Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1993
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks12PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93.
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1993 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA THUN 1993 NOMOR 67 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1992/93, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya pendapatan dalam negeri, terutama dari sektor minyak dan gas alam. Di samping itu juga karena lebih tingginya realisasi pendapatan pembangunan, baik dari bantuan luar negeri yang dapat dirupiahkan, maupun dari bantuan proyek. Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin sedikit lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh adanya subsidi BBM yang sebelumnya tidak diperkirakan, sebagai akibat lebih tingginya harga rata-rata minyak di pasaran internasional dari yang diperkirakan semula. Di samping itu realisasi belanja pegawai juga mengalami kenaikan, sejalan dengan upaya penyempurnaan struktur penggajian pegawai negeri sipil dan ABRI serta pensiun sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sejak bulan Januari 1993. Selanjutnya realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, yang memungkinkan lebih tingginya realisasi belanja pembangunan di berbagai sektor. Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, kredit anggaran yang menunjukkan sisa dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 1993/94 dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1993/94. Dengan… Dengan demikian Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93, yang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 berimbang pada tingkat Rp. 56.108.600.000.000,- (lima puluh enam trilyun seratus delapan milyar enam ratus juta rupiah), kini berubah sehingga Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan menjadi Rp. 58.168.242.000.000,- (lima puluh delapan trilyun seratus enam puluh delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp. 58.166.002.000.000,- (lima puluh delapan trilyun seratus enam puluh enam milyar dua juta rupiah). Sisa-anggaran-lebih diperkirakan sebesar Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1993/94 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 perlu diatur dengan Undang-undang. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3…
Ayat (1) Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini. Ayat (2) Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3532
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.