Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1985
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks13PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1984/1985.
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1984. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 43 www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1984/1985 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1985 merupakan pelaksanaan Tahun pertama Repelita IV. Didasarkan atas perkembangan keadaan, terutama perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri, yang mengiringi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1994/1985, realisasi penerimaan negara diperkirakan lebih rendah dari jumlah yang direncanakan. Lebih rendahnya penerimaan negara tersebut terutama disebabkan perkiraan realisasi bantuan proyek yang lebih rendah dari jumlah yang direncanakan semula. Realisasi penerimaan dalam negeri juga diperkirakan lebih rendah dari rencana, tetapi telah dapat diimbangi oleh penghematan dalam pengeluaran rutin yang sebagian terbesar disebabkan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Dengan demikian, walaupun perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri lebih rendah daripada rencananya, namun perkiraan realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dalam jumlah yang lebih besar, sehingga tabungan Pemerintah dalam tahun 1984/1985 diperkirakan akan lebih besar dari rencananya. Hal ini berarti lebih besarnya pembentukan dana dari dalam negeri yang dipergunakan untuk membiayai anggaran pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan proyek, realisasinya diperkirakan lebih rendah dari yang semula direncanakan. Sementara itu, proyek-proyek dalam anggaran pembangunan yang belum seluruhnya dapat diselesaikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang ini, dilanjutkan dalam Tahun Anggaran l985/1986. Saldo-anggaran lebih yang diperkirakan sebesar Rp 2.632.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambahkan kepada anggaran Tahun Anggaran 1985/1986 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 berimbang pada tingkat Rp 20.560.400.000.000,00 (dua puluh trilyun lima ratus enam puluh milyar empat ratus juta rupiah), kini berubah sehingga Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan menjadi Rp 19.383.504.000.000,00 (sembilan belas trilyun tiga ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) dan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp 19.380.872.000.000,00 (sembilan belas trilyun tiga ratus delapan puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 perlu diatur dengan Undang-undang. www.djpp.depkumham.go.id PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Pemerintah (PP)