DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1965

Nomor: 22
Tahun: 1965
Ditetapkan: 31 Desember 1965
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menjamin keserasian, kesatuan tindakan serta koordinasinya dalam semua tingkat pelaksanaan kebijaksanaan Anggaran Moneter Presidium Kabinet Dwikora perlu dinyatakan sebagai penanggung jawab penuh atas pengendalian pelaksanaannya untuk lebih menjamin, bahwa penyelenggaraan Anggaran Moneter tetap berada dalam batas-batas jumlah (plafond) pengeluaran yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;
c.bahwa untuk lebih menjamin sosial support, sosial participation dan sosial control dalam wujud kerjasama yang integrated pula antara D.P.R.-G.R. dan Pemerintah, perlu pihak D.P.R.-G.R. diikut sertakan dalam pengendalian Anggaran Moneter disebut di atas; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-unang Dasar;

Mengingat

2.Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan No. II/MPRS/tahun 1960 jo Pasal 12 dan 17 Ketetapan No. VI/MPRS/ tahun 1965
3.Penetapan Presiden No. 24, No. 25 dan No. 26 tahun 1965;
4.Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966. Pasal 1.

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1966 disusun dalam bentuk Anggaran Moneter yang terdiri dari:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine;
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan;
3.Anggaran Kredit;
4.Anggaran Devisa;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus;

(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya.
(3)Pelaksanaan…
(3)Pelaksanaan serta pengendalian sehari-hari tentang anggaran dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pasal 2.
(1)Target Penerimaan Negara untuk tahun-anggaran 1966 ditetapkan sebesar 7.232 juta rupiah baru.
(2)Untuk menjamin tercapainya target-target tersebut pada ayat (1), maka:
1. a.Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia mengikut- sertakan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. dalam membuat peraturan-peraturan mengenai pemungutan dimaksud pada ayat
(1).
1. b.Kepada Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia dikuasakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan-peraturan dimaksud pada huruf a. Pasal 3.
(1)Anggaran Belanja Routine ditetapkan sebesar 5.530 juta rupiah baru, dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Belanja Pegawai dan Pensiunan ......... 5.030 juta Rp. Baru.
2. b.Belanja Routine lainnya ............... 500 juta Rp. Baru.
(2)Perincian lebih lanjut dari anggaran tersebut pada ayat
(1)ditetapkan. oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. Pasal 4… Pasal 4.
(1)Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dari Kompartimen- kompartimen, Departemen-departemen dan Lembaga- lembaga Negara Tertinggi dalam tahun 1966 disediakan batas jumlah (plafond) Anggaran Belanja sebesar 1.000 juta rupiah baru.
(2)Subsidi untuk Pembangunan Daerah disediakan batas jumlah (plafond) Anggaran Belanja sebesar 100 juta rupiah baru.
(3)Anggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya.
(4)Pelaksanaan serta pengendalian sehari-hari tentang anggaran dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia untuk dan atas nama Presidin Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pasal 5.
(1)Jumlah kenaikan kredit atas beban Anggaran Kredit pada akhir tahun anggaran 1966 tidak boleh melebihi 250 juta rupiah baru.
(2)Volume, arah serta imbangan Kredit untuk sektor pangan, ekspor dan sandang dimaksud dalam pasal 7 Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 demikianpun jangka waktu masing-masing kredit itu, ditentukan lebih lanjut oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R.

Pasal 6

Anggaran Khusus ditetapkan pro memori. Pasal 7… Pasal 7.

(1)Pengeluaran atas beban Anggaran Devisa diseimbangkan dengan penerimaannya.
(2)Perincian lebih lanjut dari penggunaan devisa, berintikan tujuan menaikkan produksi, ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R,-G.R. Pasal 8. Di samping wewenang dimaksud dalam pasal-pasal terdahulu, Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, serta di mana perlu dengan bekerjasama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan penyelenggaraan Anggaran Moneter yang mengikat segala pihak, satu dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan disebut dalam undang-undang ini. Pasal 9.
(1)Sesudah sesuatu triwulan berakhir dibuat laporan realisasi dalam garis besar mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan
4. d.Anggaran Devisa; mengenai triwulan yang lalu itu. 686
(2)Laporan realisasi disebut pada ayat (1) mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan
4. d.Anggaran Devisa; setriwulan… setriwulan dibahas bersama antara Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan dengan Menteri-menteri di bidang Keuangan, Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. dan Komisi D.P.R.-G.R. yang bersangkutan beserta Badan Pemerintah Keuangan untuk bila perlu menyesuaikan Anggaran Moneter disebut pada ayat (1) dengan perkembangan/perobahan keadaan, satu dan lain dengan tidak boleh membahayakan Anggaran Moneter. Pasal 10.
(1)Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1967 dalam bentuk Anggaran Moneter disampaikan kepada D.P.R.-G.R. sebelum bulan Nopember 1966.
(2)Rancangan Undang-undang disebut pada ayat (1) harus sudah diselesaikan D.P.R.-G.R. sebelum tanggal 15 Desember 1966. Pasal 11.
(1)Setelah tahun-anggaran 1966 berakhir, dibuat laporan perhitungan mengenai pelaksanaan:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan d Anggaran Devisa.
(2)Laporan perhitungan sesudah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 12. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi. Pasal 13… Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965 Menteri/Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 117

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menjamin keserasian, kesatuan tindakan serta koordinasinya dalam semua tingkat pelaksanaan kebijaksanaan Anggaran Moneter Presidium Kabinet Dwikora perlu dinyatakan sebagai penanggung jawab penuh atas pengendalian pelaksanaannya untuk lebih menjamin, bahwa penyelenggaraan Anggaran Moneter tetap berada dalam batas-batas jumlah (plafond) pengeluaran yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;
c.bahwa untuk lebih menjamin sosial support, sosial participation dan sosial control dalam wujud kerjasama yang integrated pula antara D.P.R.-G.R. dan Pemerintah, perlu pihak D.P.R.-G.R. diikut sertakan dalam pengendalian Anggaran Moneter disebut di atas; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-unang Dasar;

Mengingat

2.Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan No. II/MPRS/tahun 1960 jo Pasal 12 dan 17 Ketetapan No. VI/MPRS/ tahun 1965
3.Penetapan Presiden No. 24, No. 25 dan No. 26 tahun 1965;
4.Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966. Pasal 1.

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1966 disusun dalam bentuk Anggaran Moneter yang terdiri dari:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine;
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan;
3.Anggaran Kredit;
4.Anggaran Devisa;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus;

(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya.
(3)Pelaksanaan…
(3)Pelaksanaan serta pengendalian sehari-hari tentang anggaran dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pasal 2.
(1)Target Penerimaan Negara untuk tahun-anggaran 1966 ditetapkan sebesar 7.232 juta rupiah baru.
(2)Untuk menjamin tercapainya target-target tersebut pada ayat (1), maka:
1. a.Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia mengikut- sertakan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. dalam membuat peraturan-peraturan mengenai pemungutan dimaksud pada ayat
(1).
1. b.Kepada Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia dikuasakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan-peraturan dimaksud pada huruf a. Pasal 3.
(1)Anggaran Belanja Routine ditetapkan sebesar 5.530 juta rupiah baru, dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Belanja Pegawai dan Pensiunan ......... 5.030 juta Rp. Baru.
2. b.Belanja Routine lainnya ............... 500 juta Rp. Baru.
(2)Perincian lebih lanjut dari anggaran tersebut pada ayat
(1)ditetapkan. oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. Pasal 4… Pasal 4.
(1)Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dari Kompartimen- kompartimen, Departemen-departemen dan Lembaga- lembaga Negara Tertinggi dalam tahun 1966 disediakan batas jumlah (plafond) Anggaran Belanja sebesar 1.000 juta rupiah baru.
(2)Subsidi untuk Pembangunan Daerah disediakan batas jumlah (plafond) Anggaran Belanja sebesar 100 juta rupiah baru.
(3)Anggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sepenuhnya dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya.
(4)Pelaksanaan serta pengendalian sehari-hari tentang anggaran dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia untuk dan atas nama Presidin Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pasal 5.
(1)Jumlah kenaikan kredit atas beban Anggaran Kredit pada akhir tahun anggaran 1966 tidak boleh melebihi 250 juta rupiah baru.
(2)Volume, arah serta imbangan Kredit untuk sektor pangan, ekspor dan sandang dimaksud dalam pasal 7 Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 demikianpun jangka waktu masing-masing kredit itu, ditentukan lebih lanjut oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R.

Pasal 6

Anggaran Khusus ditetapkan pro memori. Pasal 7… Pasal 7.

(1)Pengeluaran atas beban Anggaran Devisa diseimbangkan dengan penerimaannya.
(2)Perincian lebih lanjut dari penggunaan devisa, berintikan tujuan menaikkan produksi, ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia bersama dengan Panitya Anggaran D.P.R,-G.R. Pasal 8. Di samping wewenang dimaksud dalam pasal-pasal terdahulu, Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, serta di mana perlu dengan bekerjasama dengan Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan penyelenggaraan Anggaran Moneter yang mengikat segala pihak, satu dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan disebut dalam undang-undang ini. Pasal 9.
(1)Sesudah sesuatu triwulan berakhir dibuat laporan realisasi dalam garis besar mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan
4. d.Anggaran Devisa; mengenai triwulan yang lalu itu. 686
(2)Laporan realisasi disebut pada ayat (1) mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan
4. d.Anggaran Devisa; setriwulan… setriwulan dibahas bersama antara Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan dengan Menteri-menteri di bidang Keuangan, Panitya Anggaran D.P.R.-G.R. dan Komisi D.P.R.-G.R. yang bersangkutan beserta Badan Pemerintah Keuangan untuk bila perlu menyesuaikan Anggaran Moneter disebut pada ayat (1) dengan perkembangan/perobahan keadaan, satu dan lain dengan tidak boleh membahayakan Anggaran Moneter. Pasal 10.
(1)Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1967 dalam bentuk Anggaran Moneter disampaikan kepada D.P.R.-G.R. sebelum bulan Nopember 1966.
(2)Rancangan Undang-undang disebut pada ayat (1) harus sudah diselesaikan D.P.R.-G.R. sebelum tanggal 15 Desember 1966. Pasal 11.
(1)Setelah tahun-anggaran 1966 berakhir, dibuat laporan perhitungan mengenai pelaksanaan:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine,
2. b.Anggaran Belanja Pembangunan,
3. c.Anggaran Kredit dan d Anggaran Devisa.
(2)Laporan perhitungan sesudah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 12. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi. Pasal 13… Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965 Menteri/Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 117

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1965

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1966

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1966