Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1961
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN. Pasal 1. Kantor Milik Perindustrian menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Pasal 2.
Sebagai bukti tentang tanggal merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran tersebut atau, atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain yang berhak. Pasal 3.
Pasal 4.
a) contoh barang yang memakai merek itu atau setidak-tidaknya keterangan- keterangan tentang barang itu, b) sebuah klise merek yang bersangkutan. c) 10 helai etiket merek yang bersangkutan.
a) biaya permohonan:.................................................................................... Rp. 300,- b) biaya pemeriksaan yang ditetapkan menurut kelas- barang seperti yang termuat dalam daftar kelas-barang terlampir pada undang-undang ini. Untuk tiap kelas-barang.............. Rp. 200,- c) biaya pendaftaran:...................................................................................... Rp. 500,-
Pasal 5.
Pasal 6. Jika suatu permohonan pendaftaran merek tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5, maka Kantor Milik Perindustrian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut atau menarik kembali permohonannya dalam waktu yang ditentukan oleh Kantor Milik Perindustrian. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran merek itu ditolak. Pasal 7.
Pasal 8. Kantor Milik Perindustrian menempatkan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia cetakan klise termaksud dalam pasal 4 dan tiap merek yang telah didaftarkan dengan disebutkan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan nama lengkap serta tempat tinggal dari pemohon pendaftaran merek itu dan jika warna merek merupakan suatu sifat-pembedaan merek yang bersangkutan, maka disebutkan pula lukisan mereknya. Pasal 9.
Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik Perindustrian selekas mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan- alasannya.
Pasal 10.
Tiap permohonan termaksud dalam pasal 9 atau 10 dan tuntutan jaksa termaksud dalam pasal 10 selekas mungkin diberitahukan secara tertulis oleh Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta kepada Kantor Milik Perindustrian.
Terhadap putusan Permohonan termaksud dalam Pasal 9 atau 10 tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding. Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15. Dari putusan-putusan termaksud dalam pasal 14 dan dari semua putusan-putusan perkara perdata dan pidana mengenai merek oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan secepat mungkin dikirimkan suatu salinan putusan kepada Kantor Milik Perindustrian. Pasal 16.
Pasal 19.
Pasal 20.
Pasal 21. Perusahaan nama atau alamat dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemilik suatu pendaftaran merek, atas permintaan tertulis dari orang tersebut dicatat dengan cuma- cuma. Pasal 22. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap merek-merek yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 23. Sejak tanggal berlakunya undang-undang ini peraturan-peraturan yang mengatur- masalah yang sama, tidak berlaku lagi. Pasal 24. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Merek 1961" dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 290 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1961 TENTANG MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN. UMUM. Undang-undang ini mengatur hak khusus untuk memakai suatu merek dan pendaftaran merek. Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam Undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu. Dengan demikian dalam suatu perselisihan tentang hak atas suatu merek, maka yang berhak atas merek itu adalah orang yang membuktikan telah memakai merek itu untuk pertama kalinya. Jika tidak ada bukti tentang pemakaian pertama merek itu maka orang yang untuk pertama kalinya mendaftarkan merek itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu. Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila setelah 6 bulan merek itu didaftarkan, orang tersebut tidak mengeluarkan barang yang didaftarkan dengan merek itu. Seorang yang telah memamerkan suatu barang dengan suatu merk di dalam suatu pameran nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau suatu pameran yang resmi diakui nasional, dianggap memakai merek itu sejak ia memamerkan barang dengan merek tersebut, apabila ia dalam waktu 6 bulan meminta pendaftaran. Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila 6 bulan setelah merek itu didaftarkan ia belum mengeluarkan barang dengan merek itu. Pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian bersifat suka-rela dan bukan suatu keharusan bagi orang yang memakai merek. Permohonan pendaftaran merek harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai sebuah klise merek dan beberapa helai etiket merek yang bersangkutan. Surat-surat permohonan itu harus disertai contoh barang yang memakai merek itu atau setidak-tidaknya keterangan-keterangan tentang barang itu sebagai perlindungan terhadap konsumen. Harus dipenuhi pula biaya-biaya, yaitu biaya permohonan biaya pemeriksaan dan biaya pendaftaran; biaya permohonan Rp. 300,- biaya pendaftaran Rp. 500,- dan biaya pemeriksaan ditetapkan menurut jumlah kelas barang yang dimintakan merek itu, yaitu untuk tiap kelas barang Rp. 200,-. Kelas barang ditentukan menurut cabang industri. Permohonan pendaftaran ditolak apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar untuk barang yang sejenis. Begitu pula tidak akan didaftarkan sebagai merek lukisan-lukisan atau perkataan- perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang tidak mempunyai daya pembedaan atau yang sesungguhnya bukan merek. Juga dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik. Selain dari itu ada tanda-tanda yang boleh didaftarkan akan tetapi hanya dengan persetujuan yang berhak. Merek-merek yang telah didaftarkan, diumumkan di majalah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilihat oleh umum di Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian. Dalam waktu yang tertentu, yaitu dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penolakan pendaftaran merek, kepada orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Kantor Milik Perindustrian, diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta. Apabila suatu merek didaftarkan atas nama seorang padahal orang lain merasa berhak atas merek itu karena ia adalah pemakai pertama sesungguhnya di Indonesia, maka orang tersebut belakangan ini dapat minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk menyatakan pendaftaran itu batal. Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan ternyata termasuk tanda-tanda, lukisan-lukisan ataupun perkataan-perkataan yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek, maka Jaksa dapat minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta supaya merek itu dibatalkan. Waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga 9 bulan demi kepentingan ketentuan hukum. Suatu pendaftaran merek berlaku selama 10 tahun, dimulai dari tanggal pendaftaran merek itu dan setiap kali sebelum jangka waktu 10 tahun itu berakhir pendaftaran merek itu dapat diperbaharui untuk waktu yang sama. Selain dari habisnya jangka waktu 10 tahun termaksud di atas, apabila tidak diperbaharui, kekuatan hukum dari sesuatu pendaftaran merek hapus : a) karena penghapusan atas permohonan pemilik pendaftaran merek sendiri atau orang yang mendapat hak karena pemindahan hak; b) karena pendaftaran merek itu dinyatakan batal oleh putusan pengadilan; c) karena merek yang didaftarkan tidak dipakai selama 3 tahun; hal mana atas pengakuan orangnya sendiri atau atas pernyataan putusan Pengadilan; d) karena setelah 6 bulan sesudah pendaftaran, pemilik pendaftaran merek tidak memakai merek itu; hal mana atas pengakuan pemilik pendaftaran sendiri atau atas pernyataan putusan pengadilan. Selanjutnya suatu pendaftaran merek dapat dihapuskan oleh pemilik pendaftaran merek itu atau dipindahkan haknya kepada orang lain, akan tetapi harus bersama perusahaannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 2. Sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 3. Sesuai dengan prinsip bahwa hak untuk memakai suatu merek adalah terikat pada perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan dagang yang memakai merek itu, maka pendaftaran merek atas nama beberapa pihak hanya dilakukan apabila pihak-pihak itu berhak pula atas perusahaan-perusahaan tersebut. Pasal 4. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 5. Pasal ini memuat suatu perincian dari tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Perincian ini ialah ayat 1
lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang, untuk racun, perkataan Merdeka, Pancasila, dan sebagainya, yang telah dikenal dan dipakai secara luas di kalangan masyarakat, selanjutnya tidak dapat dipakai sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi orang tertentu. Demi kepentingan umum tanda-tanda tersebut harus dapat dipakai secara bebas di dalam masyarakat.
ayat 2
Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya- pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan- keterangan tentang barang yang bersangkutan.
Pasal 6. Suatu permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat- syarat permohonan pendaftaran (pasal 4) dan syarat-syarat tentang merek itu sendiri (pasal 5). Kepada pemohon pendaftaran merek yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut diberi kesempatan dalam waktu yang tertentu untuk memenuhinya atau untuk menarik kembali permohonannya.
an 8. Tidak memerlukan penjelasan.
dan 10. Sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 11. Supaya Kantor Milik Perindustrian mempunyai cukup waktu persiapan untuk mengetahui tentang adanya persoalan tentang sesuatu merek yang telah didaftarkan, maka panitera Pengadilan Negeri memberitahukan setiap kali adanya permohonan pembatalan atau permohonan untuk memerintahkan pendaftaran. Pasal 12. Peradilan banding yang disebut dalam pasal 12 adalahperadilan dalam tingkat ke-2, yaitu setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, mengandung putusan itu kepada Pengadilan Tinggi. Karena putusan Pengadilan dalam hal tuntutan untuk memerintahkan kepada Kantor Milik Perindustrian untuk mendaftarkan sesuatu merek yang ditolak oleh Kantor tersebut sebagian besar didasarkan atas fakta-fakta yang nyata, maka tidak perlulah diadakan pengadilan dalam tingkat ke-2 (banding). Pasal 13. Tidak memerlukan penjelasan.
dan 15. Tiap putusan pengadilan tentang perkara merek oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan diberitahukan kepada Kantor Milik Perindustrian agar supaya isi putusan-putusan tentang pembatalan atau pendaftaran merek dapat diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 16. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 17. Merek-merek yang telah didaftarkan di Kantor Milik Perindustrian dapat diketahui oleh umum dari pengumuman-pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau dapat dilihat di Kantor itu sendiri. Selain dari pada itu umum dapat minta keterangan tertulis tentang merek-merek yang telah didaftarkan di dalam Daftar Umum atau dapat minta keterangan apakah suatu merek pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek yang telah didaftarkan. Pasal 18. Sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 19. Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran merek untuk pertama kalinya dan tentang pembaharuan pendaftaran merek adalah sama. Pasal 20. Sejajar dengan ketentuan bahwa seorang yang mendaftarkan merek harus mengeluarkan barang-barang dengan merek itu, maka orang yang menjadi pemilik pendaftaran merek tidak diperkenankan memindahkan hak atas merek itu saja tanpa perusahaannya. Apabila ia hanya ingin menanggalkan mereknya saja, maka ia harus mohon penghapusan pendaftaran baru dari merek tersebut atas namanya dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain. Pasal 21. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 22. Yang dimaksud dalam pasal 22 bukan merek Perusahaan Negara. Merek yang dipakai oleh Perusahaan Negara tunduk pada peraturan biasa, kecuali kalau merek itu memang ditetapkan oleh Pemerintah.
dan 24. Tidak memerlukan penjelasan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2341
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang