DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2008

Nomor: 23
Tahun: 2008
Ditetapkan: 21 Juli 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lanuhanbatu Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu, dipandang perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara; Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan . . . Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara . . . Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia . . . Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40).
4.Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Labuhanbatu Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Kabupaten Labuhanbatu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. a.Kecamatan Kualuh Hulu;
2. b.Kecamatan Kualuh Leidong;
3. c.Kecamatan Kualuh Hilir;
4. d.Kecamatan Aek Kuo;
5. e.Kecamatan Marbau;
6. f.Kecamatan Na IX-X;
7. g.Kecamatan Aek Natas; dan
8. h.Kecamatan Kualuh Selatan.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran . . . lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Labuhanbatu dikurangi dengan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Pulau Rakyat, dan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Bilah Hilir, dan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aekbilah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Penegasan batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu . . . Labuhanbatu Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara berkedudukan di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Labuhanbatu Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. j.pengendalian . . .
11. j.pengendalian lingkungan hidup;
12. k.pelayanan pertanahan;
13. l.pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
14. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
15. n.pelayanan administrasi penanaman modal;
16. o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
17. p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2014