Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1964
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 23 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN. Pasal 1. Laba/pendapatan yang diperoleh karena usaha-usaha baru oleh modal nasional termasuk swasta dan domestic di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Perindustrian, Pengangkutan di air, dan Pengangkutan barang di darat dan usaha- usaha produksi baru lain, yang ditunjuk dengan surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan, dibebaskan dari pengenaan pajak perseroan/pajak pendapatan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun setelah kesatuan produksi menghasilkan, dengan pengertian, bahwa waktu pembebasan tersebut tidak boleh melampaui batas waktu 5 tahun setelah ijin usaha diberikan oleh instansi yang berwenang. Pasal 2… Pasal 2. Laba/pendapatan yang diperoleh para penyelenggara proyek atas dasar "bagi hasil" (production sharing) dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan selama proyek masih harus menyerahkan sebagian hasil (share) kepada pihak pemberi kredit dengan batas waktu paling lama 5 tahun setelah saat proyek menghasilkan menurut rencana. Pasal 3. Penghapusan/penyusutan atas pengeluaran alat-alat perusahaan yang dipergunakan dalam usaha yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 dimulai pada saat laba/pendapatan tersebut dikerjakan pajak dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan. Pasal 4.
Pasal 5. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pasal 6… Pasal 6. Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali diperlakukan terhadap:
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 118 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1964. TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN PAJAK PENDAPATAN. I. Usaha Baru : Instruksi Presiden Repbublik Indonesia No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 memuat ketentuan untuk mengatur agar daya beli yang berada pada masyarakat yang disalurkan untuk usaha-usaha produktip antara lain diberikan "tax exemption" atau kelonggaran fiskal setelah kesatuan produksi menghasilkan. Yang dimaksud dengan usaha baru ialah suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik-pemilik (badan/perorangan) modal nasional termasuk swasta dan domestic dan yang merupakan suatu kesatuan ekonomis tersendiri dan hasil produksinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum. Walaupun demikian penunjukan suatu badan baru atau usaha produksi baru yang sesuai dengan program Pemerintah dilakukan dengan surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan. Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Perlu ditegaskan, bahwa sekedar mengganti dan/atau menambah alat-alat produksi tidak menimbulkan suatu usaha baru yang dimaksud dalam rangka kelonggaran fiskal tersebut. Apabila suatu usaha baru dibangun dan dibiayai dengan daya beli yang berasal dari pembubaran suatu usaha lama, maka kelonggaran fiskal hanya diperlakukan terhadap usaha baru itu, apabila menurut pernyataan dari instansi yang berwenang usaha lama tidak mempunyai daya hidup lagi. II. Prodsuction Sharing: Sesuai dengan lampiran Pernyataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tertanggal 3 Agustus 1962, maka yang dimaksud dengan "Production Sharing" adalah:
Menurut Peraturan Presiden No. 20 tahun 1963, kepada badan-badan penyelenggara proyek atas dasar Prdouction Sharing dapat diberikan tax-holiday, yaitu pembebasan pembayaran pajak perusahaan selama maximum 5 tahun setelah saat proyek bersangkutan memperolah suatu hasil menurut rencana. Pemberian tax-holiday tersebut dalam Undang-undang ini ditegaskan dengan pemberian pembebasan masa pembayaran pajak pendapatan atau pajak perseroan selama masa pembayaran bagian hasil (share) kepada pemberi kredit dengan maximum waktu 5 tahun setelah saat proyek mengeluarkan sesuatu hasil menurut rencana. III. Jangka waktu: Jangka waktu 3 tahun dengan batas 5 tahun oleh Pemerintah dipandang cukup sebagai kelonggaran fiskal. Ijin dimaksud pada pasal 1 yalah ijin usaha yang diberikan oleh Instansi yang berwenang memberikan ijin dalam bidang usaha itu. Di samping kelonggaran di atas masih diberikan kelonggaran dibidang penyusutan fiskal atas alat-alat perusahaan yakni, bahwa penyusutan fiskal itu ditunda hingga saat mulai dikenakan pajak perseroan/pendapatan. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2709
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang