DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

Nomor: 37
Tahun: 1999
Ditetapkan: 14 September 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
c.bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
d.bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun international, melalui forum bilateral atau multilateral, diabadikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
e.bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan

Mengingat

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2.Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3.Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGRI

Pasal 5

(1)Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 6

(1)Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)kepada Menteri.
(3)Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Presiden dapat menunjuk pejabat selain Manteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

(1)Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

(1)Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1982

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 184 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2016

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1982

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2013

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 184 Tahun 2014