DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2003

Nomor: 10
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
c.bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.Undang ...
2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
3.Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tumpaan;
b.Kecamatan Tareran;
c.Kecamatan Tombasian;
d.Kecamatan Tombatu;
e.Kecamatan Ratahan;
f.Kecamatan Belang;
g.Kecamatan Touluaan;
h.Kecamatan Ranoyapo;
i.Kecamatan Tompaso Baru;
j.Kecamatan Modoinding;
k.Kecamatan Motoling;
l.Kecamatan Sinonsayang; dan
m.Kecamatan Tenga.

Pasal 4

Kota Tomohon berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tomohon Utara;
b.Kecamatan Tomohon Tengah; dan
c.Kecamatan Tomohon Selatan.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Minahasa dikurangi dengan wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wilayah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sonder, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Tompaso, dan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Modayag, Kecamatan Passi, dan Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
(2)Kota Tomohon mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Remboken, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Tomohon, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan berkedudukan di Amurang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
c.bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.Undang ...
2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
3.Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tumpaan;
b.Kecamatan Tareran;
c.Kecamatan Tombasian;
d.Kecamatan Tombatu;
e.Kecamatan Ratahan;
f.Kecamatan Belang;
g.Kecamatan Touluaan;
h.Kecamatan Ranoyapo;
i.Kecamatan Tompaso Baru;
j.Kecamatan Modoinding;
k.Kecamatan Motoling;
l.Kecamatan Sinonsayang; dan
m.Kecamatan Tenga.

Pasal 4

Kota Tomohon berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tomohon Utara;
b.Kecamatan Tomohon Tengah; dan
c.Kecamatan Tomohon Selatan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sonder, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Tompaso, dan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Modayag, Kecamatan Passi, dan Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
(2)Kota Tomohon mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Remboken, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Tomohon, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan berkedudukan di Amurang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2018