DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1970

Nomor: 4
Tahun: 1970
Ditetapkan: 27 Maret 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang;
c.bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatan- kegiatan yang.biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;
d.bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :
e.bahwa ...
e.bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah dipenuhi;
f.bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
g.bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu

Menetapkan

menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
3.Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;
4.Undang-undang No. 5 tahun 1969,
5.Undang-undang No. 3 tahun 1970. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku semua ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang- undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur selanjutnya oleh Pemerintah cq. Dewan. Pasal 15. Undang-undang ini.disebut Undang-undang Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaga- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG. A. PENJELASAN UMUM. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diatur tentang daerah-daerah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dapat diusahakan untuk melakukan fungsinya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan baik, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional, mensukseskan Pembangunan Lima Tahun. Tersedianya fasilitas Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat mendorong kegiatan lalu-lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh besar dalam memajukan kegiatan ekonomi dalam negeri, seperti membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja, yang berarti pula membantu usaha mengembangkan perekonomian nasional. Dari segi geografis dan strategis dalam lalu-lintas perdagangan internasional Indonesia, kepulauan Weh dan Pelabuhan Bebas Sabang memenuhi persyaratan untuk diusahakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kegiatan-kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang pertama-tama harus diarahkan kepada usaha-usaha agar Daerah tersebut mendapat bagian yang makin besar dari Perdagangan transhipment internasional serta berhasil dalam fungsinya sebagai "tempat pemasukan"/"inlet" dari barang-barang impor untuk Daerah belakangnya. Usaha-usaha lainnya ialah dikembangkannya manufacturing industries dan industri lainnya. Sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka penentuan suatu Daerah Perdagangan Bebas mensyaratkan adanya suatu pelabuhan yang untuk seluruhnya atau sebagian termasuk dalam Daerah Perdagangan Bebas itu dan merupakan satu kesatuan. Dengan demikian Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah inklusif pelabuhan yang ada atau yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Berhubung Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah daerah yang berpenduduk dan yang wilayahnya menyamai wilayah Kotamadya Sabang maka sehubungan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah itu perlu diadakan pengaturan tata-kerja lebih lanjut. Peraturan-peraturan yang terlebih dahulu dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan Pelabuhan Bebas Sabang diatur dalam Bab tentang ketentuan-ketentuan peralihan Undang-undang ini. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Pasal ini menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas kedudukan hukumnya dan luas wilayahnya. Wilayah ini menyamai Wilayah Kotamadya Sabang menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1965, kecuali Pulau Rondo. Mengenai batas-batas perairannya diambil perairan yang termasuk batas-batas bandar (reedegrenzen) pelabuhan laut Sabang yang telah ada. Bila di kemudian hari akan ditetapkan pelabuhan lain di dalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, maka dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Vide Penjelasan Umum. Pasal 7. Di samping tugas pokoknya Badan Pengusahaan menunjang Pemerintah Daerah untuk membangun Daerahnya, karena kemajuan Daerah itu tidak hanya berguna bagi Daerah otonom itu akan tetapi juga untuk Daerah Perdagangan Bebas sendiri. Sifat dan cara menunjang disesuaikan dengan perkembangan Daerah Perdagangan Bebas. Pasal 8.

(1)Sesuai pasal 1 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta penjelasan pasal 1 tersebut maka peraturan-peraturan khusus tersebut tergantung dari materinya diatur oleh Pemerintah atau Menteri/Instansi yang bersangkutan untuk bidang tugasnya.
(2)Dengan tata-kerja dimaksudkan kerja-sama antara kedua instansi tersebut; wewenang Gubernur Kepala Daerah terhadap Daerah Swatantra bawahannya tetap ada. Pasal 9. Sumber-sumber pendapatan Negara yang dapat dilimpahkan kepada Daerah Perdagangan Bebas, adalah sumber-sumber pendapatan yang tidak bersifat pajak, lagi pula pelimpahan itu tidak boleh mengurangi pendapatan pemerintah Daerah. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Pelaksanaan dari pasal ini diatur oleh Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini. Komando Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (K.P4.B.S,) dibubarkan dengan penyerahan tersebut. Pasal 12. Menjelaskan tentang berlakunya peraturan-peraturan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang selama masa peralihan untuk menghindarkan adanya vacuum. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Pelaksanaan dari pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini. Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang;
c.bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatan- kegiatan yang.biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;
d.bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :
e.bahwa ...
e.bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah dipenuhi;
f.bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
g.bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu

Menetapkan

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
3.Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;
4.Undang-undang No. 5 tahun 1969,
5.Undang-undang No. 3 tahun 1970. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Pasal 14

(1)Sesuai pasal 1 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta penjelasan pasal 1 tersebut maka peraturan-peraturan khusus tersebut tergantung dari materinya diatur oleh Pemerintah atau Menteri/Instansi yang bersangkutan untuk bidang tugasnya.
(2)Dengan tata-kerja dimaksudkan kerja-sama antara kedua instansi tersebut; wewenang Gubernur Kepala Daerah terhadap Daerah Swatantra bawahannya tetap ada. Pasal 9. Sumber-sumber pendapatan Negara yang dapat dilimpahkan kepada Daerah Perdagangan Bebas, adalah sumber-sumber pendapatan yang tidak bersifat pajak, lagi pula pelimpahan itu tidak boleh mengurangi pendapatan pemerintah Daerah. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Pelaksanaan dari pasal ini diatur oleh Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini. Komando Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (K.P4.B.S,) dibubarkan dengan penyerahan tersebut. Pasal 12. Menjelaskan tentang berlakunya peraturan-peraturan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang selama masa peralihan untuk menghindarkan adanya vacuum. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Pelaksanaan dari pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini. Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1970

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1985