Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1962
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : Pasal 5 ayat I dan pasal 20 ayat 1 Undang- undang Dasar; Dengan … Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Pasal 2. Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
Pasal 3.
BAB II. MAKSUD DAN USAHA. Pasal 4. Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 5. … Pasal 5.
Pasal 6.
BAB III. … BAB III. MODAL, SAHAM-SAHAM DAN SUMBER KEUANGAN LAIN Pasal 7.
Pasal 8.
(10)Saham-saham tidak boleh digunakan sebagai jaminan pinjaman dari Bank yang mengeluarkannya. (11)Saham-saham tidak boleh dibeli kembali oleh Bank yang mengeluarkannya. Pasal 9.
Pasal 10. Penyertaan dalam Bank tidak akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul dan lain-lainnya dari uang yang disertakan. BAB IV. PENGGUNAAN DAN CARA MENGURUS. Pasal 11.
Pasal 12.
Dalam … Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap bandingan itu dalam waktu dua bulan sejak surat bandingan diterimanya.
Putusan Menteri tersebut pada huruf a mengikat semua pihak yang bersangkutan.
Pasal 13. … Pasal 13.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan setelah mendengar Badan Pengawas.
Pasal 14.
Pasal 15.
Pasal 16. Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Bank. BAB V. … BAB V. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI. Pasal 17.
BAB VI. RAPAT PEMILIK SAHAM. Pasal 18.
BAB VII. PENGAWASAN. Pasal 19.
Pasal 20.
Pengangkatan … Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanya 3 tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Pasal 21. Pengawas teknis perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan teknis-perusahaan dijalankan oleh Bank Pembangunan Indonesia. BAB VIII. KOORDINASI POLITIS-EKONOMIS. Pasal 22. Koordinasi politis-ekonomis kegiatan Bank-bank Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar supaya usaha-usaha Bank tersebut dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Nasional semesta Berencana. BAB IX. TAHUN BUKU, Pasal 23. Tahun buku Bank adalah tahun takwim. BAB X. RENCANA KERJA TAHUNAN. Pasal 24.
BAB XI. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN BANK. Pasal 25. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas, Kepala Daerah Daswati I yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pendirian Bank. BAB XII. … BAB XII. PERHITUNGAN TAHUNAN. Pasal 26.
BAB XIII. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA. Pasal 27.
BAB XIV. PEMBUBARAN. Pasal 28.
BAB XV. … BAB XV. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KHUSUS. Pasal 29.
BAB XVI. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. Pasal 30. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral. Pasal 31. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bank Pembangunan Daerah 1962" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962 Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 59 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH. UMUM. Tujuan Negara Pancasila Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur; dengan demikian kebijaksanaan pembangunan haruslah ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata. Berhubung dengan itu maka segenap modal dan potensi yang ada perlu dimobilisasi guna kepentingan pembangunan, terutama dengan tujuan meninggikan produksi dan pendapatan nasional. Pembangunan daerah akan berakibat bertambah tingginya taraf kemakmuran daerah, yang merupakan dorongan pula kearah otonomi yang luas bagi Daerah. Sesuai dengan maksud itu pula, maka berdasarkan Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Pemerintah Pusat akan menyerahkan perusahaan- perusahaan regional tertentu kepada Daerah. Untuk mengembangkan daya produksi didaerah itu maka perlu segenap modal dan potensi dikerahkan; dalam pada itu pihak swasta harus pula diajak ikut-serta dengan aktip untuk bersama mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Perpaduan potensi Pemerintah Daerah dan Swasta itu terjelma dalam Bank-bank Pembangunan Daerah (selanjutnya dalam penjelasan ini disebut Bank) yang ketentuan- ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang ini. Maksud dan usaha Bank tersebut disimpul dalam pasal 4 dan 5. dari mana teranglah sudah bahwa disamping rencana pembangunan Daerah. Dengan demikian proyek-proyek pembangunan daerah adalah terutama bersifat komplementer terhadap proyek-proyek yang tercantum dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Tidak … Tidak perlu dijelaskan kiranya, bahwa pembiayaan proyek- proyek pembangunan oleh Bank harus dilakukan menurut perhitungan-perhitungan biaya yang tepat berdasarkan azas ekonomi perusahaan, agar tiap kredit yang diberikan terjamin kembalinya (self liquidating). Undang-undang ini tidak dimasukkan untuk mendirikan, melainkan untuk mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang harus diperhatikan dalam membentuk Bank oleh karena pendiriannya cukup diatur dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I. Dengan demikian maka keseragaman dalam garis besarnya akan tercapai, sedang fleksibilitet masih cukup diadakan, sehingga dapat ditampung keadaan-keadaan yang khas terdapat dimasing- masing Daerah. Guna menegaskan azas gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan Daerah, maka modal yang terhimpun dalam Bank tidak hanya berasal dari penyertaan Daerah Swatantra Tingkat I dan/atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetapi kesempatan ikut- serta terbuka pula bagi Daerah Swatantra Tingkat lainnya, badan-badan hukum yang didirikan oleh Daerah, serta bagi golongan Swasta (Pasal 7). Adapun penyertaan dalam modal Bank berupa saham- saham "atas nama" yang besarnya nilai nominal masing-masing diserahkan kepada Daerah sendiri mengingat kemungkinan-kemungkinan yang ada, akan tetapi dengan ketentuan bahwa modal semula yang disetor harus paling sedikit Rp. 20 juta. Agar supaya pembangunan daerah dapat segera dimulai, maka sebagai insentip mendirikan Bank, Pemerintah Pusat bersedia pula memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Daerah-daerah Swatantara Tingkat I dan/atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta- Raya lagi pula akan diusahakan supaya selekas mungkin sesudah Undang-undang ini ditetapkan Bank sudah dapat memulai usaha-usahanya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … Ayat (3) Pembatasan daerah usaha Bank sudah tentu tidak dimaksudkan sebagai suatu hal yang mutlak dalam arti : meskipun pada prinsipnya Pemerintah menghendaki supaya ditiap Daswati I diadakan Bank, sehingga setiap Daerah dapat menggunakan Banknya masing-masing, namun bila ternyata ada sesuatu Daerah tidak/belum dapat mendirikannya sudah barang tentu bahwa daerah itu dapat menggunakan jasa-jasa Bank dari daerah lain yang berbatasan, satu dan lain menurut pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Ayat (4) dan ayat (5) Cukup jelas.
dan pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 5. Ayat (1) sub a. Dalam memberikan pinjaman hendaknya Bank untuk menjamin supaya kredit yang diberikan dapat dibayar kembali, hendaknya Bank dalam menjalankan kebijaksanaan perkreditannya sejauh mungkin mengutamakan pemberian kredit kepada proyek- proyek yang dapat menjamin pembayaran kembali kredit itu dari hasilnya (self-liquidating). Pada … Pada dasarnya pinjaman hanya diberikan untuk perusahaan-perusahaan daerah dan perusahaan campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta. Sungguhpun demikian dalam hal-hal tertentu sektor swasta didaerah dapat juga memperoleh pinjaman dari Bank dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral. sub b. Ketentuan ini bermaksud agar Bank tidak membeli/ memiliki saham- saham perusahaan yang diberi pinjaman, tetapi Bank sebagai pemberi kredit sudah barang tentu dapat menentukan syarat-syarat pemberian kredit itu. sub c. Disamping menjalankan tugasnya sebagai badan pembiayaan untuk proyek-proyek termasuk pada ayat (1) huruf a, sudah sewajarnya Bank dengan alat perlengkapannya dapat pula digunakan sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek lainnya dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Pada azasnya Bank hanya memberikan pinjaman untuk investasi saja. Akan tetapi dimana perlu, disamping pinjaman untuk investasi, Bank dapat memberikan kredit eksploitasi dalam arti modal kerja pertama, yakni apabila Bank telah memberikan kredit investasi kepada sesuatu perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan ini tidak mungkin mendapat pinjaman untuk modal kerja pertama dari sesuatu bank umum. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6. … Pasal 6. Ayat (1) Untuk menambah kemampuan memberi pinjaman-pinjaman investasi, maka Bank dapat menerima depositor selain itu penerimaan depositor (dalam arti time-deposit) itu tidak bertentangan pula tidak akan merugikan penyelenggaraan tugas Bank selaku bank pembangunan. Ayat (2) Bank umum pada umumnya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek, selain itu sifat khas bank umum terutama terletak pada kemungkinan dapatnya bank umum itu menciptakan uang atas dasar uang yang diterimanya sebagai uang giral. Sifatnya penciptaan uang inilah yang seharusnya tidak ada pada suatu bank pembangunan. Ayat (3) Bank tidak bergerak dalam lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 7. Badan-badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia mencakup pula badan-badan hukum yang didirikan oleh Daswati I dan daerah- daerah swatantra lainnya berdasarkan Undang-undang. Pasal 8. Ayat (1) sampai dengan ayat (6) Saham-saham prioriteit dari Bank diperuntukkan hanya bagi Daerah Swatantra, sehingga kekuasaan dalam mengemudikan Bank pada hakekatnya berada dalam tangan Pemerintah Daerah. Ayat (7) … Ayat (7) Dalam melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemilik saham prioriteit Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah - sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) - bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutip dibidang Urusan Rumah Tangga Daerah (Otonomi) dan dalam hal demikian dengan bantuan Badan Pemerintah Harian yang antara lain dapat merupakan pemberian pertimbangan baik diminta maupun tidak. Ayat (8) sampai dengan ayat (11) Cukup jelas. Pasal 9. Ayat (1) Modal pendirian saja tidak akan mencukupi untuk memenuhi tugas pemberian kredit investasi. Karena itu, sebagai lazim dijalankan oleh suatu bank pembangunan masih perlu tambahan modal kerja dengan mengusahakan diperolehnya pinjaman jangka panjang. Walaupun pasal 7 ayat (2) huruf b modal asing yang menetap (domestic capital) tidak dapat ikut-serta dalam modal Bank, namun dengan adanya ketentuan pada ayat ini terbuka kesempatan yang luas bagi pemilik-pemilik domestic capital untuk ikut-serta dalam usaha-usaha Bank dalam arti kata luas dengan memberi pinjaman-pinjaman dan/atau membeli obligasi-obligasi Bank. Ayat (2) Untuk menarik uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan menyalurkannya dalam lapangan pembangunan, Pemerintah Pusat akan mengadakan usaha-usaha kearah itu, yang hasilnya sebagian akan dipergunakan untuk memperbesar modal kerja Bank. Pasal 10. … Pasal 10. Pasal ini merupakan larangan bagi Jawatan Pajak untuk menggunakan penyertaan dalam Bank ini sebagai bukti untuk mengenakan atau menambah pajak dan bagi instansi-instansi pengusut untuk mempergunakannya sebagai dasar pengusutan. Pasal 11. Pimpinan umum Bank dilakukan oleh suatu Badan Pengawas, yang menentukan garis besar kebijaksanaan Bank dan menjalankan pengawasan atas Direksi. Adapun Direksi merupakan badan pelaksana dan melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari. Pasal 12. Sejalan dengan kewajiban anggota-anggota Direksi mengganti kerugian yang diderita oleh Bank karena perbuatan-perbuatan diluar kekuasaan/wewenangnya, Kepala Daerah Daswati I atas usul Badan Pengawas, dapat memberhentikan anggota-anggota Direksi dari tugasnya karena melakukan tindakan yang merugikan Bank atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Negara. Ayat (1) menentukan wewenang Kepala Daerah akan tetapi prosedur pelaksanaannya yang mengenai huruf b dan c ditentukan lebih lanjut pada ayat-ayat berikutnya. Anggota-anggota Direksi yang dikenakan tuduhan demikian berhak membela diri dan hadir dalam suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu. Sidang itu wajib diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh Kepala Daerah Daswati I. Kegagalan/kelalaian Badan Pengawas mengadakan sidang termaksud dalam jangka waktu sebulah itu membawa akibat pemberhentian sementara itu batal menurut hukum. Untuk … Untuk menjamin supaya sidang itu sejauh mungkin memperoleh pandangan obyektif sidang dihadiri oleh Kepala Daerah Daswati I dan atas permintaannya dapat dihadiri pula oleh beberapa anggota Badan Pemerintah Harian/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan untuk mengeluarkan pendapatnya. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta banding terhadap keputusan Kepala Daerah Daswati I bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian anggota Direksi. Bandingan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah paling lambat dua minggu sesudah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dimaksud pada ayat (4) huruf e. Sebelum ada keputusan Menteri tersebut mengenai bandingan, maka pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda. Agar supaya persoalan jangan berlarut-larut maka dinyatakan, bahwa keputusan Menteri tersebut dalam hal ini mengikat, baik terhadap anggota Direksi yang bersangkutan, maupun terhadap pihak-pihak lainnya. Tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal pengiriman surat bandingan. Pasal 13. Oleh karena tugas anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat suatu fungsi- organisatoris yang merupakan pekerjaan yang memerlukan pencurahan tenaga dan waktu sepenuhnya maka tidak wajar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan/rangkap, maka itu sudah layak, bahwa para anggota Direksi janganlah hendaknya dibebani tugas-tugas lain yang sekiranya sangat mempengaruhi perhatian dan daya kerja mereka dalam Bank. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan-jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah (misalnya duduk dalam Panitia-panitia Negara), asal saja tidak menghalang-halangi tugasnya sehari-hari pada Bank. Pasal 14 sampai dengan 20. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 21. … Pasal 21. Pengawas teknis perbankan oleh Bank Indonesia dan pengawasan teknis perusahaan oleh Bank Pembangunan Indonesia jadi juga untuk Bank, dijalankan oleh Bank adalah Sesuai dengan tugas masing-masing bank tersebut. Pasal 22. Bank yang masing-masing merupakan badan hukum dan berdiri sendiri, memerlukan suatu koordinasi politis-ekonomis supaya tetap terpelihara keseimbangan dalam rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Tidaklah dimaksudkan bahwa Pemerintah Pusat campur tangan dengan urusan Bank sehari-hari. Yang dimaksudkan disini dengan Pemerintah Pusat ialah Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan.
Cukup jelas. Pasal 24 sampai dengan 28 Dalam garis besarnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berapa besar jumlah cadangan umum setinggi-tingginya kelak dapat ditentukan oleh Badan Pengawas dan Direksi dengan persetujuan Pemerintah. Laba bersih adalah laba bruto dikurangi pajak. Pasal 29 sampai dengan 31. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui . Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2490
Membuka PDF…
Undang-Undang