DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2013

Nomor: 17
Tahun: 2013
Ditetapkan: 22 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat dengan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c.bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
d.bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan; Mengingat . . . Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah . . .
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ormas bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.melestarikan . . .
d.melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e.melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f.mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g.menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h.mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6

Ormas berfungsi sebagai sarana:

a.penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b.pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c.penyalur aspirasi masyarakat;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.pemenuhan pelayanan sosial;
f.partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g.pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

(1)Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
(2)Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 8

Ormas memiliki lingkup:

a.nasional;
b.provinsi; atau
c.kabupaten/kota.

BAB IV

PENDIRIAN

Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10

(1)Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
1. a.badan hukum; atau
2. b.tidak berbadan hukum.
(2)Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.berbasis anggota; atau
2. b.tidak berbasis anggota.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017