MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG- UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1958 NO. 137) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Pasal I ... Pasal I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang Kedudukan-hukum Apotik Darurat (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 137) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1.
(1)Izin-izin yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asisten apoteker untuk melakukan pekerjaan pharmasi sendiri tanpa di bawah pengawasan seorang apoteker menurut pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), berakhir berlakunya pada saat Undang-undang ini mulai berlaku.
(2)Jika menurut Menteri Kesehatan jumlah tenaga apoteker di Indonesia belum mencukupi, maka Menteri Kesehatan berwenang untuk :
a.memperpanjang izin-izin tersebut pada ayat 1 pasal ini;
b.memberi izin kepada seorang asisten apoteker yang memenuhi syarat termaksud pada ayat 3 pasal ini untuk melakukan pekerjaan pharmasi sendiri tanpa di bawah pengawasan seorang apoteker di sebuah apotek tertentu yang dijalankan sebagai perusahaan partikelir.
(3)Asisten apoteker termaksud pada ayat 2 pasal ini, ialah asisten apoteker yang menurut pendapat Menteri Kesehatan cukup mempunyai pengalaman sebagai juru resep, lagi pula sekurang-kurangnya telah bekerja sebagai asisten apoteker selama 15 tahun berturut-turut pada partikelir atau bekerja sebagai asisten apoteker selama 10 tahun, diantaranya 3 tahun pada Pemerintah.
(4)Jika ...
(4)Jika asisten apoteker yang telah diperpanjang izinnya tersebut pada ayat 2 huruf a pasal ini, atau yang telah diberi izin tersebut pada ayat 2 huruf b pasal ini, yang selanjutnya mereka di sini disebut pemegang izin, karena apapun juga berhenti menjalankan pekerjaan pharmasi ditempat yang tercantum dalam surat izin itu, atau jika menurut Menteri Kesehatan jumlah tenaga apoteker di Indonesia sudah mencukupi, ataupun ada sebab lain yang beralasan-hukum untuk mencabut izinnya, maka izin itu dicabut.
(5)Dalam hal-hal tersebut pada ayat 2 dan 4 Menteri Kesehatan mengambil keputusan setelah mendengar pendapat sebuah panitia yang diadakan oleh Pemerintah untuk keperluan itu.
Pasal 2. Terhadap pemegang-pemegang izin yang dimaksud dalam pasal 1 berlaku peraturan-peraturan tersebut di bawah ini. Pasal 3. Izin yang telah diberikan untuk membuka apotik darurat berlaku untuk apotek yang tersebut dalam surat izin itu. Pasal 4. Dalam hal menyusun dan mengurus apotik darurat itu, maka hak dan kewajiban menurut hukum seorang pemegang izin adalah sama dengan hak dan kewajiban seorang apoteker dalam hal menyusun dan mengurus apotik biasa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diadakan dalam atau menurut Undang-undang ini. Pasal 5 ... Pasal 5.
(1)Pemegang izin dilarang menyerahkan barang beracun, kecuali kalau penyerahan itu dilakukan atas resep dokter.
(2)Tanpa memakai resep dokter, maka pemegang izin boleh menyerahkan barang itu kepada apoteker, dokter yang berhak menyerahkan obat-obat, dokter hewan atau pemegang izin yang lain.
Pasal 6. Pemegang izin dilarang mempunyai, memiliki, menyediakan, menyimpan, mengangkut, membuat, membahankan dan menjual atau menyerahkan ,madat" (candu, jicing dan jicingko), cocaine mentah, ecgonine dan damar ganja (Indische hennep), semuanya menurut "Verdovende middelen ordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 278). Pasal 7. Pemegang izin dibolehkan mempunyai, memiliki atau menyediakan, mengangkut atau menyuruh mengangkut, membahankan, menjual atau menyerahkan obat-obat bius lain, tetapi semata-mata untuk maksud kedokteran atau ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. Pasal 8. Pemegang izin dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan atau terhadap obat bius yang tidak tersebut dalam pasal 7, kecuali jika ia memperolehnya menurut pasal 9. Pasal 9 ...