DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1973

Nomor: 5
Tahun: 1973
Ditetapkan: 16 Juli 1973
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79) adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor YI/MPR/ 1973;
c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada ad. a dan b diatas, dianggap perlu untuk meninjau kembali Undang- undang Nomor 17 Tahun 1965 tersebut dan

Menetapkan

menetapkan Undang-undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 70 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973;
3.Undang …
3.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Stbl. 1925 No. 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Mencabut : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79). Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 2

(1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
(2). Badan …
(2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan
(2)pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang.
(4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah.

Pasal 4

Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

BAB III

TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 5

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di lbu-kota Negara Pasal 6 …

Pasal 6

Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 7

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1). Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.
(2). Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang berikut:
1. a.Warganegara Indonesia;
2. b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
3. c.Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
4. d.Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. e.Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan dan Administrasi Negara;
6. f.Tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2). Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai terselenggaranya pengangkatan atas sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
(3). Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tiga)orang anggota lama diangkat kembali.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79) adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor YI/MPR/ 1973;
c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada ad. a dan b diatas, dianggap perlu untuk meninjau kembali Undang- undang Nomor 17 Tahun 1965 tersebut dan

Menetapkan

menetapkan Undang-undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 70 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973;
3.Undang …
3.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Stbl. 1925 No. 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Mencabut : Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79). Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 2

(1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
(2). Badan …
(2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan
(2)pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang.
(4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 5

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di lbu-kota Negara Pasal 6 …

Pasal 6

Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 7

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1). Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.
(2). Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang berikut:
1. a.Warganegara Indonesia;
2. b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
3. c.Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
4. d.Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. e.Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan dan Administrasi Negara;
6. f.Tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2). Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai terselenggaranya pengangkatan atas sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
(3). Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tiga)orang anggota lama diangkat kembali.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2000