DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG BALE MEDIASI Terdiri dari X Bab, 28 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pementukan dan Kelembagaan Bale Mediasi, Bab III Mediator, Bab IV Jenis Sengketa yang Bisa Ditangani Bale Mediasi, Bab V Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bale Mediasi, Bab VI Koordinasi, Bab VII Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Bab VIII Peran Serta Masyarakat, Bab IX Pendanaan, X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara para pihak;
c.bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat dilakukan melalui mekanisme mediasi;
d.bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
6.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT dan BUPATI SUMBAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BALE MEDIASI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
3.Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sumbawa Barat.
4.Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
5.Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
6.Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian yang sekaligus menjadi Pelaksana Harian.
7.Mediator Bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
8.Mediator Tidak Bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
9.Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Bale Mediasi untuk memperoleh penyelesaian.
10.Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
11.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi dalam melaksanakan Mediasi berasaskan:

a.musyawarah mufakat;
b.kekeluargaan; 4
c.sederhana;
d.cepat dan biaya murah;
e.kesetaraan;
f.keadilan;
g.kemanfaatan; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :

a.pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi Mediasi;
b.mencegah dan meredam konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
c.terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui Mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN BALE MEDIASI

Pasal 4

(1)Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
(2)Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(3)Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Bale Mediasi dapat dibentuk ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. 5
(2)Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.penanggung jawab;dan
4. d.pelaksana harian.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah
(4)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Bakesbangpol
(5)Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.koordinator administrasi;dan
3. c.koordinator penyelesaian sengketa.

Pasal 7

(1)Kepengurusan Bale Mediasi untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pengurus Bale Mediasi, persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 8

(1)Masa jabatan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
(2)Pemilihan ketua pelaksana harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 9

(1)Pelaksana harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.masa jabatan berakhir;
3. c.meninggal dunia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016