DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara kepalangmerahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam masa damai dan masa konflik bersenjata. Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai lambang kepalangmerahan yang berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Dalam kegiatan kepalangmerahan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1) memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; 2) mengawasi kegiatan kepalangmerahan; 3) memberikan masukan terhadap kebijakan kepalangmerahan; dan 4) menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama kepalangmerahan. Aturan mengenai lambang dan logo kepalangmerahaan diatur dalam lampiran UU ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAI-ANGMERAIIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
2.Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195i1 tentang lkut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3.Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi bcrdasarkan Konvcnsi.
4.Palang q,D R E P u J.Tot t,'^oSf; t . r, o
4.Palang Merah indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
5.Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat mcringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kcdudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
6.Konflik Berscnjata adalah perang yang didahului oleh pcrnyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan berscnjata ncgara.
7.Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
8.Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan scbagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan mentcri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewcnangan daerah otonom.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:

a.pemerintah; dan
b.PMI.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:

a.masa damai; dan
b.masa Konflik Bersenjata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.kemanusiaan;
b.kesamaan;
c.kenetralan;
d.kemandirian;
e.kesukarelaan;
f.kesatuan; dan
g.kesemestaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah. PRES I DEN

BAB III

BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Pasal 6

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.

Pasal 7

Dalam pcnyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah bcrfungsi sebagai:

a.Tanda Pelindung; dan
b.Tanda Pengenal.

Pasal 8

Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufa.

Pasal 9

(1)Lambang palang merah dalam Pasal 6 berbentuk: sebagaimana dimaksud
1. a.gambar . PRES I DEN
2. a.gambar palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau
3. b.kata-kata palang merah.
(2)Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 10

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pelindung digunakan olch Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata. Pasal 1 1 Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 hanya digunakan oleh:

a.personcl;
b.rohaniwan yang diperbantukan;
c.sarana transportasi kesehatan; dan
d.fasilitas dan peralatan kesehatan, pada Satuan Kesehatan Tentara Nasionai Indonesia. Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bcrscnjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh:

(1)
(2)
1. a.PMI
(3)PRES I DEN 7-
1. a.PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.tenaga kesehatan sipil;
3. c.rumah sakit sipil; dan
4. d.sarana transportasi kesehatan sipil. Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayal (21huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tata cara pemberian rzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indoncsia.

Pasal 12

Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022