27.perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
28.pembajakan;
29.perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
30.merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
31.perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 1 Konvensi mengenai Pemberantasan tindakan-tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
32.kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat berbahaya atau narkotika;
33.membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.
2.Ekstradisi dapat juga diberikan berdasarkan kebijaksanaan Negara yang Diminta atas perbuatan atau kealpaan lain yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menurut hukum kedua Negara Pihak, adalah salah satu kejahatan yang ekstradisinya dapat diberikan.
3.Menurut Pasal ini dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan terhadap hukum kedua Negara Pihak : (a) tidak akan menjadi masalah apakah hukum Negara Pihak menempatkan perbuatan atau kealpaan yang merupakan kejahatan tersebut ke dalam golongan kejahatan yang sama atau menamakan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama; (b) keseluruhan perbuatan atau kealpaan yang diangkakan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya akan dipertimbangkan dan tidak akan menjadi masalah apakah menurut hukum Negara-negara Pihak unsur-unsur utama dari kejahatan itu berbeda.
4.Ekstadisi…
4.Ekstadisi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini tanpa mengindahkan waktu dilakukannya kejahatan yang bertalian dengan permintaan ekstradisi itu, dengan syarat bahwa jika kejahatan itu dilakukan sebelum Perjanjian ini berlaku, perbuatan tersebut pada saat itu merupakan kejahatan terhadap hukum kedua Negara Pihak.

Pasal 3

Klausula Wilayah

1.Menurut Perjanjian ini wilayah Negara Pihak adalah : (a) wilayah berdasarkan kedaulatan Negara Pihak dan laut yang berbatasan dengannya dimana Negara Pihak melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982; (b) laut yang berbatasan lainnya dan landas kontinen dimana Negara Pihak melaksanakan hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, tetapi hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat dan hal-hak lainnya tersebut; (c) kapal dan pesawat udara milik atau terdaftar di Negara Pihak jika kapal tersebut berada di laut bebas atau jika pesawat udara tersebut sedang dalam penerbangan pada saat perbuatan atau kealpaan yang merupakan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, dilakukan.
2.Menurut Perjanjian ini, suatu pesawat udara dianggap sedang dalam penerbangan setiap waktu sejak semua pintu luar ditutup setelah embarkasi sampai saat semua pintu dimaksud dibuka untuk disembarkasi.

Pasal 4

Kejahatan Politik

1.Seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik, atau yang karena keadaan dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan atau telah dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bersifat politik.
2.Jika…
2.Jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik, maka keputusan pejabat yang berwenang dari Negara yang Diminta akan bersifat menentukan.
3.Menurut Perjanjian ini, menghilangkan atau mencoba untuk menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik.

Pasal 5

Ekstradisi Warganegara

1.Masing-masing Negara Pihak berhak menolak untuk mengekstradisi warganegaranya.
2.Jika Negara yang Diminta tidak mengekstadisi warganegaranya, Negara itu atas permintaan Negara Peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang dari Negara yang Diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara, informasi dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu harus diserahkan oleh Negara Peminta kepada Negara yang Diminta.
3.Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 Pasal ini, Negara yang Diminta tidak diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi. Jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi, Negara yang Diminta harus mengekstradisi orang yang dimaksud.

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2009