Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1972
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1972
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG-URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG.
…
Ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Drt. Tahun 1959 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Bintang Republik Indonesia dibagi dalam lima kelas yaitu:
(3). Bintang berukuran sebagai berikut: Bintang Republik Indonesia Adipurna : Jari-jari sinar emas yang terpanjang 20 mm. Bintang Republik Indonesia Adipradana: Sama dengan Bintang republik Indonesia Adipurna Bintang Republik Indonesia Utama: Sama dengan Bintang Republik Indonesia Adipurna Bintang Republik Indonesia Pratama: Sama dengan Bintang Republik Indonesia Adipurna. Bintang Republik Indonesia Nararya: Sama dengan Bintang Republik Indonesia Adipurna. (4). Bintang disertai Patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan Bintangnya dengan ukuran yang lebih besar, ialah:
- Jari-jari Sinar Emas yang terpanjang 45 mm. - Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 35 mm.
- Jari-jari Sinar Emas yang terpanjang 38,57 mm. - Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 30 mm. (5). Bintang-bintang tersebut dalam ayat (1) dilengkapi dengan pita selempang yang berukuran lebar 90 mm, berwarna dasar kuning dengan lajur-lajur besar dan kecil berwarna merah untuk membedakan kelas, ialah:
- 1 lajur besar dikedua tepinya berukuran masing- masing 8 mm. - 1 lajur kecil sesudah lajur besar dikedua tepinya masing-masing berukuran 3 mm. - 2 lajur kecil ditengah-tengahnya berukuran 3 mm.
- 1 lajur besar dikedua tepinya berukuran masing- masing 8 mm. - 1 lajur kecil sesudah lajur besar dikedua tepinya masing-masing berukuran 3 mm. - 1 lajur kecil ditengah-tengahnya berukuran 3 mm.
- 1 lajur besar dikedua tepinya berukuran masing- masing 14 mm. - 1 lajur kecil ditengah-tengahnya berukuran 3 mm.
- 1 lajur besar dikedua tepinya berukuran masing- masing 17 mm. - 1 lajur kecil ditengah-tengahnya berukuran 3 mm.
- 1 lajur besar dikedua tepinya berukuran masing- masing 20 mm. - 1 lajur kecil ditengah-tengahnya berukuran 3 mm. Pada pita harian berukuran panjang 35 mm, dan lebar 10 mm berwarna kuning dengan lajur-lajur seperti pada pita selempang dengan ukuran lajur besar 4 mm untuk Bintang Republik Indonesia Adipurna dan Bintang Republik Indonesia Adipradana, 7 mm untuk Bintang Republik Indonesia Utama, 81/2 mm untuk Bintang Republik Indonesia Pratama, 10 mm untuk Bintang Republik Indonesia Nararya, sedang lajur-lajur kecil berukuran 11/2 mm. Pasal II Ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1959 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Bintang Mahaputera dibagi dalam lima kelas, yaitu :
(3). Bintang berukuran sebagai berikut: Bintang Mahaputera Adipurna: Jari-jari sinar emas yang terpanjang 20 mm. Bintang Mahaputera Adipradana: Sama dengan Bintang Mahaputera Adipurna. Bintang … Bintang Mahaputera Utama: Sama dengan Bintang Mahaputera Adipurna. Bintang Mahaputera Pratama: Sama dengan Bintang Mahaputera Adipurna. Bintang Mahaputera Nararya: Sama dengan Bintang Mahaputera Adipurna. (4). Bintang disertai Patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan Bintangnya dengan ukuran yang lebih besar ialah:
- Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 35 mm.
- Jari-jari sampai ujung pentol mutiara 30 mm. (5). Bintang-bintang Mahaputera tersebut pada ayat (1) a dan b dilengkapi dengan pita selempang yang berukuran lebar 90 mm, berwarna dasar merah tua dengan lajur besar pada kedua belah tepinya yang berwarna kuning dan berukuran 8 mm, dan Bintang-bintang Mahaputera tersebut pada ayat (1) c, d dan e dilengkapi dengan pita kalung yang berukuran 35 mm berwarna dasar dan warna lajur sama dengan pita dari Bintang-bintang Mahaputera tersebut pada ayat (1) a dan b dengan lajur besar pada kedua tepinya masing-masing berukuran 4 mm. Perbedaan kelas Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama ditandai dengan tambahan lajur-lajur kecil berwarna kuning, yang jumlah dan ukurannya sebagai berikut:
- 4 lajur kecil berukuran 3 mm dikedua tepi masing- masing 1 lajur dan ditengah-tengah 2 lajur.
- 3 lajur kecil berukuran 3 mm dikedua tepi masing- masing 1 lajur dan ditengah-tengah 1 lajur.
- 2 lajur kecil berukuran 1,5 mm dikedua tepi masing- masing 1 lajur.
- 1 lajur kecil berukuran 1,5 mm terletak ditengah- tengah. Pada pita harian berukuran panjang 35 mm dan lebar 10 mm, berwarna merah tua dengan lajur seperti pada pita selempang dan kalung dengan ukuran lajur besar selebar 3 mm dan lajur kecil 1,5 mm. Pasal III
(2). Bintang disertai Patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintangnya, berukuran garis tengah 50 mm.
(3). Pita Bintang berupa pita kalung yang berukuran lebar 35 mm dan berwarna dasar kuning dengan 5 lajur merah lebar 1 mm yang membagi dalam bagian-bagian yang sama.
(2). Bintang disertai Patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintangnya, berukuran garis tengah 50 mm.
(3). Pita Bintang berupa Pita Kalung yang berukuran lebar 35 mm dan berwarna dasar hijau muda dengan satu lajur dikedua tepi masing-masing berukuran 2 mm. Pasal IV
(2). Bintang disertai Patra yang bentuk dan Kombinasi warnanya sama dengan bintangnya, berukuran garis tengah 60 mm.
(3). Pita Bintang berupa Pita Kalung yang berukuran lebar 35 mm dan berwarna dasar merah dengan 3 lajur berwarna putih lebar 3,5 mm yang membagi dalam bagian-bagian yang sama.
(2). Bagi … (2). Bagi pemilik Bintang Gerilya yang dalam dinas sehari- hari mengenakan Pakaian Sipil, sebagai pengganti Bintang Gerilya dipakai suatu Tanda yang berbentuk oval dengan berukuran garis tengah terpanjang 18 mm dan yang terpendek 9 mm, berwarna merah dan putih dengan ditengah-tengah berukiran Bhineka Tunggal Ika berwarna kuning emas.
Pasal V Bagi mereka yang berdasarkan ketentuan Undang-undang yang terdahulu telah mendapat Bintang Sakti, Bintang Darma dan Bintang Gerilya, berlaku ketentuan tersebut dalam Undang-undang ini. Pasal VI Ayat (1) dan ayat (5) Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Bintang Jasa dibagi dalam tiga kelas, yaitu:
(5). a. Bintang disertai patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintangnya masing-masing dengan ukuran jari-jari sama terpanjang 30 mm.
Pasal VII … Pasal VII Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bintang Yuda Darma adalah Bintang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibagi dalam tiga kelas yaitu:
Bintang Yuda Darma Utama dan Bintang Yuda Darma Pratama disertai Patra yang bentuk dan kombinasi warnanya sama dengan bintangnya yang berukuran 60 mm. Pasal VIII Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1966 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bintang Kartika Eka Pakci adalah Bintang T.N.I. Angkatan Darat dibagi dalam tiga kelas yaitu:
Pasal IX Ayat (1) Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1). Bintang … (1). Bintang Jalasena adalah Bintang T.N.I. Angkatan Laut, dibagi dalam tiga kelas, yaitu :
Pasal X Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bintang Swa Buwana Paksa adalah Bintang T.N.I . Angkatan Udara, dibagi dalam tiga kelas, yaitu:
Pasal XI
(1). Bintang Bayangkara adalah Bintang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi dalam tiga kelas, yaitu:
(1). a. Pita … (1). a. Pita untuk Bintang Bayangkara Utama berupa Pita Kalung sedang untuk Bintang Bayangkara Pratama dan Bintang Bayangkara Nararya berupa pita gantung, yang mempunyai warna dasar hitam dan 6 lajur yang berwarna kuning untuk Bintang Bayangkara Utama 5 lajur yang berwarna kuning untuk Bintang Bayangkara Pratama dan 4 lajur yang berwarna kuning untuk Bintang Bayangkara Nararya.
Pasal XII Urutan derajat/tingkat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang adalah sebagai berikut:
Pasal XIII Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959, dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal XIV Jenis-jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan urutan derajat/tingkat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal XV Pemakaian Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang didasarkan atas urutan derajat/tingkat sebagaimana tersebut dalam Pasal XII ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal XVI Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal V, Undang- undang ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan ketentuan Undang-undang yang terdahulu telah mendapat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang. Pasal XVII Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 9 Nopember 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 9 Nopember 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO S.H. MAYOR JENDERAL T.N.I. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/ TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG UMUM. Dalam Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai Tanda Kehormatan dikenal adanya sistim Bintang berkelas dan tidak berkelas (tunggal). Bintang berkelas lima dengan pita selempang dipakai untuk bintang-bintang berkelas satu, pita kalung untuk bintang-bintang berkelas dua, pita gantung untuk bintang-bintang berkelas tiga dan bintang-bintang kelas selanjutnya serta untuk satyalencana-satyalencana. Disamping bintang berkelas lima, dikenal pula adanya bintang berkelas tiga dengan pita kalung dipakai untuk bintang kelas satu, pita gantung untuk bintang kelas dua dan bintang kelas tiganya, serta untuk bintang tidak berkelas (tunggal); Bintang- bintang berkelas lima, berkelas tiga dan tidak berkelas (tunggal); tidak jelas mencerminkan tinggi rendahnya derajat/tingkat bintang yang satu terhadap yang lain. Kebiasaan-kebiasaan protokoler di dalam maupun di luar-negeri, telah menimbulkan pandangan-pandangan, bahwa istilah/sebutan yang dipergunakan dan bentuk-bentuk pita dari Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang belum mencerminkan tinggi rendahnya derajat/tingkat daripada Bintang yang satu terhadap yang lain. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dirasakan perlu untuk menyesuaikan istilah/sebutan dan bentuk-bentuk pita dengan derajat/tingkat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang, yaitu untuk bintang-bintang yang derajatnya tinggi adalah berpita selempang, dan seterusnya dipergunakan pita kalung, pita gantung. Dalam Undang-undang masing-masing, Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang telah diatur pula kedudukan derajat/tingkatnya terhadap tanda-tanda kehormatan bintang-bintang yang satu tingkat diatas dan satu tingkat dibawahnya. Akan tetapi oleh karena pengaturan derajat/tingkat Tanda Kehormatan Bintang-bintang tidak menyeluruh (tidak terhadap seluruh bintang- bintang yang ada) timbul tafsiran yang berbeda-beda mengenai derajat/tingkat Tanda Kehormatan yang satu terhadap yang lain. Dikeluarkannya Undang-undang ini, dimaksudkan pula untuk memberikan keselarasan dan kepastian tentang, urutan derajat/tingkat tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang yang satu terhadap yang lainnya yang telah ada. Dalam Undang-undang ini dipergunakan istilah/sebutan dari tiap Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang berkelas yang mempunyai arti dan makna yang mencerminkan kedudukannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Mengingat kedudukan dari Bintang Republik Indonesia sebagai Tanda Kehormatan yang tertinggi dari semua Bintang, maka untuk ini ditentukan perobahan dalam bentuk pitanya menjadi pita selempang bagi semua kelas. Pasal II Sudah selayaknya apabila Bintang-bintang Mahaputra Adipurna dan Mahaputra Adipradana dilengkapi dengan pita selempang mengingat bahwa Bintang Mahaputera kedudukannya tepat dibawah Bintang Republik Indonesia dan merupakan Tanda Kehormatan tertinggi untuk jasa-jasa kepada Negara dalam bidang-bidang tertentu di luar bidang militer. Pasal III Cukup jelas. Pasal IV Tanda Bintang Gerilya berbentuk oval, untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai pada leher baju jas sebelah kiri dan untuk "Pakaian Sipil Harian (PSH) pada dada sebelah kiri diatas saku baju. (khusus bagi kaum wanita di dada sebelah kiri). Pasal V sampai dengan Pasal XV Cukup jelas. Pasal XVI Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang yang pernah diberikan, masih tetap berlaku menurut Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang belum diadakan perobahan dengan Undang-undang ini. Untuk itu bagi yang sudah mendapat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang, tidak mengalami perobahan apa- apa. Pasal XVII Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang