Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara. Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 8 Agustus 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA) ASSAAT MENTERI DALAM NEGERI SOESANTO TIRTOPRODJO Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN A.G. PRINGGODIGDO LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 14 LAMPIRAN A I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:
1.pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2.persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3.pekerdjaan keuangan sendiri;
4.urusan pegawai;
5.arsip dan expedisi;
6.penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonom di bawahnja untuk disahkan;
7.pengawasan keuangan daerah-daerah otonom di bawahnja.
II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:
1.pengawasan berdjalannja peraturan kabupaten;
2.pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom di bawahnja;
3.pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah di bawahnja.
4.urusan kewarganegaraan (medebewind);
5.menetapkan pemilihan kepala desa;
6.pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7.pemberian idzin keramaian;
8.pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte di bawah tangan;
9.burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan- peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10.penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
11.pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12.pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13.pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14.menjatahkan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15.mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16.penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17.penetapan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;
18.penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19.penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20.pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.
III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:
1.pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2.pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah di bawahnja atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3.pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind).
IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:
1.melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2.kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3.kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).
V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi: Pertanian:
1.mendjalankan pimpinan dan pengawasan ke daerah sebawahnja;
melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
2.mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
3.mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4.mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5.mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainja;
6.mengadakan kursus-kursus tani;
7.pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.
Perikanan: mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind). Koperasi: menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi di daerahnja. VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:
1.mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2.mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3.mendjalankan veterinaire hygiene;
4.mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5.memadjukan peternakan dengan djalan:
a.mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteling hewan);
b.mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
c.memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
d.pembanterasan potongan gelap.
6.mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.
VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi: membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian. VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:
1.menjelenggarakan pentjatjatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2.menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3.menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4.menjelenggarakan usaha-usaha lain di lapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5.pengawasan pekerdjaan daerah otonom di bawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).
IX. URUSAN SOSIAL, meliputi: A. Pembimbing dan Penjuluh Sosial
1.pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2.pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3.pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4.pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan, dan lain-lain) (medebewind);
5.statistiek dan dokumentasi (medebewind).
B. Perbaikan Masjarakat
1.penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2.perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3.pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).
C. Perbantuan
1.perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2.perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3.bantuan kepada orang-orang terlantar;
4.bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5.bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6.bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7.bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8.bantuan kepada badan-badan amal partikelir.
X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi: membantu propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi. XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi: menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal. XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:
1.mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir.
2.mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3.mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4.mengusahakan perpustakaan rakjat;
5.mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar kewadjiban beladjar;
6.memimpin dan memadjukan kesenian.
XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:
1.pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2.pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3.mengawasi djawatan-djawatan kesehatan di bawahnja;
4.menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.
XIV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi: perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.