Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2000
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks11PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 132 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 UMUM Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp 6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi sebesar Rp 12.751.097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah). Sehubungan … Sehubungan dengan koreksi/kontra pos Perhitungan Anggaran Negara (PAN) mengenai penerimaan bantuan program telah sesuai dengan Standar Akuntansi dan tidak bertentangan dengan Sistim Dasar Kas (Cash Basis). PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut : RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1998/1999 Penerimaan perpajakan Rp 102.394.445.611.426,00 0110 Pajak penghasilan (PPh) Rp 55.944.265.167.579,00 0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) Rp 27.803.179.194.657,00 0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) Rp 3.565.279.217.833,00 0210 Bea masuk Rp 2.305.613.687.614,00 0220 Cukai Rp 7.732.942.664.594,00 0230 Pungutan (pajak) ekspor Rp 4.630.150.818.856,00 0240 Bea meterai Rp 413.014.860.293,00 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 41.368.337.491.227,00 0310 Penerimaan minyak bumi Rp 25.957.441.440.987,00 0320 Penerimaan gas alam Rp 15.410.896.050.240,00 Penerimaan … Penerimaan negara bukan pajak Rp 14.279.670.290.761,00 0410 Pendapatan pendidikan Rp 71.366.158.941,00 0411 Uang pendidikan Rp 66.361.409.433,00 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan Rp 3.634.258.261,00 0419 Penerimaan pendidikan lainnya Rp 1.370.491.247,00 0480 Pendapatan pendidikan swadana Rp 530.353.954.568,00 0481 Pendapatan pendidikan swadana Rp 530.353.954.568,00 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan Rp 32.442.264.280,00 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan Rp 176.374.120,00 0512 Penjualan hasil peternakan Rp 188.137.605,00 0513 Penjualan hasil perikanan Rp 47.799.807,00 0514 Penjualan hasil sitaan Rp 6.794.034.497,00 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya Rp 419.498.176,00 0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya Rp 130.277.905,00 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan Rp 11.077.871.989,00 0519 Penjualan lainnya Rp 13.608.270.181,00 0520 Penjualan aset tetap Rp 31.230.295.445,00 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah Rp 3.911.707.230,00 0522 Penjualan kendaraan bermotor Rp 1.769.031.169,00 0523 Penjualan sewa beli Rp 21.901.698.067,00 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan Rp 3.647.858.979,00 0530 Pendapatan sewa Rp 9.587.397.772,00 0531 Sewa gedung,bangunan, gudang Rp 4.727.025.393,00 0532 Sewa Gedung, bangunan, gudang Rp 2.487.143.879,00 0533 Sewa benda-benda bergerak Rp 1.650.729.946,00 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya Rp 722.498.554,00 0540 Pendapatan jasa I Rp 693.451.832.019,00 0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Rp 17.070.596.802,00 0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum Rp 427.781.185,00 0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB Rp 167.655.322.683,00 0544 Pendapatan jasa pertanahan Rp 141.456.995.058,00 0545 Pendapatan hak dan perijinan Rp 309.928.796.891,00 0546 Pendapatan sensor, … 0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan Rp 3.547.311.630,00 0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja Rp 8.545.338.137,00 0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama Rp 5.668.040.399,00 0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan Rp 39.151.649.234,00 0550 Pendapatan jasa II Rp 948.467.661.242,00 0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Rp 146.254.992.066,00 0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda Rp 402.028.486.443,00 0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin Rp 4.807.390.868,00 0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil Rp 6.333.186.708,00 0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat pajak Rp 2.034.974.283,00 0556 Pendapatan uang pewarganegaraan Rp 3.662.149.830,00 0557 Bea lelang Rp 52.042.579.666,00 0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara Rp 39.909.468.265,00 0559 Pendapatan jasa lainnya Rp 291.394.433.113,00 0560 Pendapatan rutin dari luar negeri Rp 57.388.840.455,00 0561 Bea visa dan paspor Rp 30.395.000,00 0562 Bea konsuler Rp -- 0563 Bea maritim Rp -- 0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan Rp -- 0569 Penerimaan rutin luar negeri lainnya Rp 57.358.445.455,00 0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana Rp 1.922.781.704.615,00 0581 Pendapatan penjualan swadana Rp 6.544.280.377,00 0582 Pendapatan sewa swadana Rp 1.232.663.671,00 0583 Pendapatan jasa swadana Rp 1.915.004.760.567,00 0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp 31.504.709.643,00 0611 Legalisasi tanda tangan Rp 62.052.303,00 0612 Pengesahan surat di bawah tangan Rp 15.300.950,00 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan Rp 399.443.194,00 0614 Hasil denda, … 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya Rp 14.976.903.609,00 0615 Ongkos perkara Rp 1.229.404.419,00 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya Rp 14.821.605.168,00 0710 Pendapatan dari investasi Rp 6.263.902.109.063,00 0711 Bagian laba dari BUMN Rp 3.428.262.277.194,00 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) Rp 2.835.639.831.869,00 0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan Rp 147.157.184.645,00 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp 28.092.152.205,00 0812 Penerimaankembali belanja pegawai daerah otonom Rp 6.533.807.340,00 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun Rp 50.028.025.827,00 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp 46.442.739.671,00 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya Rp 16.023.673.602,00 0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp 36.750.000,00 0817 Pembetulan pembukuan bea masuk Rp 36.000,00 0820 Pendapatan kembali tahun anggaran yang lalu Rp 34.798.536.074,00 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp 5.837.890.338,00 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom Rp 2.092.032.876,00 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun Rp 4.809.182.599,00 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya Rp 6.026.588.464,00 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya Rp 16.026.357.260,00 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp 6.484.537,00 0880 Pendapatan lain-laian swadana Rp 7.191.235.360,00 0881 Pendapatan lain-lain swadana Rp 7.191.235.360,00 0890 Pendapatan lain-lain Rp 3.498.046.406.639,00 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji Rp 4.812.166.886,00 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp 22.565.889.647,00 0893 Penerimaan kembali, … 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara Rp 5.702.588.689,00 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp 6.484.537,00 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN Rp 124.328.234.484,00 0895 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN Rp 1.633.978.933.591,00 0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp 1.706.658.593.342,00 JUMLAH Rp 158.042.453.393.414,00 RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 0910 Bantuan Program Rp 24.925.721.020.599,00 0920 Bantuan Proyek Rp 26.180.982.110.211,00 JUMLAH Rp 51.106.730.130.810,00
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 01 Sektor industri 01.1 Subsektor Industri Rp 76.077.102.723,00 Jumlah Sektor Industri Rp 76.077.102.723,00 02 Sektor Pertanian dan Kehutanan 02.1 Subsektor Pertanian Rp 207.945.019.540,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 409.358.001.528,00 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp 617.303.021.068,00 03 Sektor Pengairan … 03 Sektor Pengairan 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 14.890.733.552,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 19.412.436.590,00 Jumlah Sektor Pengairan Rp 34.303.170.112,00 04 Sektor Tenaga Kerja 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 300.369.935.110,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp 300.369.935.110,00 05 Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 70.436.301.613,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 48.249.634.033,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp 97.408.692.311.765,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 104.855.326.598,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi Rp 97.632.233.574.009,00 06 Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 25.760.722.360,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 27.787.001.981,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 174.990.500.495,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 61.899.041.715,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 61.679.655.883,00 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika Rp 352.116.922.434,00 07 Sektor Pertambangan dan Energi 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 308.142.157.955,00 07.2 Subsektor Energi Rp 5.245.920.104,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi Rp 313.388.078.059,00 08 Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 08.1 Subsektor Pariwisata Rp 22.486.159.259,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 72.765.445.723,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rp 95.251.604.982,00 09 Sektor Pembangunan … 09 Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 13.047.354.872.501,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp 78.281.692.307,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 13.125.636.564.808,00 10 Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 9.492.872.682,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 235.458.826.319,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 244.951.699.001,00 11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 4.951.274.837.578,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 383.475.564.149,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 100.561.144.359,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 9.808.428.023,00 Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp 5.445.119.974.109,00 12 Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 349.059.261.076,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 349.059.261.076,00 13 Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 136.336.950.415,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 575.937.194.645,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja Rp 712.274.145.060,00 14 Sektor Perumahan … 14 Sektor Perumahan dan Permukiman 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 12.518.233.256,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 5.382.057.935,00 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 17.900.291.191,00 15 Sektor Agama 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 242.417.318.611,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 1.144.112.604.062,00 Jumlah Sektor Agama Rp 1.386.529.922.673,00 16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 238.752.519.572,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 37.610.961.991,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 2.483.783.381,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 110.650.371.617,00 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 289.497.636.561,00 17 Sektor Hukum 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp 651.537.721.619,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 108.389.990.381,00 Jumlah Sektor Hukum Rp 759.927.712.000,00 18 Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 3.759.597.862.042,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 309.936.479.619,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp 4.069.534.341.661,00 19 Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 19.1 Subsektor Politik Rp 98.098.981.874,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 1.337.049.915.104,00 19.3 Subsektor Penerangan, … 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 556.224.533.634,00 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 1.991.373.430.612,00 20 Sektor Pertahanan dan Keamanan 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Rp 8.174.113.665.000,00 20.3 Subsektor Pendukung -- Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp 8.174.113.665.000,00 JUMLAH Rp136.086.962.052.249,00 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1998/1999 01 Sektor industri 01.1 Subsektor Industri Rp 165.450.355.086,00 Jumlah Sektor Industri Rp 165.450.355.086,00 02 Sektor Pertanian dan Kehutanan 02.1 Subsektor Pertanian Rp 4.056.955.222.109,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 314.546.403.413,00 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp 4.371.501.625.522,00 03 Sektor Pengairan 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 283.023.101.687,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 988.802.263.345,00 Jumlah Sektor Pengairan Rp 1.271.825.365.032,00 04 Sektor tenaga Kerja 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 1.081.655.931.433,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp 1.081.655.931.433,00 05 Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 15.358.190.987,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 48.104.863.791,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Rp 330.740.717.702,00 05.4 Subsektor … 05.4 Subsektor Keuangan Rp 8.390.620.645.512,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 190.754.481.336,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi Rp 8.975.578.899.328,00 06 Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 2.783.373.136.654,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 279.197.948.713,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 155.682.512.114,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 123.465.727.730,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 15.232.188.450,00 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika Rp 3.356.951.513.661,00 07 Sektor Pertambangan dan Energi 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 49.122.395.603,00 07.2 Subsektor Energi Rp 756.030.444.679,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi Rp 805.152.840.282,00 08 Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 08.1 Subsektor Pariwisata Rp 46.832.494.988,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 6.890.474.890,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rp 53.722.969.878,00 09 Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 8.567.977.302.064,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp 858.711.118.003,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 9.426.688.420.067,00 10 Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 270.475.564.268,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 54.807.072.928,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 325.282.637.196,00 11 Sektor Pendidikan, … 11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 4.250.189.511.182,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 175.291.322.946,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 73.677.855.748,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 68.206.408.142,00 Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp 4.567.365.098.018,00 12 Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 235.348.875.658,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 235.348.875.658,00 13 Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 872.831.563.279,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 1.207.969.625.018,00 13.3 Subsektor Perananan Wanita, Anak dan Remaja Rp 417.501.692.808,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja Rp 2.498.302.881.105,00 14 Sektor Perumahan dan Permukiman 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 801.531.424.346,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 9.119.074.051,00 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 810.650.498.397,00 15 Sektor Agama 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 26.852.522.982,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 236.149.594.849,00 Jumlah Sektor Agama Rp 263.002.117.831,00 16 Sektor Ilmu … 16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp 129.654.632.625,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 53.175.041.011,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 67.705.196.232,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 62.681.778.215,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 28.088.176.657,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 92.340.508.153,00 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 433.645.332.893,00 17 Sektor Hukum 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp 7.522.387.811,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 35.610.802.320,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp 93.111.869.734,00 Jumlah Sektor Hukum Rp 136.245.059.865,00 18 Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 397.434.735.748,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 16.361.288.921,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp 413.796.024.669,00 19 Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 19.1 Subsektor Politik Rp 9.688.851.526,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 11.047.543.500,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 88.704.585.987,00 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 109.440.981.013,00 20 Sektor Pertahanan … 20 Sektor Pertahanan dan Keamanan 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat Rp 2.585.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI Rp 884.249.446.449,00 20.3 Subsektor Pendukung Rp 259.415.596.150,00 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp 1.146.250.042.599,00 JUMLAH Rp 40.447.857.469.533,00 RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1998/1999 01 Sektor industri 01.1 Subsektor Industri Rp 31.969.836.486,00 Jumlah Sektor Industri Rp 31.969.836.486,00 02 Sektor Pertanian dan Kehutanan 02.1 Subsektor Pertanian Rp 370.003.487.092,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 16.321.027.925,00 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp 386.324.515.017,00 03 Sektor Pengairan 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 1.774.316.004.256,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 528.673.682.341,00 Jumlah Sektor Pengairan Rp 2.302.989.689.597,00 04 Sektor Tenaga Kerja 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 83.205.794.308,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp 83.205.794.308,00 05 Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 1.972.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 5.306.320.724,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Rp -- 05.4 Subsektor … 05.4 Subsektor Keuangan Rp 885.441.083.586,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 62.348.329.375,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi Rp 953.097.705.685,00 06 Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 1.676.732.623.429,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 837.778.301.885,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 893.814.259.440,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 150.464.322.580,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 27.120.005.274,00 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika Rp 3.585.909.512.608,00 07 Sektor Pertambangan dan Energi 07.1 Subsektor Pertambangan Rp -- 07.2 Subsektor Energi Rp 7.040.264.736.431,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi Rp 7.040.264.736.431,00 08 Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 08.1 Subsektor Pariwisata Rp -- 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 1.767.047.351.719,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rp 1.767.047.351.719,00 09 Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 1.162.242.110.021,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp 22.668.537.409,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 1.184.910.647.430,00 10 Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 300.148.681.806,00 10.2 Subsektor Tata Ruang Rp 135.594.114.092,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 436.112.795.898,00 11 Sektor Pendidikan, … 11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 2.096.855.473.798,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 61.151.467.648,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 7.320.475,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 703.860.216,00 Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp 2.158.718.122.137,00 12 Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 363.088.086.491,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 363.088.086.491,00 13 Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 133.834.235.359,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 1.157.855.813.552,00 13.3 Subsektor Perananan Wanita, Anak dan Remaja Rp 15.000.000,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja Rp 1.291.705.048.911,00 14 Sektor Perumahan dan Permukiman 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 1.181.786.043.565,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 14.415.622.809,00 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 1.196.201.666.374,00 15 Sektor Agama 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 118.271.545,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 133.456.843.671,00 Jumlah Sektor Agama Rp 133.575.115.216,00 16 Sektor Ilmu … 16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp 67.849.383.430,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 20.477.010.481,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 76.629.950.824,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 124.370.509.515,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp 32.341.584.070,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 7.442.039.445,00 Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 329.110.477.765,00 17 Sektor Hukum 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp -- 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 14.800.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp -- Jumlah Sektor Hukum Rp 14.800.000,00 18 Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 791.517.870.331,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 87.072.580.688,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan pengawasan Rp 878.590.451.019,00 19 Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 19.1 Subsektor Politik Rp 2.849.833.263,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri -- 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 310.981.470.442,00 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 313.831.303.750,00 20 Sektor Pertahanan … 20 Sektor Pertahanan dan Keamanan 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat -- 20.2 Subsektor ABRI Rp 1.603.049.023.183,00 20.3 Subsektor Pendukung Rp 141.265.433.231,00 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp 1.744.314.456.414,00 JUMLAH Rp 26.180.982.110.211,00
Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dalam Sisa Anggaran Lebih tersebut di atas termasuk jumlah koreksi BPK atas pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi pupuk Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp 6.122.364.120.635,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang baru dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 1999/2000 setelah dilakukan audit oleh BPKP.
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3990
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen