6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang PerliridUngari i dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negru~a_RepulJHkindot1esia! Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lernbaran Negara. Republik i Indonesia Nomor 5433) sebagaimana te1ah • diubah ~eilt<an ! · Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptRiKerja i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NorriOri24s, 1 . : .·.·. .·;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanl Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliu11202() NoI11or: 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6573); . . dengan Undang-Undang Nomor 11 Ta.hun 2020 ten.taiig Cipta.: . . ... . . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) i sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 : Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara. Rep'ubHk I Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara i Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang .Perlindungan ! dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik] . Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran .Negara] Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana · 'telah: diubah ! Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan •• Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan .Timur (Lembaran ·• Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan j tentang i1956Tahun252. Undang-Undang Nomor 01 /PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang PedOrriari•PeJ.1e{a:ba11 i Harga Pernbelian Tandan Buah Segar xe1ar« Sa,vif I5r6cieksi • Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia 'fahun >2018 Nomol' I 85); Menteri14. Peraturan Menteri12. Peraturan 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang :Ped6ma11 Perizi11a11.l··. Usaha Perkebunan (Berita Negara· Republik l11do11esiafa.lll1n.f · 2013 Nomor 1180);
13.Peraturan Menteri Dalam NegerjNonlcfr 80 ~ahuri 20f 5 t<'11faji!; F Pembentukan Produk Hukum D&erah sebag~i111anatelah.cligbah : ··. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No111or 120 Ta.I-11111-iko18 i ten tang Perubahan Atas Peraturan Me11teriI>a1a111. NegeriJ\fcnnbr i .· 80 Tahun 2015 tentang .Pembentukan ProdukHukum Daei-a1t. i (Berita Negara Republik Indonesia·Tahu11•2019N6111br15'7);····•· . . Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik:. Indonesia. i Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Unda.ng-Urida.11g/! Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lefr1bara1{Nega.ra\ i Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 .tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomof 308, .: Tambahan Lembaran Negara Republik .• Indonesia Nomor 56l3r; .. :. • .. =....... ·:··: · .. ·.:·_:·:·· .. · .... : sebagaimana telah diubah beberapa kali dart terka.hir dengai1 Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tent:ang Cipta l{ef.ja/1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhi2020 Norr1()f24!5/: Tambahan Lembaran Negara Rep1.1blikindonesia Nomor 657G); .·· .: ,
9.Peraturan Pemerintah N omor 44 Tahun 1997 f~ritang; ke1T1itraa1T (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahili-1.19§7 Noriiof 91, .i Tambahan Lembaran Negara Republi1{,IndonesiaN0111of i'7t8); ( ''
10.Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2012 te11.t~1.kTa.nkgt111R i ii Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Pe1·seroa.I1T~rb&tas ii·. /•··.· {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ••Nofu6r i89, i. ';.. Tambahan Lembaran Negara. Republik]nclcnfosiaN"dfuorg§()pf;\ '· ..·.
11.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 262() tentang SH,i6111 1 ·. ·. Sertifikasi Perkebunan Kelapa .Sawit J3etkelanjutan<Jndonesi&·il < (Lembaran Negara Republik JndonesiaTahun2020 No1116f·75); · .." ·. . . .-:: .. ···,: .:
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terita11g Pemerinfa.ha.ri ! Daerah (Lembaran Negara Republik Indone~ia. }ahu~ 2()14) Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubemur adalah Gubernur KalimaritanBarat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur .pembantu Kepa.fa Da.era.11.dani Dewan Perwakilan Rakyat -Daerah · dalarn pe11yele11.g~a.fa.ari i urusan pemerintahan yang rnenjadi kewe11.a.nga.r1 Peii1~1·h1talf: Provinsi Kalimantan Barat.
5.Dinas Perkebunan dan Peternakan yang ... selarijutri:ya di§eb1..1.ti Dinas adalah Perangkat Daerah yang men:yelenggara.kan ·llru.sa.11 J pemerintahan bidang pertanian.
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang; menjldi kevVehalig;~i! Pasal 1 Da.lam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: