Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1961
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Bintang Bhayangkara dianugerahkan pula kepada warga negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pasal 4. Bintang Bhayangkara diberikan pula secara anumerta kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat menurut pasal 2, pasal 3 atau pasal 10. Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8. Mereka yang memperoleh Bintang Bhayangkara mendapat perlakuan istimewa sebagai berikut:
Pasal 9. Dengan Peraturan Negara ditetapkan :
Pasal 10.
Hak atas Bintang Bhayangkara dicabut apabila yang menerima:
Pasal 12. Segala sesuatu mengenai Bintang Bhayangkara yang belum diatur dalam undang- undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negara, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian bintang. Pasal 13. Sebelum ada Peraturan Negara yang dimaksud dalam pasal 9 undang-undang ini, maka segala sesuatu diatur atas kebijaksanaan Pemerintah. Pasal 14. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Bhayangkara" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta. pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Presiden JUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 246 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1961. TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA. UMUM. Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap nusa dan bangsa di bidang Kepolisian pun mendapat penghargaan. Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda kehormatan yang khusus diperuntukkan jasa- jasa terhadap nusa dan bangsa di bidang tugas Kepolisian. Penghargaan atas jasa-jasa termaksud hingga sekarang hanya diberikan dengan jalan kenaikan pangkat, kenaikan gaji istimewa, pemberian surat pujian dan sebagainya. Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan sebagainya, lebih- lebih bilamana berupa pemberian bintang atau tanda kehormatan lainnya, merupakan dorongan moril yang kuat untuk melimpahkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Dimana tanda kehormatan itu dapat dianugerahkan pula kepada warganegara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, maka kepada seluruh lapisan masyarakat diberikan dorongan yang kuat untuk membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum dengan sesungguh-sungguhnya. Kepolisian Negara merupakan kesatuan komando yang bersifat tehnis dan khusus, seperti halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang - walaupun tidak dapat dipisah- pisahkan sebagai satu Angkatan Perang - masing- masing mempunyai sifat tehnis yang berbeda-beda, sehingga dalam hal kecakapan maupun keakhlian seorang anggota suatu Angkatan dibidang tugasnya tidak dapat begitu saja dinilai oleh oknum Angkatan atau kesatuan lain. Secara tradisionil dapat dicatat, bahwa kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara, besar dan kecil, dalam operasi-operasi militer, secara gabungan maupun.berdiri sendiri, telah ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maka dari sebab itu perlu diadakan tanda kehormatan berupa bintang kepahlawanan Kepolisian yang dinamakan "Bintang Bhayangkara". Bintang Bhayangkara dianugerahkan kepada anggota Kepolisian Negara atau warganegara Indonesia lainnya yang menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokoknya, dan kepada warga negara Indonesia atau asing yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara. PASAL DEMl PASAL: Pasal 1.
Ketentuan ini menunjukkan pula bahwa Bintang Bhayangkara adalah di bawah Bintang Mahaputra. Pasal 2.
Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dapat mengadakan perincian yang lebih konkrit daripada syarat-syarat termaksud untuk dijadikan pegangan dalam memberi pertimbangannya. Mengenai kata- kata: "Tanpa merugikan tugas pokok", dimaksudkan untuk mencegah sikap: "Biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda Kehormatan". Yang dimaksud dengan syarat-syarat umum untuk mendapat bintang adalah seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) Sub 1 Undang-undang No. 4 Drt 1959. Untuk jasa yang sama dari seorang dalam satu peristiwa hanyalah diberi satu tanda kehormatan.
Pasal 3. Ini dimaksudkan supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberikan dorongan untuk membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. Pasal 4. Menurut kebiasaan yang lazim Tanda Kehormatan dapat diberikan secara anumerta. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 8. Sudah selayaknya, bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan kehormatan yang istimewa. Mengenai hadiah, diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk anugerah Bintang Bhayangkara kedua kali dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut. Pasal 9.
Pasal 10. Disamping apa yang telah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 dianggap perlu, bahwa warga-negara Indonesia atau asing yang telah berjasa luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh Bintang Bhayangkara. Akan tetapi karena ini merupakan kekecualian, maka bukan maksudnya bahwa pemberian anugerah Bintang Bhayangkara dalam hal-hal istimewa dilakukan secara berkelebihan. Pasal 11. Ini dimaksudkan agar supaya tanda kehormatan Bintang Bhayangkara tidak mencemarkan namanya, karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah memperolehnya. Ketentuan pada huruf f dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 7 ayat (2) sub 1 Undang-undang No. 4 Drt 1959. Pencabutan hak menurut huruf f ini dilakukan pula bilamana yang menerima Bintang Bhayangkara kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang atau Kepolisian Negara. Pasal 12. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian bintang adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 4 Drt 1959. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Bintang Bhayangkara terhadap jasa-jasa luar biasa yang diberikan sejak hari Proklamasi Kemerdekaan 1945. PIAGAM TANDA KEHORMATAN Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia menganugerahkan : tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Tingkat : I Kepada : atas jasa kepahlawanan yang luar biasa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Nusa dan Bangsa. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, SOEKARNO TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2290
Membuka PDF…
Undang-Undang