DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur tentang : Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa . c. d. PRES I DEN 2- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan {Agreement between the Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouernment of the Independent State of Papua New Guinea conceming Cooperation Actiuities in the Field of Defencel;

Mengingat

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOI2); Mengingat : 1. 2. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN PRES IDEN MEMUTUSI(AN: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGAM MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGRE,BMBNT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONES/A AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFE,NC4.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouemment of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Actiuities in the Field of Defencel yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini. Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between tlrc Gouemment of ttrc Republic of Indonesia and the Gouernment of the Independent State of Papua New Guinea concenting Cooperation Actiuities in the Field of Defencel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3- Menetapkan:

(1)(21 Agar . }JII ES lIJ E N REPUTIL1K INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2Ol7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2Ol7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 232 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Hukum, ukurn dan ngan, PRES I DEN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREE,ME,NT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPIJBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA COIVCER/V/NG COOPERATION ACTNTIIES IN THE FIELD OF DEFENC4 I. UMUM Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Gouemment of the Republic of Indonesia and t?rc Gouemment of the Independent State of Papua New Guinea concerring Cooperation Actiuities in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2OlO di Port Moresby, Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. Materi PRES IDEN Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:

1.Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a.dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;
b.pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung; berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal lain, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan; pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak; kerja sama di bidang logistik; mendorong kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan; dan
g.kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.
1. 2.Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Persetujuan.
2. 3.Pelindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetuj uan.
3. 4.Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetuj uan.
4. 5.Pembiayaan pelaksanaan Persetujuan, disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan Persetujuan.
5. 6.Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik. c. d. e. f. II. PASAL PRES I DEN II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6131

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000