Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1962
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Memutuskan : Menetapkan … Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang pemanggilan dan pengerahan semua warga-negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara (Lembaran- Negara tahun 1962 No.8), menjadi Undang-undang. BAB I. TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setelah mendengar Dewan Pertahanan Nasional menyatakan mobilisasi umum dan memerintahkan pemanggilan dan pengerahan warga-negara untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara. Pasal 2. Panggilan dan pengerahan warga-negara dalam rangka mobilisasi umum termaksud dalam pasal 1 bertujuan untuk mengikut-sertakan rakyat dalam pertahanan Negara dengan jalan:
Pasal 3. … Pasal 3. Setiap warga-negara Indonesia , baik laki-laki maupun wanita, yang berumur 18 sampai dengan 50 tahun dan memenuhi syarat syarat kesehatan rohani dan jasmani, dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka perlawanan rakyat aktip membantu Angkatan Bersenjata dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban itu.
Mereka yang berkedudukan sebagai:
Pasal 5. Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban belajar, merugikan mata pencaharian atau merugikan vitalitas sesuatu perusahaan atau badan. BAB II PELAKSANAAN. Pasal 6. Mereka yang tersebut dalam pasal 3 dikerahkan dalam rangka pertahanan sipil untuk menjalankan;
Pasal 7.
BAB III PENDIDIKAN DAN LATIHAN. Pasal 8. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan diatur oleh Menteri yang diserahi urusan pertahanan/keamanan. BAB IV. … BAB IV. PERAWATAN DAN JAMINAN SOSIAL Pasal 9. Perawatan dan pemberian jaminan sosial kepada mereka yang menjalankan kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 3 atau kepada keluarganya, diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V PEMBIAYAAN. Pasal 10. Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja khusus. BAB VI. KETENTUAN PIDANA Pasal 11.
Pasal 12. … Pasal 12.
Pasal 13.
BAB VII PENUTUP. Pasal 14.
Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta. pada tanggal 6 September 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 6 September 1962 Sekretaris Negara. ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 64 PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1962 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA-NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN DAN PERTAHANAN NEGARA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG. PENJELASAN UMUM. Salah satu segi dari pada mobilisasi umum ialah mobilisasi tenaga manusia (manpower) untuk keperluan pertahanan nasional. Pengerahan tenaga manusia ini didasarkan atas azas wajib bela umum seperti dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-undang No. 29 tahun 1954). Hingga sekarang pengerahan tenaga untuk keperluan pertahanan baru terdapat dalam Undang-undang Militer Sukarela (Undang- undang No. 19 tahun 1958) dan Undang-undang Wajib Militer (Undang-undang No. 66 tahun 1958, No. 39 tahun 1960 dan No. 40 tahun 1960). Untuk dapat benar-benar mewujudkan sistim pertahanan rakyat total, perlu dikeluarkan peraturan-peraturan yang dapat memungkinkan pengerahan tenaga manusia yang terlatih untuk lain dibidang pertahanan sipil. Adapun materi yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi :
Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok saja, sedangkan hal-hal yang mengenai:
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
BAB VII
dan 2 Cukup jelas. Pasal 3. Berdasarkan paham emansipasi maka dalam pasal ini ditentukan bahwa kewajiban dikenakan baik terhadap laki-laki maupun wanita. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada kaum wanita harus sesuai dengan kodrat serta sifat kewanitaan Indonesia. Batas … Batas umur 18 tahun adalah mengingat kenyataan bahwa pada batas umur itu seseorang pada umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rokhani dimana tenaganya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk tugas-tugas pertahanan aktip sampai ia mencapai umur kira-kira 40 tahun. Berhubung dengan itu maka untuk perlawanan rakyat aktip kiranya dapatlah jika diambil batas umur 18 s/d 40 tahun. Tetapi untuk tugas-tugas perlindungan masyarakat yang sifat pelaksanaan tugasnya tidak memerlukan kekuatan physik seperti perlawanan rakyat, dapat diambil batas umur yang lebih tinggi yaitu s/d 50 tahun. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Kata-kata "sedapat mungkin" diadakan untuk memberikan flexibilitas bagi yang diserahi pemanggilan/pengerahan. Dalam keadaan yang sangat memaksa dapat diadakan pemanggilan yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan "merasa" dirugikan; hal mana dapat dimengerti karena kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan prioritas pertama dengan jika perlu mengorbankan kepentingan perorangan. Dalam hal demikian dapat diadakan peraturan-peraturan khusus sebagai kompensasi dari kerugian tersebut. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Yang dimaksud dengan "pemanggilan" dalam pasal ini dan juga dalam pasal 12 adalah pemanggilan/'panggilan untuk dike- rahkan atau diberi tugas/latihan dalam rangka pertahanan sipil. Dalam … Dalam badan khusus tersebut duduk wakil-wakil dari Badan- badan Pemerintah maupun organisasi-organisasi rakyat (Front Nasional) yang ada hubungannya dengan pengerahan tenaga, sehingga dengan demikian dapatlah dicapai koordinasi yang sebaik-baiknya, lagi pula dapat dicerminkan adanya kebutuhan dalam usaha penggalangan kekuatan baik dipusat maupun di daerah. Pasal 8. Macam dan sifat latihan tergantung dari penugasan yang akan datang. Didalamnya termasuk pendidikan/latihan umum yaitu dasar keperajuritan, latihan Physik dan mental (termasuk keagamaan). Bagi mereka yang akan ditugaskan membentuk Angkatan Bersenjata diberi pula latihan dasar infanteri atau dasar-dasar pokok sesuai dengan sifat masing-masing angkatan. Selain itu dapat pula diberikan latihan-latihan khusus baik dalam rangka tugas perlawanan rakyat maupun dalam rangka tugas perlindungan masyarakat. Pasal 9. Yang dimaksud dengan perawatan dan jaminan sosial dalam pasal ini antara lain ialah : pemberian tunjangan-tunjangan perlengkapan, makan, perawatan kesehatan, perawatan kesejahteraan rokhani/jasmani dan pula tunjangan jika yang bersangkutan menjadi cidra/gugur/meninggal dunia sebagai akibat pelaksanaan tugasnya.
s/d pasal 14. Cukup jelas. Diketahui : Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2492
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)