DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip hibah, bentuk dan sumber hibah, mekanisme pemberian hibah, penatausahaan hibah, perjanjian hibah, penganggaran hibah, dan pemanfaatan hibah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelaya kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu memanfat segala potensi pendapatan daerah;
b.bahwa hibah merupakan salah satu potensi pendaps daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mend, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah y nantinya berimplikasi terhadap peningkatan pembangu dan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
c.bahwa pelaksanaan pemberian Hibah Daerah dalam ran peningkatan pembangunan dan pelayanan masyan memerlukan dasar hukum; ct. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetap Peraturan Daerah tentang Hibah Daerah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Prov Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tcntang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN dan BUPATI MINAHASA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2.Pemenntah adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana drmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Juasnya dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Htbah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
7.Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan Hibah.
8.Penerima Hibah adalah pihak yang menerima Hibah.
9.Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. IO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya drsingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dnetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rekemng Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. BAB ...

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hibah Daerah meliputi :

a.Hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
b.Htbah dari Pemerintah Daerah.

BAB ILL

PRINSIP HIBAH

Pasal 3

{l) Pemerintah Daerah dapat menerima Hibah dan/atau memberi Hi bah. {2) Penerimaan dan/atau Pemberian Hibah oleh Pemenntah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.efisien dan efektif;
d.kehati-hatian;
e.tidak ada kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung;
f.tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah;
g.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; dan
h.trdak mengurangi kewajiban Pemberi Hibah dan Penerima terhadap Oaerah.

BAB IV

BENTUK DAN SUM BER HI BAH

Pasal 4

Hibah sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat bersumber dari:

a.Pemerintah;
b.pemerintah ...
b.pemerintah daerah lain;
c.badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
d.kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. BABY MEKANISME PENERIMMN HIBAH

Pasal 6

Hi bah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerinta

Pasal 7

(1)Penerimaan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yang bersumber dari Pemerintah, dilakukan melalui pemindahbukuan ke dalam RKUD.
(2)Dalam hat dana Hibah dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang bersumber dari selain Pemerintah, disetor ke RKUD.
(2)Penyetoran Hibah ke RKVD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.drsetor langsung ke RKUD oleh Pemberi Hibah; dan/atau
2. b.disetor melalui bendahara penerimaan Pemerintah Daerah.
(3)Dalam ha! penyetoran Hibah ke RKUD dilakukan dengan cara disetor langsung oleh Pcmberi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Hibah menyerahkan bukti penyetoran kepada bendahara umum Daerah.
(4). Dalam ...
(4)Dalam hal penyetoran Hibah ke RKUD dilakukan dengan cara disetor melalui bendahara penerimaan Pemerintah Daerah sebagarmana dimaksud pada ayat (2) huuf b, bendahara penerimaan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyetoran seluruh uang yang diterima ke RKUD paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Pasal 9

(l) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa.

(2)Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah atau yang dikuasakan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Barang hasil penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi kekayaan Dae rah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016