Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1956
- Nomor
- 19
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Memutuskan : I. Mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan segala peraturan pemerintah daerah lainnya. II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB I. Ketentuan Umum. Pasal 1. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
BAB II
b.dua ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
Pasal 31. Tiap-tiap calon yang dikemukakan harus menyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu dan persetujuannya tentang tempat yang diberikan kepadanya dalam urutan daftar. § 2. Tentang… § 2. Tentang cara pencalonan. Pasal 32. Calon-calon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pencalonan, yang harus ditanda-tangani oleh semua pemelih yang mengemukakannya. Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri, atau jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan. Pormulir itu dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara. Pasal 33.
Tanda-gambar yang ditolak, diberitahukan kepada yang berkepentingan dan diberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang lain dalam waktu yang tersebut dalam ayat 1. Pasal 34… Pasal 34.
Orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar dengan disertai kutipan dari daftar-pemilih mengenai dirinya sendiri, yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan. Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang ditanda-tanganinya tentang hal-hal yang semestinya dimuat dalam daftar-pemilih.
Bentuk tanda-gambar yang diajukan oleh partai, organisasi atau perseorangan dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Nomor tersebut jadi nomor daftar yang akan dikemukakan dengan memakai tanda-gambar itu. Pasal 35… Pasal 35.
Pasal 36.
Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh pemilih-pemilih yang mengemukakan daftar-kumpulan itu.
Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri atau, jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan. Pasal 37. Keinginan penggabungan menurut pasal 29 harus dinyatakan dalam surat pencalonan dengan menyebut nama dan tanda-gambar dari daftar/daftar- daftar dengan mana diadakan penggabungan, sedang dalam surat pencalonan yang mengemukakan daftar/daftar-daftar yang disebut terakhir ini harus dinyatakan juga keinginan itu. Pasal 38.
Pasal 39. Surat pencalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya dari daerah swatantra untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan. Pasal 40. Jika surat pencalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 42, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya tersebut dalam pasal 39 memberikan sehelai surat tanda-penerimaan kepada orang yang menyampaikannya. Pasal 41… Pasal 41. Susunan formulir surat pencalonan selanjutnya, susunan surat pernyataan dari calon, susunan surat-keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, susunan surat tanda-penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang mengenai cara dan waktu permintaan formulir surat pencalonan dan penyerahan surat pencalonan itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. § 3. Tentang Pemeriksaan Surat-pencalonan. Pasal 42. Surat-pencalonan ditolak oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam pasal 39 atau wakilnya, apabila surat itu bukan pormulir surat- pencalonan menurut pasal 41 atau disampaikan bukan oleh orang yang turut mengemukakan calon sendiri menurut pasal 39 atau tidak di dalam waktu yang ditentukan. Pasal 43. Surat-surat-pencalonan yang tidak ditolak, diperiksa oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, apakah surat-surat itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam §1 dan § 2 Bagian ini.
Pasal 44. Seorang pemilih yang turut mengemukakan calon dikeluarkan dari surat pencalonan, apabila:
Pasal 45… Pasal 45.
Pasal 46. Pemeriksaan surat-surat-pencalonan dan keputusan-keputusan mengenai pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 harus selesai dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Bagian VII…. Bagian VII. Tentang Daftar-Calon. § 1. Tentang daftar-calon sementara Pasal 47. Dari surat-surat pencalonan yang,dianggap sah, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39, menyusun daftar-calon sementara. Daftar-calon ini disusun sedemikian, sehingga nama calon-calon perseorangan nyata terpisah satu dari yang lain dan nyata terpisah dari nama calon-calon yang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar- daftar-kumpulan itu harus nyata terpisah satu dari yang lain pula, dengan memperhatikan adanya gabungan menurut pasal 29. Masing-masing daftar dibubuhi tanda-gambar yang dikehendaki oleh daftar itu, kecuali kalau daftar itu tidak memakai tanda-gambar. Pasal 48.
Pasal 49. Penyusunan daftar-calon sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang pengumumannya dimaksud dalam pasal 48, dilakukan dalam waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Persatuan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Pasal 50. Setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar-calon sementara kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. § 2. Tentang daftar-calon tetap. Pasal 51. Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 memeriksa daftar- calon sementara dalam suatu rapat terbuka. Daftar... Daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar. Jika suatu keberatan yang dimaksud dalam pasal 50 dianggap benar, maka daftar-calon sementara yang bersangkutan diubah seperlunya. Pasal 52.
Pemberian nomor itu dilakukan dengan jalan undian.
Pasal 53. Daftar-daftar-calon tetap itu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 51 diumumkan di daerahnya. Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara cetakan daftar-calon tetap sedemikian banyak, sehingga tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara memperoleh jumlah yang diperlukan untuk daerahnya. Pasal 54… Pasal 54.
Pasal 55. Pemeriksaan daftar-calon sementara, penyusunan daftar-calon tetap, pengumuman dan pengiriman daftar-calon tetap dilakukan dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Daerah, dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Bagian VIII. Tentang Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara. § 1. Tentang Pemungutan Suara. Pasal 56. Jika dalam suatu daerah swatantra untuk mana Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan jumlah calon yang masuk dalam daftar-calon tetap sama dengan atau kurang daripada jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra yang bersangkutan, maka dalam daerah-pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua calon dianggap telah terpilih menjadi anggota. Pasal 57… Pasal 57.
Dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Propinsi, penetapan tersebut dilakukan atas usul Panitia Pemilihan daerah Kabupaten dalam daerah Propinsi itu. Ketua… Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk di antara anggota- anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Penyelenggara Pemungutan Suara di tiap-tiap tempat pemberian suara. Pasal 58.
Pasal 59.
Pemilih… Pemilih memberikan suara kepada seorang calon dengan menulis nomor daftar dan nomor serta nama dari calon itu dalam ruangan yang disediakan untuk itu dalam surat suara. Untuk memudahkan pemilih menulis nama calon yang dipilihnya, maka dalam tiap-tiap ruangan pemungutan suara dipasang daftar- calon tetap.
Pasal 60. Seorang pemilih yang mengisi surat-suara dengan keliru dapat satu kali meminta surat-suara baru, setelah menyerahkan surat-suara yang diisi dengan keliru kepada pimpinan rapat pemungutan suara. Surat-suara yang dikembalikan itu oleh Ketua rapat diberi tanda, bahwa surat-suara itu tidak terpakai lagi. Pasal 61.
Ketua tersebut mengisi surat-suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir. Pasal 62. Susunan ruangan pemungutan suara, cara memberikan surat-suara kepada pemilih, cara memasukkan ke dalam kotak suara, bentuk kotak suara dan segala sesuatu yang menjamin kejujuran, kerahasiaan, kebebasan dan ketenangan dalam pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 63.
Peraturan… Peraturan Pemerintah mengatur penghentian pemungutan suara, jika jalan pemungutan suara terhalang, atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terjamin sahnya, berhubung dengan ketertiban terganggu, dan mengatur kelanjutan pemungutan suara yang dihentikan itu. Pasal 64. Tiap-tiap majikan wajib memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja yang berhak memilih untuk memberikan suaranya. Kewajiban itu tidak berlaku terhadap pekerja yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak mungkin berada di tempat, dimana ia boleh memberikan suaranya. Pasal 65. Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat-suara yang telah dipergunakan oleh pemilih-pemilih. Surat-suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau dalam peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini, tidak berharga. Selanjutnya tidaklah berharga surat-suara, kalau:
Pasal 66. Penyelenggara Pemungutan Suara mengumpulkan surat-surat-suara yang berharga, daftar demi daftar dan menghitung: A. dari tiap-tiap daftar-perseorangan, jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar itu; B. dari tiap-tiap daftar-kumpulan:
Pasal 67. Pemilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat-suara dan penghitungan suara, selama dan sekedar ketertiban dan pekerjaan- pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya, dengan ketentuan sekurang- kurangnya dapat hadir wakil-wakil partai/organisasi yang ikut mencalonkan. Pembukaan... Pembukaan Surat-surat suara dan penghitungan suara dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih yang hadir. Pemilih yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Penyelenggara Pemungutan Suara. Pasal 68.
Surat catatan itu disebut Berita Acara Pemungutan Suara dan memuat:
Pasal 69.
Panitia Pemungutan Suara memberikan surat-surat-suara,jika dianggap perlu.
Surat-surat-suara diperiksa jika dianggap perlu.
Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat berita acara yang ditanda- tangani oleh semua anggota yang hadir.
Pasal 70. Cara pembukaan surat-surat-suara, cara penghitungan suara dan cara pengiriman berita acara serta surat-surat-suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. § 2. Tentang ketentuan khusus mengenai pemungutan suara. Pasal 71.
§ 3. Tentang ketentuan mengenai pemungutan suara tertunda. Pasal 72.
Dalam hal demikian Panitia Pemilihan Daerah tersebut dapat memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara tertunda.
Bagian IX… Bagian IX. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan. § 1. Tentang pembagian kursi-kursi. Pasal 73.
Panitia Pemilihan Daerah tersebut memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.
Pasal 74… Pasal 74.
Pasal 75.
Jika perlu, antara daftar/gabungan daftar yang menunjukkan sisa suara yang sama diadakan undian.
Pasal 76. Pembagian kursi-kursi dimaksud dalam pasal 75 dilakukan dalam suatu rapat yang terbuka untuk umum selama dan sekedar ketertiban dari pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh karenanya. Pembagian kursi-kursi itu dilakukan dengan cara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh hadirin. Orang yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 39. Pasal 77.
Berita… Berita acara itu disebut Berita Acara Pembagian Kursi, yang didalamnya atau dalam lampirannya membuat keterangan tentang:
Pasal 78.
Pasal 79. Cara melaksanakan penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama serta kursi-kursi sisa diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. § 2. Tentang penetapan calon-calon yang terpilih. Pasal 80. Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 39 menetapkan buat daerah-pemilihannya calon-calon yang terpilih menjadi anggota berdasarkan pasal 81. Pasal 81.
Pembagi-… Pembagi-pemilihan daftar ialah bilangan hasil-bagi dari daftar pembagian jumlah suara yang diperoleh daftar itu dengan jumlah kursi yang diperolehnya. Suara yang diberikan kepada daftar dianggap diberikan kepada calon pertama dalam daftar itu.
Suara yang diperoleh calon tersebut dianggap diberikan langsung kepada daftar yang bersangkutan. Pasal 82. Ketentuan dalam pasal 76 dengan perubahan seperlunya berlaku untuk penetapan calon-calon yang terpilih. Pasal 83… Pasal 83. Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 80 mengatur dari tiap- tiap daftar dalam daftar baru urutan calon sedemikian, sehingga calon- calon yang memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula calon-calon yang memperoleh jumlah suara sedikit-dikitnya seperdua dan jumlah suara dimaksud, selanjutnya ditempatkan calon-calon yang lain menurut urutan semula pula. Bagian X. Tentang Pengumuman Hasil Pemilihan Dan Pemberitahuan Kepada yang Terpilih. Pasal 84.
Pasal 85.
Apabila… Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud Pasal 39 dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Daerah.
Bagian XI. Tentang Penggantian. Pasal 86.
Pasal 87.
Pasal 88… Pasal 88. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 85 dan pasal 86 berlaku juga terhadap penggantian terpilih. BAB III. TENTANG KEANGGOTAAN. Bagian XII. Tentang Permulaan Keanggotaan, Dan Penggantian. Pasal 89. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu mengangkat sebuah Panitia Pemeriksaan Daerah yang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertempat-kedudukan di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah dari swatantra yang bersangkutan. Panitia tersebut diangkat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, di antaranya seorang merangkap Ketua dan seorang merangkap Wakil-Ketua. Sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Daerah ditetapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Pasal 90… Pasal 90. Ketua Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra dimaksud dalam Pasal 89 menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah salinan surat-surat pemberitahuan penetapan dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dan memberitahukan kepada Panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih, bahwa ia menerima penetapan sebagai terpilih, yang disertai dengan salinan pernyataan penerimaan itu. Pasal 91. Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah;
Surat-surat pemberitahuan tersebut dalam huruf a dan b bersama- sama merupakan surat-kepercayaan. Pasal 92… Pasal 92.
Ketentuan dalam pasal 86 ayat 2 berlaku terhadap terpilih yang dimaksud.
Pasal 93. Jika menurut laporan dimaksud dalam pasal 92 ayat 4 jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah mencapai tiga perempat dari jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilantik. Pasal 94… Pasal 94. Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 setelah menerima pemberitahuan tentang adanya lowongan dimaksud dalam pasal 92 segera mengusahakan pengisian lowongan itu menurut aturan-aturan tentang penggantian terpilih seperti dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 dan 2. Bagian XIII. Tentang Pemberhentian Dan Pengisian Lowongan Pasal 95. Seorang anggota berhenti antara-waktu sebagai anggota:
Pasal 96.
BAB IV. Bagian XIV. Pasal-pasal Pidana. Pasal 97. Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Pasal 98. Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini atau menurut suatu peraturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 99. Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 100… Pasal 100. Barangsiapa dengan sengaja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 adalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 101. Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun. Pasal 102. Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut undang- undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 103. Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang- undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 104… Pasal 104. Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang- undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Pasal 105. Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang- undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Pasal 106. Barangsiapa yang dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 107. Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 108… Pasal 108. Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang- undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat-surat suara yang dimasukkan dengan sah atau dengan surat-suara yang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 109. Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 64, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Pasal 110. Seorang penyelenggara pemilihan yang melalaikan kewajibannya, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Pasal 111. Dalam menjatuhi hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 101, surat-surat yang dipergunakan dalam perbuatan-pidana atau yang merupakan alat daripada perbuatan-pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum. Pasal 112… Pasal 112. Dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan pasal 108 terhukum dapat dipecat dari hak-hak tersebut dalam pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 113. Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 97 sampai dengan pasal 108 adalah kejahatan. Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 109 dan pasal 110 adalah pelanggaran. BAB V. Bagian XV. Ketentuan-ketentuan tambahan dan peralihan Pasal 114. Setelah hasil pemilihan ditetapkan, Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengusahakan agar surat-surat-suara,. baik yang sudah terpakai maupun yang belum ataupun yang tidak terpakai lagi, tidak dapat dipergunakan lagi untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedang surat-surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya dan turunan Berita Acara Pembagian Kursi-kursi disimpannya. Panitia... Panitia Pemungutan Suara atas pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan memusnahkan salinan berita-berita acara pemungutan suara yang disimpan oleh Ketuanya. Pasal 115. Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu-membantu dalam melakukan tugasnya. Pasal 116. Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan pendapat-pendapat, anjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, baik yang diminta kepadanya maupun atas kehendak sendiri. Pasal 117. Bagi daerah swatantra yang pada waktu mengadakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang ini, belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal 89, diangkat atas usul Panitia Pemilihan Daerah. Segera setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dilantik, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal ini dibubarkan. Pasal 118… Pasal 118. Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar sebagai berikut:
Pasal 119. Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan- ketentuan undang-undang ini, dipilih untuk masa empat tahun. Pasal 120… Pasal 120.
Pasal 121… Pasal 121. Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini; tidak dapat dirangkap dengan:
Pasal 122.
Bagian XVI. Ketentuan-ketentuan Penutup. Pasal 123. Menteri Dalam Negeri mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan undang-undang ini berjalan sebaik-baiknya. Pasal 124. Untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya aturan- aturan selanjutnya yang diperlukan, diatur dengan Peraturan Pemerintah, sepanjang pengaturan itu tidak diserahkan oleh ketentuan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 125. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pemilihan Daerah dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO Diundangkan pada tanggal 24 September 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 44 TAHUN 1956 MEMORI PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 Tahun 1956 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DASAR-DASAR PENYUSUNAN
Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1950 tidak dapat dilakukan sejak diterima mosi- Hadikusumo tanggal 22 Januari tahun 1951 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Demikian pula praktis tidak dimaksudkan lagi untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Groepsgemeenschapsordonnanties, S.G.O. (B) dan/atau peraturan lain-lainnya. Oleh sebab itu diusahakan menyusun suatu Undang-undang pemilihan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang juga pada azasnya akan berlaku buat seluruh wilayah hukum Indonesia.
Suatu Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dapat didasarkan atas peraturan-perundangan yang berada. Undang-undang itu ialah antara lain: Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948, Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No.44 tahun 1950 dan lain-lain, peraturan-peraturan mana hanya berlaku secara terbatas dalam lingkungannya masing-masing. Secara integral dasar-dasar dari peraturan-peraturan ini akan diatur lagi dengan satu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku buat seluruh wilayah Indonesia.
Hanya… Hanya mengenai susunan Dewan Pemerintah Daerah keadaannya adalah sedikit berlainan. Undang-undang, Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 menentukan secara imperatif, bahwa kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dibentuk, susunan Dewan Pemerintah Daerah harus berdasarkan atas perwakilan berimbang. Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 tidak mengharuskan adanya perimbangan dalam susunan Dewan Pemerintah Daerah.
Bergantung kepada keadaanlah, pemilihan itu bersifat umum, langsung atau bertingkat. Sebagai prinsip dalam Undang-undang No. 7 tahun 1953 ditetapkan, bahwa pemilihan itu bersifat umum dan langsung. Meskipun demikian Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia masih juga memakai sistim angkatan untuk minoriteiten sebagai jaminan khusus; pun pula Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam keadaan istimewa. Sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah lebih condong kepada syarat "untuk Rakyat", sifat mana kalau dibanding dengan syarat "oleh dan dari rakyat", lebih melayakkan pengangkatan tadi. Akan tetapi oleh karena ketentuan tentang pengangkatan itu tidak ada dalam Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah, maka Undang-undang tidak memuat ketentuan mengenai pengangkatan anggota itu.
Hubungan antara Pemerintah Daerah bawahan dengan Pemerintah Daerah atasan ini diatur atas dasar hak pengawasan. Maka dari itu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan seharusnya ada juga terdapat satu golongan, yang dapat membela hak pengawasan tadi, walaupun adanya golongan itu karena pemilihan. Begitu… Begitu pula dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, yang menjalankan hak pengawasan itu, seharusnya ada juga golongan yang dapat mempertahankan hal-hal yang diawasi. Selain dari pada itu untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, maka dalam badan perwakilan rakyat yang mengatur pemerintahan daerah, seharusnya duduk wakil-wakil dari tiap bagian daerah itu (streek). Untuk mencapai kedua hal itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu haruslah pula merupakan suatu "Streekvertegenwoordiging".
Karena itu hendaknya Undang-undang memuat ketentuan- ketentuan dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, bahwa segala daerah swatantra Kabupaten-kabupaten dalam tiap-tiap Propinsi itu masing- masing dijadikan daerah-daerah pemilihan Propinsi dan bahwa tiap-tiap daerah tingkat terendah masing-masing dijadikan daerah-daerah pemilihan bagi daerah swatantra Kabupaten. Dengan mengadakan daerah-daerah pemilihan demikian, akan terjamin terpilihnya wakil-wakil dari daerah swatantra bawahan untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, sehingga dengan demikian wakil-wakil dari tiap-tiap daerah swatantra bawahan mendapat kesempatan sepenuhnya untuk membela kepentingan daerah dan penduduknya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan itu. Akan tetapi dalam Undang-undang ini, tiap-tiap daerah swatantra itu dijadikan hanya satu daerah pemilihan. Bagi… Bagi Kota-kota-Besar dan daerah-daerah swatantra tingkat terendah adanya satu daerah pemilihan yang demikian adalah telah sesuai dengan keadaan daerah itu masing-masing. karena daerah Kota-Besar dan daerah itu masing-masing, karena daerah Kota-Besar dan daerah tingkat terendah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi lagi atas daerah-daerah bawahan, berlainan dengan sifat daerah swatantra Propinsi - dan daerah swatantra Kabupaten - yang merupakan gabungan dari daerah-daerah swatantra bawahan. Sungguphpun demikian daerah-daerah Propinsi dan Kabupaten itu, dalam Undang-undang ini dijadikan satu daerah pemilihan, ialah atas pertimbangan, Bahasa sudah tiba kiranya waktunya, demi perkembangan hidup kepartaian dan demokrasi untuk menyerahkan hal yang pokok ini kepada kesadaran partai-partai politik, untuk memikul tanggung-jawab sepenuhnya atas pemerintahan daerah-daerah. Bukan saja untuk mengatur siasat dalam cara menjalankan pemerintahan daerah dalam Dewan-dewan Perwakilan daerah nanti, tetapi juga cara menyusun dan memilih anggota-anggota yang bakal duduk dalam Dewan-dewan daerah itu diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran dan keinsyafan partai-partai politik dan organisasi-organisasi. Sifat dan keadaan masing-masing daerah tentulah akan menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menyusun dan mengatur calon-calon ditiap-tiap pemilihan daerah swatantra supaya hasil pemilihan itu nanti tidak saja menunjukkan perimbangan menurut besar kecilnya partai-partai, tetapi juga memberi perimbangan anggota yang terpilih untuk bagian-bagian dari daerah pemilihan. Oleh karena Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan dalam tiap- tiap daerah swatantra, maka perbedaan-perbedaan yang didapati dalam Undang- undang ini dengan Undang-undang No. 7/1953 ialah akibat dari adanya hanya satu daerah pemilihan itu.
Seterusnya Pemerintah akan mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat umum, dan dalam beberapa hal-hal yang mengenai keadaan setempat, akan diatur oleh Daerah sendiri, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilihan di daerah masing-masing. Susunan badan penyelenggara pemilihan disesuaikan dengan susunan otonomi Daerah, yang secara hierarchie bertingkat-tingkat tidak saja di lapangan administratif, tetapi juga di lapangan otonomi. Susunan yang demikian nyata dapat dilihat dalam susunan Panitia Penyelenggara Propinsi. Panitia yang tertinggi dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Panitia Pemilihan Daerah Propinsi. Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, misalnya dalam pencalonan, penghitungan surat-surat suara dan lain-lain, Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu dibantu oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten, Kota-Besar, daerah swatantra tingkat terendah, hanyalah Panitia Pemilihan Daerah itu masing-masing yang menyelenggarakan segala sesuatu, karena masing-masing daerah tersebut dapat mengawasi perjalanan pemilihan dalam daerahnya, berlainan dengan daerah Propinsi yang terlalu luas untuk diawasi dan diselenggarakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
Sungguhpun demikian, karena adanya perbedaan-perbedaan antara Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang tentang materi yang tersebut, maka sebelum adanya suatu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam Undang-undang ini, dimasukkan ketentuan- ketentuan tersebut sebagai pasal-pasal peralihan, yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tentang materi tersebut sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang sudah berada di tangan Parlemen.
Selain dari pada itu Panitia-panitia Pemilihan Daerah dimaksudkan hanya akan menetapkan perincian tanggal yang sesuai menurut tehnik pelaksanaan dalam batas- batas jangka waktu yang diatur oleh Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.
dalam Undang-undang ini, kelak akan disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Penjelasan pasal demi pasal Umumnya pokok-pokok Undang-undang No. 7/1953 mengenai hak-pilih dan daftar-pemilih, sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan 14, dipakai juga sebagai pokok-pokok Undang-undang ini. Hanya saja pokok-pokok itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah swatantra dan disederhanakan penyusunannya, misalnya:
Pasal 3… Pasal 3 dan pasal 24. Sebenarnya dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 dicantumkan juga "hukuman tutupan". dimaksud oleh Undang-undang No. 20 tahun 1946 dari Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta). oleh karena Undang-undang itu konstitusionil masih berlaku (sebab belum dicabut), Tetapi karena Undang-undang itu tidak berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan pelaksanaannya pun belum ada, maka dilihat dari sudut praktisnya, sebaiknya kata-kata itu tidak dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 85 ayat 4 menentukan bahwa alat yang penting untuk melaksanakan pemilihan ialah daftar pemilih. Daftar itu tidak perlu disusun baru lagi khusus untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cukuplah kalau daftar-daftar pemilih yang dibuat atas dasar Undang-undang Pemilihan Umum, sesudah ditambah dan diubah seperlunya sampai dengan tahun pencalonan dipergunakan bagi pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
mengandung sistim yang lain, dan berbeda dengan sistim dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yaitu bahwa tiap-tiap daerah swatantra, baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun tingkat terendah yang akan menyelenggarakan pemilihan, merupakan satu daerah pemilihan saja. Pokok pikiran yang demikian sudah jelas dikemukakan dalam penjelasan mengenai dasar-dasar penyusunan pada angka 1O. Walaupun prosedur Undang-undang No. 7/1953 diikuti sebanyak mungkin, tetapi karena sistim yang terkandung dalam pasal 15 berlainan dengan sistim yang ada dalam Undang-undang No. 7/ 1953 mengenai daerah pemilihan, maka sudah barang tentu pasal 15 ini akan menentukan mengakibatkan hal-hal yang berbeda.antara lain mengenai tugas panitia penyelenggara, cara melaksanakan pencalonan dan pemasukan tanda-gambar, penetapan hasil pemungutan suara dan sebagainya, yang dapat diikuti pada penjelasan pasal-pasal yang tersebut di bawah ini. Pasal 16… Pasal 16 ayat 2 Ada kemungkinan luas suatu daerah swatantra tingkat terendah hanya tejadi dari sebagian dari suatu Kecamatan atau sama dengan luas daerah Kecamatan. Dalam hal yang demikian akan sulit bagi Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan untuk membagi daerahnya dalam daerah-daerah pemungutan suara yang menurut pasal 16 ayat I harus merupakan Kecamatan. Demikian juga mungkin pula suatu daerah Kabupaten yang walaupun sudah terbagi dalam beberapa Kecamatan, tetapi untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang ini merasa perlu menambah jumlah Kecamatan itu. Karena itu ketentuan pasal 16 ayat 2 memberi kemungkinan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah yang untuk menyelenggarakan Undang-undang ini dianggap sebagai Kecamatan.
dan 18 Sebagai akibat dari pasal 15, maka tiap-tiap daerah swatantra itu harus menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan sendiri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu buat tiap-tiap daerah swatantra, dibentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan nama daerah swatantra itu. Tetapi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Karena luasnya daerah dan masih sukarnya perhubungan terutama di daerah-daerah luar Jawa, maka kiranya akan terlalu berat kalau segala pekerjaan itu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan di atas, pasal 18 ayat 1 menentukan secara imperatif, bahwa Panitia Daerah Kabupaten diwajibkan membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam Kabupatennya, yaitu sebagai panitia bawahan yang menjadi petugas pembantu panitia atasan dalam hal penyelenggaraan pemilihan panitia atasan. Pasal 19…
Dalam susunan badan-badan penyelenggara dimasukkan prinsip baru dengan mendudukkan Kepala Daerah karena jabatannya, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disamping tugasnya mengatur (perundang-undangan), terutama harus mengurus rumah-tangga daerahnya dan pemerintahan. Di samping itu pemilihan daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Daerah, adalah termasuk kepentingan daerah itu sendiri. Pengangkatan Wakil-Ketua dan anggota-anggota lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lebih sesuai dengan sifat daerah itu. Buat daerah swatantra dimana belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya dalam keadaan "beku", pengangkatan itu dilakukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1956. Sungguhpun demikian perlu juga diperhatikan kemungkinan timbulnya sesuatu kesulitan. Dan untuk menghindarkannya, ayat 3 memberi ketentuan untuk itu. Pasal 20 ayat 2 Pada dasarnya anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi untuk praktek pelaksanaannya cukup dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu. Pasal 21 ayat 2, sama dengan di atas. Pasal 23 ayat 3 huruf a. Karena pengangkatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seharusnya pengambilan sumpah dilakukan pula oleh atau di muka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas pertimbangan-pertimbangan praktis cukuplah kalau Kepala Daerah yang menjalankan tugas itu. Pasal 24…
Undang-undang Pemilihan Umum mengatur lamanya masa keanggotaan pada Badan Penyelenggara Pemilihan, tetapi tidak memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk memperhentikan anggotanya antara-waktu, sehingga seseorang anggota dalam jangka waktu itu tidak dapat diperhentikan. Dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah- daerah swatantra yang bermacam-macam corak dan banyaknya itu, secara tehnis tidak saja sulit mengadakan satu pembatasan masa duduk dengan jangka waktu yang tertentu pun dianggap sudah pada tempatnya kalau penguasa yang mengangkat, diberi pula kekuasaan untuk memperhentikan seseorang anggota karena kelalaian atau hal-hal lain. Pasal 28 ayat 1 dan 2. Mengikuti sistim dari Undang-undang Pemilihan Umum, hanya saja harus disesuaikan dengan sifat daerah. Jika dalam ayat 2 pasal ini ditentukan jumlah 20 bagi Propinsi, 15 bagi Kabupaten dan 10 bagi tingkat terendah, maka tambahan itu sudah merupakan perbandingan yang selayaknya.
Mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 28.
Pasal pokoknya mengikuti prosedur yang dipakai dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Hanya saja karena Undang-undang ini mengenal satu daerah pemilihan saja, maka tanda-gambar harus diajukan langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan. Jelasnya tanda- gambar itu harus diajukan kepada:
Dalam hal ini untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kesukaran-kesukaran karena luasnya Daerah dan sulitnya perhubungan dapat diperkecil, sebab yang akan mengajukan tanda-gambar itu ialah pengurus yang tertinggi dari sesuatu partai di daerah swatantra itu. Pengurus demikian pada galibnya bertempat kedudukan di ibukota daerah swatantra yang bersangkutan, sehingga dekat dengan Panitia Pemilihan Daerah, dimana tanda-gambar itu harus disampaikan.
Pasal ini menentukan siapa yang harus mengajukan tanda-gambar, sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9/1954. Perbedaannya hanya bahwa dalam pasal ini Panitia Pemilihan Daerah memberi nomor yang terdiri dari angka biasa saja, tanpa huruf latin, sebab huruf latin dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954 dimaksudkan untuk menunjukkan daerah pemilihan, sedang Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan.
pada pokoknya sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum. Ayat 2 pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kesukaran-kesukaran karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan. Lagi pula Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dianggap lebih mengetahui hal-ikhwal seseorang calon ataupun pemilih.
mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 33. Pasal 47… Pasal 47 sampai dengan pasal 55 Karena dipakai sistim satu daerah pemilihan, maka untuk pemilihan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyusunan diftar-calon sementara dan daftar-calon tetap dilakukan oleh Panitia Penyelenggara yang sama. Misalnya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, penyusunan daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap kedua-duanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang mengandung ketentuan tentang daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Perbedaan-perbedaan itu antara lain:
Dalam rapat terbuka itu kecuali diperiksa daftar-calon sementara, juga diambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan; daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar (pasal 5 1 ). Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dengan undian memberi nomor pada tiap-tiap daftar dengan memperhatikan penggabungan, setelah mana daftar-calon sementara itu menjadi daftar-calon tetap (pasal 52). Daftar-calon tetap diumumkan. Pasal 56 sampai dengan pasal 72, tentang pemungutan dan penghitungan suara mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum. Kecuali dalam pasal 69 dimasukkan… dimasukkan cara baru tentang penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara, di mana Panitia Pemungutan Suara harus memeriksa berita acara pemungutan suara, yang diterimanya dari Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.Setelah itu Panitia Pemungutan Suara mengirimkan Berita Acara Pemungutan Suara yang sudah diperiksanya itu kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan. Pada pokoknya juga dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi pengiriman itu dari Panitia Pemungutan Suara dilakukan langsung ke Panitia Pemilihan Daerah Propinsi. Tetapi atas pertimbangan kesulitan-kesulitan karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan, maka ayat 6 dari pasal ini membolehkan pengiriman itu melalui Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten, dan dalam hal yang demikian Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten juga melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
Berhubung dengan keadaan pemilih yang tidak mungkin berada pada tempat pemberian suara yang ditentukan baginya, karena sifat pekerjaannya atau karena hal-hal lain, seperti pelaut, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan sebagainya, maka Pasal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan hak-pilihnya ditempat pemberian suara lain, asal masih dalam daerah pemilihan itu, dengan membawa surat kutipan daftar-pemilih mengenai namanya,
Membuka PDF…
Undang-Undang