Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1964
- Nomor
- 34
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Istilah… Istilah. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Dana dan sumbangan. Pasal 2.
Pasal 3. Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri. Pasal 4.
Pasal 5… Pasal 5.
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan. Pasal 6. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan Hukuman. Pasal 7. Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pasal 8. Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran- Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan. Penutup… Penutup. Pasal 9. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 138 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN UMUM. I. 1. Setara dengan kemajuan teknik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu-lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87,675 orang menderita luka- luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil. Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong- royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adadalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, di sana akan dianut principe bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatnya yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan. Kita… Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, dari pada kepada para pemilik/ pengusaha alat-alat modern, yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social-kontrol.
II.4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebutpun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.
Untuk… Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara effektif dan effisien, perlulah dana-dana yang dapat di-investasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib. Pasal 3. Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan. Pasal 4… Pasal 4.
Pasal 5. Lihat penjelasan umum. Pasal 6, 7 8 dan 9. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2721
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)