Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1948
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1948
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan peraturan sebagai berikut : UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO. Pasal 1. Undang-undang pajak radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut : I. Semua perkataan "pesawat penerimaan radio" yang terdapat dalam Undang-undang tersebut harus dibaca "pesawat penerima radio". II. Pasal 3 diubah sebagai berikut :
III. Sesudah pasal 9 ditambahkan pasal-pasal baru sebagai berikut: Pasal 9a. Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan, diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921. Pasal 9b. Pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, pun juga atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada. Pasal 9c.
Pasal 9d. Pegawai yang berkewajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak 2 bulan berturut-turut dan membukanya setelah tunggakan, biaya penagihan, denda dan ongkos dibayar sepenuhnya. Pasal 9e. Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak. Pasal 9f.
Pasal 2. Undang-undang ini berlaku sejak pengumumannya, Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 1948. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA. Menteri Keuangan, A.A. MARAMIS. Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1948. Wakil Sekretaris Negara, RATMOKO. PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1948. TENTANG UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO.
Undang-undang Pajak Radio dalam mana diatur pembebasan pembayaran pajak diubah sedemikian rupa, sehingga pesawat-pesawat penerima radio yang dipakai oleh Jawatanjawatan yang pekerjaannya langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyelenggaraan siaran radio, yaitu jawatan R.R.I. dan P.T.T. tidak dikenakan pajak. Pembebasan ini mengenai pesawat-pesawat yang dipakai guna menyelenggarakan dan mengawasi siaran-siaran radio dan yang dipakai guna menyelenggarakan dan mengawasi siaran-siaran radio yang dipakai sebagai radio Umum. Untuk menghindarkan salah faham, maka yang dipandang sebagai radio umum dalam Undang-undang ini yaitu pesawat-pesawat dari Jawatan R.R.I. yang dipergunakan/dipinjamkan untuk ditempatkan ditempat-tempat dimana umum (sembarang orang) sewaktu-waktu dapat mendengarkan siaran-siaran penerangan-penerangan dlsb, sehingga perkataan "Umum" harus diberi arti yang sebenar-benarnya. Dengan begitu maka dari pesawat-pesawat radio yang ditempatkan (dipinjamkan) dikantor-kantor atau gedung-gedung dan "dikatakan" dipergunakan sebagai radio umum pajak radio tak dapat dibebaskan, meskipun pesawat-pesawat itu ada kepunyaan jawatan R.R.I.. Pembebasan pajak dari pesawat-pesawat yang dipakai oleh jawatan lain yang maksudnya dipergunakan sebagai radio umum, tidak diberikan, karena penerangan dengan radio dianggap R.R.I.-lah yang mempunyai kewajiban dan untuk mana diberi pembebasan pajaknya. Selanjutnya pesawat-pesawat yang dipakai oleh Tentara melulu untuk kepentingan ketentaraan dianggap perlu diberi pembebasan. Pembebasan mengenai para duta, konsul negara asing dan lain-lain sebagainya adalah suatu pembebasan yang telah lazim dimuat di dalam lain-lain Peraturan pajak, yang sifatnya sama atau hampir sama dengan Undang-undang pajak radio ini. Selain dari itu sudah selayaknya dan seadilnya , jika pesawat-pesawat yang merupakan barang dagangan seorang pedagang radio, dibebaskan juga, oleh karena pesawat itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan harus dijaga supaya pajak jangan menjadi rintangan bagi perdagangan. Untuk menjaga jangan sampai dilakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan pembebasan, maka ditetapkan, bahwa pesawat-pesawat yang dibebaskan itu harus memenuhi syaratsyarat :
Agar supaya dengan diadakan pembebasan ini tidak pula timbul ketidak-adilan disebabkan pedagang tidak diharuskan membayar pajak meskipun ia dapat memakai pesawat yang ada ditempat penjualan, bahwa pedagang ditempat penjualan, harus membayar pajak untuk satu pesawat. Pesawat-pesawat yang untuk percobaan atau demonstrasi ditempatkan dirumah calon pembeli dengan idzin Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat dianggap sebagai ditempatkan ditempat penjualan. Untuk pesawat yang dipakai dirumah (bukan tempat penjualan) untuk kepentingannya pedagang sendiri, dengan sendirinya harus dibayar pajak juga. Pasal 9a. Sesuai dengan aturan penagihan dan pengembalinan apa yang telah dibayar dari pajak-pajak tidak langsung yang telah ada (bea meterai, bea balik nama, bea warisan dll.nya), untuk menguatkan penagihan dan memaksa wajib pajak taat kepada Undang-undang, maka diadakan pasal 9a. Cara mengerjakan aturan-aturan mengenai soal itu dapat disesuaikan dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921 (Tambahan ditetapkan dengan Stbl. 1936 No. 692), dengan menunjuk pada Peraturan tersebut. Pasal 9b dan c. Dalam pasal-pasal ini diadakan Peraturan tentang cara pemungutan pajak atas barang-barang kepunyaan wajib pajak serta tentang hak lebih dari piutang pajak. Pasal 9d. Pasal ini diadakan, agar wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dua bulan berturut-turut tidak diberi kesempatan untuk mempergunakan pesawat yang bersangkutan, sebelum segala hutang yang terjadi karena kelalaian itu dibayar sepenuhnya. Pasal 9e. Pengembalian kelebihan pembayaran menurut pasal ini ialah pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak dsb. yang dengan disengaja dibayar atau seharusnya tidak usah dibayar. Pasal 9f. Sesuai dengan Peraturan tentang batas waktu baik dalam hal penagihan, maupun dalam hal permintaan kembali kelebihan pembayaran yang pajak dsb. yang mengenai bea meterai pembatasan waktu itu ditetapkan juga 3 tahun.
Membuka PDF…