Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1952
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal 97, pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat Nr 36 tahun 1950) sebagai Undang-undang. Pasal I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi- ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat Nr 36 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbuyi sebagai berikut : Pasal 1. Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Ordonansi-ordonansi disebutkan dibawah ini, mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja :
Pasal 2. Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat Peraturan- peraturan mengenai masalah-masalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi dimaksudkan dalam pasal 1 tersebut, dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi "Pajak Untung Perang 1939" (Ordonnantie op de Oorlogswinst-belasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 nomor 81, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 tidak berlaku lagi. Pasal 3. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Menteri Keuangan, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 1952. Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA. LN 1952/43
Membuka PDF…