Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1971
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
82, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2975) tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan menjadi Undang-undang. Mengingat … Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)Undang-undang Dasar 1945;
78). Dengan persetujuan Dewan Perwaklian Rakyat.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang.
… Pasal 1. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 82) ditetapkan menjadi undang-undang, dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama BINTANG YUDHA DHARMA. Pasal 2. BINTANG YUDHA DHARMA adalah bintang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU, BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA DAN BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA. Pasal 3. Derajat BINTANG YUDHA DHARMA adalah di bawah BINTANG SAKTI, BINTANG DHARMA dan BINTANG GERILYA dan di atas BINTANG KARTIKA EKA PAKCI, BINTANG JALASENA, BINTANG SWA BHUWANA PAKSA dan BINTANG BHAYANGKARA, dengan urutan derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut :
BAB II. BINTANG YUDHA DHARMA. Pasal 4.
Di tengah bintang terdapat sebuah lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi, yang masing-masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun dan empat puluh lima butir padi. Di tengah-tengah antara padi dan kapas dilukiskan sebuah TJAKRA yang berbentuk roda berujung tajam sebanyak 8 buah. Tulisan YUDHA DHARMA dilukiskan di dalam lingkaran.
Seluruhnya putih perak. Warna dasar lingkaran merah darah dari email. Lukisan untaian padi dan kapas dilukis di atas lingkaran yang berwarna dasar putih email. Warna lukisan-lukisan (tjakra, tulisan, untaian bunga kapas dan padi) adalah kuning emas.
Kelas SATU: Jari-jari Bintang sampai ujung pentol mutiara 22,5 mm. Kelas DUA dan kelas TIGA: sama dengan kelas SATU. Pasal 5.
Dua lajur besar dipinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm dan berwarna hijau. Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah. Dua lajur kecil masing-masing di antara lajut pinggir dan lajut tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning emas.
Satu lajur kecil di tengah-tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah. Dua lajur kecil masing-masing terletak di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
Dua lajur besar dipinggir berukuran 4 mm dan berwarna hijau. Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
… Pasal 6. BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU disertai patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintang aslinya dengan ukuran 60 mm. BAB III. PERSYARATAN. Pasal 7.
BAB IV. PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN. Pasal 8. BINTANG YUDHA DHARMA dianugerahkan oleh Presiden atas usul Menteri HANKAM/PANGAB dengan disertai pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia. Pasal 9. Tiap penganugerahan BINTANG YUDHA DHARMA disertai dengan penyerahan piagam. Pasal 10. Penyerahan BINTANG YUDHA DHARMA dilakukan oleh Presiden, Menteri HANKAM/PANGAB atas nama Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk dengan upacara militer menurut ketentuan yang berlaku. BAB V PEMAKAIAN. Pasal 11. Dengan mengingat urutan tingkat dan derajat, BINTANG YUDHA DHARMA dipakai secara lengkap dalam menghadiri upacara-upacara resmi Nasional dan upacara-upacara lainnya menurut ketentuan Menteri HANKAM/ PANGAB.
BAB V
… Pasal 12. Di luar upacara-upacara resmi seperti tersebut dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, BINTANG YUDHA DHARMA dapat dipakai dalam bentuk pita harian. BAB VI. LARANGAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN. Pasal 13. BINTANG YUDHA DHARMA tida boleh dipakai oleh pemiliknya pada waktu ia menjalani hukuman penjara atau dalam tahanan. Pasal 14. Di samping ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Menteri HANKAM/PANGAB dapat menentukan peraturan lain tentang larangan pemakaian BINTANG YUDHA DHARMA. Pasal 15. Hak atas BINTANG YUDHA DHARMA dicabut apabila pemiliknya:
BAB VII … BAB VII. KETENTUAN KHUSUS, Pasal 16. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959, Presiden adalah pemilik pertama dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU. BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 17. Segala sesuatu mengenai tata-cara pengusulan dan lain-lain berhubungan dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB. Pasal II. Undang-undang ini disebut "Undang-undang BINTANG YUDHA DHARMA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 5 Oktober 1971. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 11 Desember 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 11 Desember 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG. PENJELASAN UMUM. Perkembangan Pertahanan-Keamanan Nasional berjalan sejajar dengan perkembangan sosial dan tehnologi yang demikian pesatnya, bahkan telah memasuki langsung kedua bidang tersebut. Untuk dapat melaksanakan panggilan tugas Pertahanan-Keamanan Nasional perlu dipelihara adanya Angkatan Bersenjata yang tunggal, effektif dan effisien. Karenanya kepada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperlukan syarat-syarat kemauan dan kemampuan memelihara sifat-sifat utama prajurit dan semangat berbakti untuk Nusa dan Bangsa. Perwujudan dari tugas Pertahanan-Keamanan Nasional tidaklah hanya berupa penunaian tugas sebagai seorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan berupa sumbangan-sumbangan tenaga dan pikiran yang membantu secara langsung di bidang pembangunan dan pembinaan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh karenanya dianggap perlu untuk mengadakan tanda kehormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang derajatnya di atas bintang Angkatan/POLRI (Bintang Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena, Bintang Swa Bhuwana Paksa, dan Bintang Bhayangkara) dan di bawah Bintang Gerilya, diberikan tidak hanya kepada anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia ataupun kepada Warga Negara Asing yang memenuhi syarat-syarat. Yang dimaksud "YUDHA" dari nama "Bintang Yudha Dharma" yang dipakai dalam Undang-undang ini adalah pembinaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4.
Pasal 5 sampai dengan Pasal 17. Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 93). -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang