Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1950
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1950
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Memutuskan: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut : MUKADDIMAH. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjoangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. BAB I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAGIAN I. Bentuk Negara dan kedaulatan. Pasal 1.
BAGIAN II. Daerah Negara.
. Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. BAGIAN III. Lambang dan bahasa Negara. Pasal 3.
Pasal 4. Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT BAGIAN IV Kewarga-negaraan dan penduduk Negara. Pasal 5.
Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa. Pasal 6. Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. BAGIAN V. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Pasal 7.
Pasal 8. Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya. Pasal 9.
Pasal 10. Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Pasal 11. Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina. Pasal 12. Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya. Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15.
Pasal 16.
Pasal 17. Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu- gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang REPUBLIK INDONESIA SERIKAT diterangkan dalam peraturan itu. Pasal 18. Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. Pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang. Pasal 21. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang. Pasal 22.
Pasal 23.
Pasal 24. Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara. Pasal 25.
Pasal 26. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 27.
Pasal 28.
Pasal 29. Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Pasal 30.
Pasal 31. Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. Pasal 32. Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk REPUBLIK INDONESIA SERIKAT aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa. Pasal 33. Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 34. Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya. BAGIAN VI. Asas-asas dasar. Pasal 35. Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Pasal 36. Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjanjian syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharan janda-janda dan anak- yatim-piatu. Pasal 37.
Pasal 38.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 40. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Pasal 41.
Pasal 42. Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Pasal 43.
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat-penjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
BAB II. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. Ketentuan umum. Pasal 44. Alat-alat perlengkapan Negara ialah :
BAGIAN I. Pemerintah. Pasal 45.
Pasal 46.
Pasal 47. Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) menurut cara agamanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden (Wakil- Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara. Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Kepala Negara (Wakil Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnya bagi Kepala Negara (Wakil Kepala Negara yang baik). Pasal 48. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 49. Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Pasal 50. Presiden membentuk Kementerian-kementerian. Pasal 51.
Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak memangku sesuatu Kementerian.
Pasal 52.
Pasal 53. Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut : "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Menteri". Pasal 54. Gaji Presiden, gaji Wakil-Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti- rugi yang lain-lain, diatur dengan Undang-undang. Pasal 55.
BAGIAN II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Pasal 56. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa REPUBLIK INDONESIA SERIKAT penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 58. Pasal 57. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 58.
Pasal 59. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 60. Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta d.alam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut. Pasal 61.
Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi. Pasal 62.
Pasal 63. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut cara agamanya sebagai berikut : "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa". Pasal 64. Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya. Pasal 65.
Pasal 66.
Pasal 67. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua. Pasal 68. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. Pasal 69.
Pasal 70. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan- aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 71. Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan. Pasal 72.
Pasal 73. Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang-undang. Pasal 74.
Pasal 75. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Pasal 76. Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya. Pasal 77. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut Undang- undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung. BAGIAN III. MAHKAMAH AGUNG. Pasal 78. Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-undang. Pasal 79.
BAGIAN IV. DEWAN PENGAWAS KEUANGAN. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Pasal 80. Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-undang. Pasal 81.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
BAB III. TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. BAGIAN I. PEMERINTAHAN. Pasal 82. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan- peraturan lain dijalankan. Pasal 83.
Pasal 84. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. Pasal 85. Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan Pasal 51 ayat keempat. Pasal 86. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 87. Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang. Pasal 88. Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang. BAGIAN II. Perundang-undangan. Pasal 89. Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang- undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 90.
Pasal 91. Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya. Pasal 92.
Pasal 93. Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang- undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden. Pasal 94.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 95.
Pasal 96.
ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. Pasal 97.
Pasal 98.
Nama ialah Peraturan Pemerintah.
Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang. Pasal 99.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 100.
BAGIAN III. Pengadilan. Pasal 101.
Memberhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang. Pasal 102. Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang- undang tersendiri. Pasal 103. Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. Pasal 104.
Pasal 105.
Pasal 106.
Pasal 107.
Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
Pasal 108. Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. BAGIAN IV. Keuangan. Babakan 1, Hal uang. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Pasal 109.
Pasal 110.
Babakan 2. Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan jawab Gaji. Pasal 111.
Pasal 112.
Pasal 113. Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Pasal 114.
Pasal 115.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
Pasal 116. Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang. Pasal 117. Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. Pasal 118.
Pasal 119.
BAGIAN V. Hubungan Luar Negeri. Pasal 120.
Pasal 121. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam Pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi antara negara. Pasal 122. Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar negara. Pasal 123. Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia. BAGIAN VI. PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN UMUM. Pasal 124. Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnya. Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan pengecualiannya. Pasal 125.
Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka yang wajib masuk Angkatan Perang.
Pasal 126.
Pasal 127.
Pasal 128. Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 129.
Pasal 130. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang. BAB IV PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA. Pasal 131.
Pasal 132.
Pasal 133. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat- penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada Republik Indonesia. BAB V. KONSTITUANTE. Pasal 134. Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Pasal 135.
Pasal 136. Yang ditetapkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3) dan (4) dan Pasal 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante. Pasal 137.
Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran. Pasal 138.
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 139.
Aturan dalam Pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
BAB VI. PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP. BAGIAN I. PERUBAHAN. Pasal 140.
Dengan Undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya.
Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.
Pasal 141.
BAGIAN II. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 142. Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang- Undang Dasar ini. Pasal 143. Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, yakni atas dasar perundang- undangan yang masih tetap berlaku karena Pasal 142. Pasal 144. Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), maka yang sudah menjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warga- negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. BAGIAN III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 145. Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang- Undang Dasar. Pasal 146. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Segera sesudah Undang-Undang Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-Undang Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan jalan menyusun kembali tenaga-tenaga yang ada. Pasal II.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia Serikat. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO PERDANA MENTERI, MOHAMMAD HATTA MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO Rencana Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tersebut di atas disetujui seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senen tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Sekertaris,REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. Ketua, REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEMARDI. SARTONO. PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam bantuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S Karena dengan berubahnya bentuk negara banyak pasal-pasal Konstitusi Sementara R.I.S. dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal baru harus dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang dihapuskan, diubah ataupun diganti dan pasal- pasal baru itu, karena cara perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. Perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. ini dilakukan dengan sekaligus mengumumkan (mengundangkan) naskah Konstitusi Sementara lagi sebagaimana bunyinya setelah diubah. Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini memuat apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan antara R.I.S. dan Pemerintah R.I. Dalam pada itu :
BAB IV
dan pasal 43 ayat 2 cukup sempurna dalam menunjuk pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa yang dimaksud dalam pasal 18 "Universal Declaration of Human Rights"; hak-hak penduduk atas kemerdekaan berkumpul dan berapat (pasal 20), berdemonstrasi dan mogok (pasal 21) diakui dan diatur dengan undang-undang, dengan pengertian, sekalipun Undang-undang itu belum diadakan, hak-hak itu sudah boleh dilakukan, karena sudah diakui dalam Undang-undang Dasar; hak memajukan pengaduan atau permohonan kepada penguasa secara kolektif (pasal 22); yang dimaksudkan dengan perkataan perbedaan dalam pasal 25 ayat 2 itu ialah REPUBLIK INDONESIA SERIKAT kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat yang berbeda- beda, yang telah ada dan bukannya menimbulkan perbedaan-perbedaan baru, bahkan dimaksudkan supaya perbedaan-perbedaan yang baru ada itu dengan perkembangan masyarakat akan hilang, setidak-tidaknya akan berkurang; hak mendirikan serikat sekerja untuk memperjuangkan kepentingan anggauta- anggauta (pasal 29); Pelarangan organisasi-organisasi yang bersifat partikelir yang merugikan ekonomi nasional (pasal 37 ayat 3); dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam memberikan sokongan kepada pejabat-pejabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama (pasal 43 ayat 3);
Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini sama bunyinya dengan pasal 100 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat; Pasal ini dibuat bukan dengan maksud meneruskan adanya "minoriteiten" dalam Negara Indonesia yang demokratis, bahkan cita-cita Negara kita ialah mempersatukan segala golongan satu Bangsa yang "homogeen"; akan tetapi oleh karena dalam "realiteit" pada waktu sekarang golongan- golongan kecil itu masih ada, maka perlu diadakan jaminan, supaya mereka mempunyai perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat; Pengaturan pokok-pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara dengan Undang-undang (pasal 88); tugas kewajiban Dewan Pengawas Keuangan (pasal 112); bea dan cukai yang perlu disebutkan sendiri di samping pajak (pasal 117); adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan Undang untuk memelihara ketertiban dan keamananan umum (pasal 130); menyusun kembali tenaga yang ada berarti bahwa, setelah terbentuknya Negara Kesatuan, pegawai yang ada itu di tempatkan sedemikian rupa diseluruh Indonesia, sehingga tercapai "the right man in the right place" dan efficiency yang sebesar-besarnya, dengan tidak membeda-bedakan antara pegawai tersebut; selanjutnya karena untuk membentuk aparatur Kementerian (Jawatan) yang bulat perlu pemindahan- pemindahan pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan untuk kebulatan aparatur Kementerian (jawatan), maka Kementerian- kementerian (Jawatan-jawatan) di tempatkan di Jakarta, Yogyakarta dan lain-lain tempat sesuai dengan sifat Kementerian (Jawatan) berhubung dengan kedudukannya di tempat masing-masing (pasal 146)
kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan Undang-undang (pasal 132); pada pembentukan Undang-undang itu serta pemerintahannya, yang akan dilakukan dengan mengganti hak-hak asal-usul, akan didengar pihak yang bersangkutan;
Pasal 37 ayat 1, untuk menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi negeri untuk menjamin perikehidupan tiap-tiap warga-negara Indonesia; REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
pasal-pasal tentang hak interpelasi dan hak enquete Dewan Perwakilan Rakyat dipindah tempatnya ke dalam bagian yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Persetujuan tersebut di atas mengenai isi. Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ialah :
termasuk di dalamnya.
"Hak milik itu adalah suatu funksi sosial".
Tambahan Anggauta atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua Pemerintah.
dinamakan Majelis Perubahan Undang-undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar baru.
akan mengadakan tukar-fikiran lebih lanjut.
Tentang 1. Essentialia Undang-undang Dasar R.I. ini buat sebagian (pasal 27) sudah termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih tegas. Maka yang diambil ialah redaksi Konstitusi Sementara R.I.S. Juga apa yang ditentukan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. sudah termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih jelas. Hanya ayat 1 dari pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S., dan dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini dimasukkan dalam pasal 43 ayat 1. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang- REPUBLIK INDONESIA SERIKAT undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. Dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang perlu ketentuan-ketentuan itu dimasukkan (pasal 38); pasal ini mengandung arti antara lain bahwa seluruh barang- barang yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa yang diartikan dengan cabang-cabang produksi bukan hanya produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu barang, tetapi pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan, baik dalam Negeri maupun dengan luar Negeri; di dalam arti kata "dikuasai" termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan koperasi. Tentang 2. Fungsi sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat. Tentang 3.
Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung (pasal 77). Formulering bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung dipandang kurang betul karena pada saat Negara Kesatuan terbentuk empat badan itu tidak ada lagi, dan juga karena formulering demikian seakan-akan menentukan bahwa peraturan-peraturan tentang (keanggautaan) Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung masih berlaku buat masing- masing bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara itu. Adapun Ketua dan Wakil-wakil-Ketua disebutkan sendiri di samping Anggauta- anggauta ialah karena Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bukan Anggauta badan itu. Tentang ditambah tidaknya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dengan Anggauta-anggauta lain Pemerintah berpendapat, bahwa adalah sukar sekali untuk menentukan criteria bagi penunjukan Anggota-anggota tambahan oleh Presiden itu.
aa. karena suatu Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah ± 250 Anggauta (dipilih atas dasar perhitungan 300.000 penduduk memilih seorang Anggota dipandang pantas untuk suatu Bangsa yang terdiri atas ± 75 juta jiwa (lihat pasal 56), bb. karena pada umumnya suatu Konstituante beranggauta lebih banyak dari pada jumlah Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Maksud Piagam Persetujuan untuk menentukan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama sudah tercapai karena Ir. Soekarno pada waktu sekarang menjabat Presiden R.I.S. (dan R.I.) dan menurut ketentuan dalam pasal 141 ayat 3 penjabat- penjabat yang dipilih atau diangkat menurut peraturan-peraturan sebelum Konstitusi Sementara (R.I.S.) diubah tetap memegang jabatannya sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-undang Dasar (baru), apabila melanjutkan itu tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan Undang-undang atau tindakan-tindakan penglaksanaan lebih lanjut.
Akan tetapi dalam pasal 122 dinyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat.......................(sekarang) ............................ tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya. Undang-undang Dasar R.I. menentukan dalam pasal 4;
dan dalam pasal 17 :
Maksud Undang-undang Dasar R.I. semula memang Menteri-menteri adalah semata-pembantu Presiden, yang tidak bertanggung-jawab atas kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan Undang-undang Dasar R.I. ini sudah berubah dengan "convention", Mulai saat itu Menteri-menteri bertanggung-jawab akan tetapi ada kalanya kalau keadaan memaksa Kabinet menjadi presidentieel lagi. Piagam Persetujuan menentukan bahwa Dewan Menteri harus bersifat Kabinet parlementair, yang berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat masih tersusun sementara. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Ketentuan ini dalam Undang-undang Dasar Sementara ini dinyatakan dalam pasal 83, yang bersamaan teksnya dengan pasal 118 Konstitusi Sementara R.I.S. Akan tetapi imbangan dari kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya, harus diadakan, yaitu kekuasaan Presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (kalau Dewan Perwakilan Rakyat dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi). Maka perlu dimuat ketentuan-ketentuan sebagamana tercantum dalam pasal 84 Undang- undang Dasar Sementara ini.
Dalam systeem Undang-undang Dasar Sementara ini Wakil-Presiden dan juga Presiden akan dipilih menurut peraturan-peraturan. Karena dalam konsepsi kedua fihak Presiden dan Wakil-Presiden tidak akan diganti sebelum Undang-undang Dasar tetap dibentuk oleh Konstituante maka pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil-Presiden diserahkan kepada Konstituante, akan tetapi di dalam Undang-undang Dasar Sementara ini ditulis. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang (pasal 45 ayat 3). Hanya untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Sementara). Demikianlah Undang-undang Dasar Sementara ini telah memberi bentuk dan formulering kepada pokok-pokok dari pada isi dan jiwa masyarakat Bangsa Indonesia pada taraf kemajuan usahanya dalam menyusun dan membangun negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang