Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999
- Nomor
- 37
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 62
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3212); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.
Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. BAB II PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGRI
BAB II
Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)