Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1956
- Nomor
- 26
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : pasal-pasal 89, 118, dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional. Pasal 1. Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa:
Pasal 2.
Pasal 3. Bank Indonesia akan, atas perintah Menteri Keuangan, membayar dengan emas atau dengan dollar Amerika Serikat guna kepentingan Republik Indonesia iuran Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Keuangan Internasional. Pasal 4. Ketentuan-ketentuan pasal VI (yang berhubungan dengan kedudukan, kekebalan dan hak-hak utama Badan Keuangan Internasional) akan berlaku penuh dan mempunyai kekuatan undang- undang pada saat Republik Indonesia menjadi anggota dari Badan Keuangan Internasional. Pasal 5… Pasal 5. Undang-undang ini dapat disebut sebagai "Undang-undang Badan Keuangan Internasional 1956" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO Diundangkan pada tanggal 18 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 1956 MEMORI PENJELASAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1956 TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) PENJELASAN UMUM. Dalam bulan Maret 1951 the International Development AdviSory Board dari Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan pendirian suatu International Finance Corporation dengan maksud untuk membantu pemodalan usaha-usaha partikelir produktif dalam daerah terbelakang dengan turut serta dalam modalnya dan dengan pinjaman-pinjaman tanpa jaminan Pemerintah. Setelah ada beberapa laporan dalam kalangan Perserikatan Bangsa- Bangsa dan Panitia Ekonomi dan Sosial (diantaranya disebut dalam " Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries") Bank Dunia diundang dalam bulan Agustus 1951 oleh Panitia Ekonomi dan Sosial untuk meninjau apakah suatu International Finance Corporation dapat memberikan bantuan secukupnya sebagai tambahan dari bantuan yang dapat diberikan oleh badan-badan yang telah ada. Dalam bulan April 1952 Bank Dunia menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kesimpulan, bahwa suatu badan yang sifatnya dan fungsinya sesuai dengan apa yang diusulkan dalam laporan tersebut dapat mengisi suatu Kekurangan luas dalam cara-pemodalan pembangunan ekonomi dalam hubungan Internasional. Pada tanggal 11 April 1955 Dewan Direktur-direktur Bank Dunia menyetujui pendirian Internasional Finance Corporation dalam bentuknya sebagai sekarang ini. Tujuan Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation) tersebut adalah memajukan pembangunan ekonomi, dengan jalan menganjurkan pertumbuhan perusahan-perusahaan partikelir produktif dalam daerah-daerah terbelakang, sehingga dengan demikian membantu pekerjaan-pekerjaan Internasional Bank for Reconctruction and Development. Untuk… Untuk mencapai tujuan ini, Badan akan :
Sunggguhpun Badan pada dasarnya hanya akan membantu perusahaan-perusahaan partikelir, akan tetapi ditegaskan kemungkinannya, bahwa perusahaan-perusahaan Pemerintah dapat pula menerima bantuannya. Penanaman-penanaman modal oleh Badan tidak akan merupakan penanaman modal dalam bentuk modal sero. Keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari Corporation ini, jika menjadi anggotanya, ialah kemungkinan untuk mendapatkan modal asing dengan melalui Badan tersebut, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul (penyetoran modal bagi Indonesia hanya berjumlah $. 1.218.000,-) tidak berat. Dalam "Articles of Agreement of the Intertional Finance Corporation" tidak terdapat soal-soal yang membahayakan politik bebas negara Indonesia. PENJELASAN… PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Hal ini umpamanya dapat timbul apabila memberikan pinjaman-pinjaman baik kepada Badan maupun anggota lain;
Bank Indonesia harus membayar iuran negara Indonesia atas perintah Menteri Keuangan dalam bentuk emas atau dollar Amerika Serikat.
Hal ini adalah perlu untuk memenuhi Pasal VI yang mengenai kedudukan Badan, kekebalan-kekebalan milik terhadap sitaan pemeriksaan, hak berhubungan dan sebagainya.
Tidak memerlukan penjelasan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1115
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang