Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1985
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang; www.djpp.depkumham.go.id Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya. www.djpp.depkumham.go.id BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
BAB III
Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :
Organisasi Kemasyarakatan berhak :
Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :
Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
BAB IV
Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan. www.djpp.depkumham.go.id
Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. BAB V KEUANGAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang