DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2003

Nomor: 30
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang ...
3.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3.Kabupaten Sumbawa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri atas :

a.Kecamatan Seteluk;
b.Kecamatan Brang Rea;
c.Kecamatan ...
c.Kecamatan Jereweh;
d.Kecamatan Sekongkang; dan
e.Kecamatan Taliwang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumbawa dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

…

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berkedudukan di Taliwang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang ...
3.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3.Kabupaten Sumbawa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri atas :

a.Kecamatan Seteluk;
b.Kecamatan Brang Rea;
c.Kecamatan ...
c.Kecamatan Jereweh;
d.Kecamatan Sekongkang; dan
e.Kecamatan Taliwang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumbawa dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

…

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berkedudukan di Taliwang.

BAB III

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (9)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (9)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2020