Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969) I. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia sebagai berikut :
a.Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang;
b.Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama diwilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional:
c.meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-bangsa;
d.Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;
e.Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia mengirim misi khusus keberbagai negara dan menerima misi khusus dari negara lain. Pengiriman dan penerimaan misi khusus dan utusan-utusan keliling dengan tugas diplomatik khusus yang bersifat sementara merupakan suatu gejala yang semakin meningkat dalam hubungan internasional. Pada tanggal 8 Desember 1969 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menerima baik Konvensi mengenai Misi Khusus dan suatu Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Konvensi … Konvensi mengenai Misi Khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menetukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus, yaitu misi yang bersifat sementara yang mewakili suatu negara yang dikirim ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan menangani masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi mengenai Misi Khusus kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Konvensi mengenai Misi Khusus yang dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler akan dapat membantu meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 3212