Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1966
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1966
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat :… Mengingat : 1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN : I. Mencabut : a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS. BAB I…. BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
BAB II. FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS. Pasal 2.
Pasal 3. Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Pasal 4. Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Pasal 5.
BAB III… BAB III. DEWAN PERS. Pasal 6.
Pasal 7.
BAB IV… BAB IV. HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS. Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11. Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang. Pasal 12…. Pasal 12. Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers. BAB V. PERUSAHAAN PERS. Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15.
BAB VI. WARTAWAN. Pasal 16.
BAB VII. PERS DAN WARTAWAN ASING. Pasal 17.
Pasal 18.
BAB VIII…. BAB VIII. KETENTUAN PIDANA. Pasal 19. Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun. BAB IX. PERATURAN PERALIHAN. Pasal 20.
BAB X. PENUTUP. Pasal 21.
Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 12 Desember 1966. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 40 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS. UMUM. Penyusunan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini didasarkan pada kenyataan sejarah, bahwa Pers Nasional Indonesia sebagai salah satu pencerminan dari pada perikehidupan dan kegiatan bangsa dalam perkembangan masyarakat Indonesia, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan. Di samping itu Pers Nasional adalah alat perjuangan yang bersifat aktif dan kreatif, yang dalam perkembangan selanjutnya merupakan pelopor dan pelaksana Revolusi Pancasila. Tujuan utama dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini ialah untuk memberikan jaminan hukum kepada Pers Nasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik- baiknya, dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya serta menggunakan hak-haknya. Landasan hukum penyusunannya adalah : Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, pasal 5 jo. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal 28 dan 33 Undang-undang Dasar 1945, Keputusan Sidang Pers, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/ 1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers. Di dalam Undang-undang ini dicantumkan tentang kebebasan pers, yang menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungan jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan Rakyat dan keselamatan Negara, kelangsungan dan penyelesaian Revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan revolusi, moral dan tata susila dan pertanggungan jawab kepada kepribadian bangsa. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/ MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, maka pembinaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers dalam bentuk Dewan Pers. Karena… Karena pentingnya fungsi Dewan Pers dalam pembinaan Pers maka susunan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Kabinet). Demikian pula halnya mengenai persoalan Kantor Berita. Berdasarkan ketentuan tentang kebebasan pers maka sensor pers dan pembredelan terhadap penerbitan pers tidak boleh diadakan. Untuk membina pertumbuhan pers sebagai alat Revolusi Pancasila maka semua penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari faham Komunisme-Leninisme tidak mempunyai hak hidup di Indonesia. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. BAB 1. Pasal 1. Alat komunikasi yang tidak bersifat umum misalnya penerbitan-penerbitan khusus keagamaan, keilmuan, kejuruan dan sebagainya tidak dinamakan penerbitan pers. Untuk Kepentingan penerbitan khusus tersebut ada peraturan-peraturannya sendiri. BAB II.
dan 3. Didalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya ini Pers Nasional terikat oleh pertanggungan jawab yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 Pasal 2 ayat (I) dan (2). Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. BAB III…. BAB Ill.
dan 7. Pengertian ayat (I ) pasal 6 ini adalah bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional. Karena Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan sebagai ditentukan dalam ayat (1) Pasal 7, maka dualisme di dalam pembinaan pers dapat dicegah dan sebagai gantinya adalah kata mufakat yang dicapai sebagai hasil musyawarah di dalam Dewan Pers tersebut. BAB IV. Pasal 8. Penerbitan pers yang bersifat kolektif ialah penerbitan yang dilakukan oleh badan-badan kolektif seperti Partai-partai Politik, Organisasi-organisasi Massa, Organisasi-organisasi Karyawan atau badan-badan kolektif lainnya. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Untuk kepentingan Pemerintah keseluruhannya dapat diterbitkan satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap-tiap bahasa asing yang dianggap perlu yang dilaksanakan oleh suatu Departemen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dikoordinir oleh Menteri Penerangan. Pasal 11. Jika sesuatu penerbitan pers isinya ternyata bertentangan dengan Pancasila, maka sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pers, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan untuk melarang kelangsungan terbitnya. Pasal 12…. Pasal 12. Pada asasnya Pers Nasional harus dapat berdiri sendiri, tetapi dalam konstelasi perekonomian negara yang tidak memungkinkan perusahaan penerbitan pers dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan Pemerintah, maka bantuan tersebut diperlukan. BAB V. Pasal 13. Yang dimaksud secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin ialah supaya semua unsur yang melakukan produksi, yaitu karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/ teknik dan karyawan pers lainnya merupakan kesatuan bulat dan bersama- sama melancarkan jalannya perusahaan sesuai dengan asas kekeluargaan tanpa mengabaikan arti pentingnya faktor pimpinan. Ini juga dimaksudkan agar hak milik modal tidak akan memegang peranan yang bersifat menentukan. Pasal 14. Yang dimaksudkan dengan aksi-aksi kontra revolusi pada ayat (2) pasal ini ialah aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pasal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang telah mendapatkan rehabilitasi. Pasal 15. Hak tolak hanya dapat dibatasi dalam perkara-perkara yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia, yang untuk kepastiannya harus dinyatakan oleh Pengadilan. BAB VI. Pasal 16. Persyaratan politis-ideologis berdasarkan Pancasila merupakan persyaratan yang menentukan. Persyaratan kecakapan dan lain-lain disesuaikan dengan perkembangan keadaan. BAB VII. Pasal 17. Upaya dan kebijaksanaan yang ditentukan dalam pasal ini didasarkan kepada pertimbangan keamanan (security) dan memperhatikan asas timbal balik (reciprecity). Pasal 18… Pasal 18. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menertibkan kegiatan wartawan asing di Indonesia sehingga tidak membuka pintu untuk oknum-oknum yang beritikad tidak baik. BAB VIII. Pasal 19. Ketentuan pidana ini dicantumkan dengan maksud untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang ini. BAB IX. Pasal 20. Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun secara kontinu, diakui sebagai wartawan tanpa mengingat persyaratan kecakapan dan pendidikan. BAB X. Pasal 21. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2815
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)