Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1970
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat ... Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945,
XXV/MPRS/ 1966,
XXXVIII/ MPRS/1968;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN : Mencabut : Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landrefom. Menetapkan : Undang-undang tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
Pengadilan-pengadilan Landreform yang dibentuk berdasarkan Undang- undang No. 21 tahun 1964 dihapuskan mulai saat berlakunya Undang- undang ini.
Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Perkara-perkara Landreform yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:
Hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sebagai akibat peralihan wewenang yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung.
Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970. Presiden Republik Indonesia., SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1970. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM A. UMUM :
Ketentuan bahwa susunan Pengadilan Landreform seperti tersebut dalam pasal 8, pasal 11, pasal 17 dan pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 1964 terdiri atas susunan Kesatuan Majelis 5 (lima) orang Hakim, di antaranya 3 (tiga) orang Wakil dari Organisasi Massa Tani sebagai Hakim Anggota dan syarat bahwa sidang Pengadilan Landreform baru dianggap sah bilamana dihadiri oleh 5 (lima) orang Hakim tersebut, menimbulkan kesulitan-kesulitan baik pada pelaksanaan pembentukan pengadilan maupun pada penyelenggaraan sidang-sidang pengadilan yang telah dibentuk, karena bilamana seorang Hakim Anggota dari Organisasi Massa Tani tidak mau menghadiri sidang karena menyangkut kepentingan Organisasi yang diwakilinya, maka penyelesaian perkara- perkara menjadi berlarut-larut karena penundaan sidang-sidang tersebut : Pelaksanaan penyelenggaraan Pengadilan-pengadilan Landreform dalam prakteknya mengalami kemacetan-kemacetan dan kesulitan-kesulitan, hingga maksud untuk mempercepat penyelesaian perkara-perkara tersebut tidak dapat tercapai. Hal-hal tersebut di atas dengan demikian menghambat pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966 yang dalam pasal 31 antara lain menghendaki penyelesaian Landreform/Landuse perlu dipercepat.
XXXVIII/MRPS/1968.
Dapat dijelaskan bahwa berhubung dengan hal ini Mahkamah Agung dalam suratnya No. 6/KM/845/M/A/III/67 mengadakan pedoman penyelenggaraan Landreform No. 5/PLP/1967 yang dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Wewenang mengadili Pengadilan Landreform dibatasi antara lain sebagai berikut :
tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian saja dan yang harus disertakan surat keterangan Panitia Landreform Daerah yang bersangkutan, sedangkan perkara- perkara gadai tanah lainnya menjadi wewenang Pengadilan lingkungan Peradilan Umum,
Untuk mengetahui apakah pemakaian tanah baru dianggap "bersifat liar/penyerobotan" maka wajiblah disampaikan oleh yang berkepentingan suatu surat keterangan tentang hal itu dari Kepala Daerah yang bersangkutan (pasal 3). Apabila keterangan tersebut tidak dapat diajukan secara tertulis maka atas permintaan yang berkepentingan atau karena jabatannya Hakim yang bersangkutan memanggil Kepala Daerah tersebut atau Wakilnya untuk didengar sebagai saksi. Dengan adanya pedoman penyelenggaraan Pengadilan Landreform Nomor 5/PLP/ 1967, maka makin sempit ruang lingkup wewenang Pengadilan Landreform dalam bidang perdata.
B. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Undang-undang No. 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform sesuai dengan Pasal 2 lampiran III, nomor urut 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang ini. Dengan demikian Pengadilan Landreform sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1964 tersebut menjadi hapus. Pasal 2. Dengan ketentuan pasal ini maka semua perkara perdata, pidana maupun administratif yang timbul di data melaksanakan peraturan-peraturan Landreform diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pasal 3. Penentuan tentang Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara Landreform yang sedang diperiksa oleh suatu Pengadilan Landreform, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang berlaku. Pasal 4 sampai dengan pasal 6. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen